opini

Dua alternatif penyelesaian isu Yerusalem

Kedaulatan dibagi dua di mana Kuil Bukit di bawah kekuasaan Palestina dan Tembok Ratapan menjadi kedaulatan Israel.

06 Maret 2016 08:55
Menachem Klein, profesor ilmu politik di Universitas Bar Ilan, Tel Aviv, Israel. (Faisal Assegaf/Albalad.co)
Menachem Klein

Profesor ilmu politik di Universitas Bar Ilan, Tel Aviv, Israel

English
Bahasa

Yerusalem tengah berlumur darah. Sejak perjuangan nasional Israel-Palestina meningkat, kian banyak orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam tidak berdosa terbunuh di jalan-jalan di Yerusalem. Kadang pelancong juga menjadi korban. Perdamaian kelihatannya tidak mungkin diraih.

Saya tinggal di Yerusalem dan melihat orang-orang di sekeliling saya ketakutan. Bahasa tubuh menunjukkan mereka cemas. Namun perang mati atau melambat di titik tertentu dan kedua pihak dengan bantuan mediator internasional berusaha mencari penyelesaian damai.

Segala upaya perdamaian di Yerusalem tidak bisa menafikan kota ini terbelah secara nasional. Israel mengklaim Yerusalem adalah wilayah kedaulatan mereka, tapi pencaplokan sepihak Israel atas Yerusalem itu ditolak masyarakat internasional dan bangsa Palestina khususnya.

Dua masyarakat terpisah dan tidak seimbang itu hidup di Yerusalem: orang Yahudi Israel dominan dengan populasi sekitar 60 persen dan warga Palestina terjajah. Kebanyakan dari orang Palestina ini bukan warga negara Israel namun penduduk berizin tinggal tetap. Mereka secara sistematis diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Israel sesuai identitas nasional mereka.

Walau tanpa intifadah, Israel tidak ingin dan tidak mampu mengurus Yerusalem Timur sehingga bisa menciptakan keseimbangan penuh di bawah kedaulatan Israel. Israel juga tidak mau menciptakan Yerusalem sebagai kota dua bangsa, terbuka dan seimbang, serta bukan menjadi klaim eksklusif masing-masing pihak.

Hal ini akan terus memunculkan sandungan, tidak hanya bagi kebijakan Israel sejak 1948, tapi juga terhadap penentuannasib sendiri bagi negara Israel dan gerakan Zionis sebagai entitas Yahudi. Sehingga pertanyaannya bukan apakah Yerusalem akan dibagi dua tapi bagaimana membelah Yerusalem.

Sebuah partisi kaku pernah diberlakukan melalui sebuah tembok tidak dapat dimasuki, seperti terjadi di Berlin hingga 1991, di Yerusalem (1949-1974), atau Nikosia (sejak 1974), bakal membuat dua bagian Yerusalem menjadi kota berbatasan dan makin memperburuk kedua wilayah itu.

Namun pembagian secara fisik tidak hanya akan menciptakan sebuah batas, namun suatu rezim beragam segi kerap memfasilitasi atau mengontrol perlintasan bakal menguntungkan kedua pihak. Konsekuensinya, realitas itu menuntut sebuah batas jelas antara Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur menurut prinsip sudah ditetapkan Presiden Bill Clinton: apa yang Arab adalah milik Palestina dan semua yang Yahudi kepunyaan Israel.

Penggambaran batas itu akan menciptakan sebuah situasi di mana realitas kependudukan kedua pihak bakal cocok dengan otoritas masing-masing, efektif, dan simbolis. Perbatasan itu bakal diakui secara internasional dan politik.

Kota Yerusalem Timur akan terbuka seluruhnya. Jalan-jalan bakal menghubungkan tiap-tiap permukiman Arab dan kawasan Yahudi. Semua warga negara Israel atau Palestina akan bebas bergerak di wilayah kedaulatannya. Akan terbentuk kerja sama dan koordinasi antara dua pemerintah kota.

Tidak ada lagi pemukim Yahudi tinggal di kawasan Palesrtina dan pengaturan khusus bakal dibuat atas tempat-tempat suci orang Yahudi bakal di bawah kedaulatan Palestina. Ini akan memastikan kebebasan beribadah serta kebebasan akses dari para peziarah dan pelancong, juga memelihara tempat-tempat suci itu.

Juga akan muncul sebuah kemungkinan memelihara Kota Tua di Yerusalem Timur sebagai kota terbuka, tanpa batasan kaku memisahkan bagian Yahudi di bawah kedaualatan Israel dan bagian muslim menjadi kedaulatan Palestina. Kuil Gunung, sebutan orang-orang Yahudi, atau Haram asy-Syarif, nama dikenal di Islam, dan apa yang disebut orang Yahudi Tembok Ratapan satu bagian adalah Yudaisme dan bagian lain merupakan Islam. Kontroversi masalah kedaulatan harus menangani isu ini.

Sehingga ada dua kemungkinan. Pertama, tidak ada kedaualatan politik atas tempat suci. Tidak ada kedaulatan Palestina atas Kuil Bukit dan Israel juga akan menarik kedaulatannya atas Tembok Ratapan. Dalam hal ini administrasi, bukan kedaulatan, akan berada di tangan kedua pihak. Alternatifnya, kedaulatan dibagi dua di mana Kuil Bukit di bawah kekuasaan Palestina dan Tembok Ratapan menjadi kedaulatan Israel.

Opini ini dikirim Menachem Klein kepada Albalad.co via faisalassegaf@yahoo.com

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menandatangani dokumen kerja sama sebelum melakukan pertemuan di kantornya di Jakarta, 9 Agustus 2017. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Indonesia-Rusia sepakat terus upayakan terciptanya negara Palestina

Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa lima tahun lalu mengakui Palestina sebagai sebuah negara, namun hal ini ditentang oleh Amerika Serikat dan Israel.

Palestinians have ashar prayer inside Al-Aqsa in the Old City of East Jerusalem, 28 July 2017. (Doc. Albalad.co)

We need muslims be there to protect Al-Aqsa

"Muslims are lost from Al-Aqsa. We need the muslims be there. We need to feel safe as we feel before."

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan darurat Komite Eksekutif Organisasi Konferensi Islam di Kota Istanbul, Turki, 1 Agustus 2017. Pertemuan ini membahas kekerasan berlangsung di Masjid Al-Aqsa. (Biro Pers Kementerian Luar Negeri)

OKI dukung usul Indonesia buat beri perlindungan internasional bagi Al-Aqsa

"Apakah kita akan membiarkan kejadian seperti di Al-Aqsa terus berulang? Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi," ujar Retno Marsudi.

Polisi Israel memasang alat pendeteksi logam di pintu masuk kompleks Masjid Al-Aqsa. (Sky News)

Pemuka Yahudi di Indonesia prihatin atas krisis Al-Aqsa

"Terowongan itu sudah ada sejak zaman Sulaiman dan bukan dibuat oleh Israel untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa," ujarnya.





comments powered by Disqus

Rubrik opini Terbaru

Saudi must break with the Wahhabi legacy for the security of the world

ISIS is driven by a metastasized form of Wahhabism, the official interpretation of Islam in the kingdom of Saudi Arabia, which holds that all outside its own sect are kufar.

13 Juli 2016

TERSOHOR