bisnis

Berlakukan pajak atas tanah kosong, Saudi bisa raup Rp 181 triliun setahun

Banyak pemilik diperkirakan bakal menjual tanah mereka karena tidak sanggup membayar pajak.

23 November 2015 13:33

Rencana pemberlakukan pajak atas tanah kosong atau tidak dibangun di kota-kota besar di Arab Saudi berpotensi menghasilkan pendapatan bagi negara 50 miliar riyal atau kini setara Rp 181,7 triliun setahun, menurut para ahli properti kepada surat kabar the Saudi Gazette.

Ar Riyadh, koran berafiliasi dengan pemerintah, pekan lalu melaporkan Majelis Syura Arab Saudi telah mengesahkan undang-undang untuk mengenakan pajak terhadap tanah tidak dibangun. Penerapan pajak ini bertujuan mendorong pembangunan dan menyelesaikan krisis rumah di negara Kabah itu.

Sesuai beleid itu, pajak dikenakan berdasarkan persentase atas harga tanah. Majelis Syura menolak usulan kabinet untuk membatasi pajak seratus riyal per meter persegi.

"Banyak para pemilik tanah tidak akan mampu lagi bertahan untuk membayar pajak, akan menghasilkan setidaknya 50 miliar riyal setahun buat negara," kata agen real estat Muhammad al-Dossari kepada Al-Hayat, seperti dikutip Saudi Gazette.

Agen real estat lainnya, Muhammad al-Faraj, bilang pajak atas tanah kosong itu akan menurunkan harga pasaran rumah. Sebab para pemilik bakal menjual tanah mereka untuk menghindari pajak.

Undang-undang pajak tanah ini akan disampaikan kepada Raja Salman bin Abdul Aziz untuk mendapat persetujuan. Sehabis itu baru kabinet menetapkan masa berlakunya.

Kebanyakan tanah di perkotaan di Arab Saudi dimiliki orang-orang kaya atau perusahaan. Mereka lebih suka menyimpan sebagai tabungan atau menjual untuk keuntungan ketimbang dibangun.

Kementerian Perumahan Arab Saudi dua tahun lalu memperkirakan 40 persen dari seluruh tanah di negara ini dibiarkan kosong, saat pemerintah mengumumkan akan membangun 1,5 juta rumah.

Faraj menambahkan jumlah tanah kosong itu naik menjadi 49 persen di Ibu Kota Riyadh, 50 persen di Dammam, dan 40 persen di Jeddah.

Bertahun-tahun pemerintah mempertimbangkan memberlakukan pajak untuk memaksa para pemilik tanah membangun atau menjual. Banyak kalangan menengah ke bawah di Saudi tidak mampu membeli atau menyewa rumah lantaran harganya terus meroket.

Ibu Kota Kuwait City, Kuwait. (Gulf Business)

Kuwait akan berhentikan 50 persen ekspatriat di sektor pemerintah

Perdana Menteri Kuwait Syekh Sabah al-Khalid as-Sabah Juni lalu mengajukan proposal untuk mengurangi jumlah ekspatriat dari 70 menjadi 30 persen.

Riyadh, Arab Saudi. (wikimedia commons)

Arab Saudi alami defisit Rp 427 triliun di kuartal kedua 2020

IMF telah memperkirakan negeri Dua Kota Suci ini bakal menderita defisit sampai 2023.

Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. (Al-Arabiya)

Defisit enam negara Arab Teluk tahun ini bisa tembus Rp 2.648 triliun

Utang pemerintah keenam negara Arab Teluk itu sampai 2023 diperkirakan sebesar Rp 4.559,5 triliun.





comments powered by Disqus