bisnis

Arab Saudi berencana hapus subsidi energi dan air bagi kaum kaya

Negara Kabah ini juga akan menswastanisasi dan mengenakan pajak di sektor pertambangan.

26 November 2015 08:09

Wakil Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman kemarin bilang negaranya berencana menghapus subsidi energi dan air bagi kaum tajir. Dia menambahkan pemerintah juga akan mengenakan pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang-barang tidak sehat, seperti rokok serta minuman bergula.

Rencana kebijakan itu untuk mengurangi tekanan anggaran akibat melemahnya harga minyak mentah global. IMF (Dana Moneter Internasional) memperkirakan tahun ini anggaran Saudi mengalami defisit US$ 107 miliar dan hal itu bakal terjadi hingga 2020.

Kabinet Saudi Senin lalu menyetujui undang-undang pajak atas tanah kosong sebesar 2,5 persen setahun. Beleid ini baru berlaku setengah tahun lagi. "Tantangan utamanya adalah ketergantungan kami amat berlebihan atas minyak dan cara kami persiapkan serta pengunaan anggaran," kata Pangeran Muhammad bin Salman dalam wawancara khusus dengan surat kabar the New York Times.

Selain menjabat menteri pertahanan, putra dari Raja Salman bin Abdul Aziz ini juga memimpin komite kebijakan ekonomi dan komisi mengawasi efisiensi penggunaan anggaran negara.

Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan dia juga akan menswastanisasi dan mengenakan pajak di sektor pertambangan. Juga berupaya mengurangi konsumsi minyak dalam negeri dengan memanfaatkan listrik tenaga nuklir dan matahari.

Di masa pemerintahan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, meninggal Januari lalu, Arab Saudi sudah memprivatisasi sejumlah perusahaan besar milik negara, membuka sektor-sektor utama ekonomi bagi kalangan swasta dan investasi luar negeri, bergabung dengan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan mereformasi beleid tenaga kerja.

Riyadh, Arab Saudi. (wikimedia commons)

Arab Saudi alami defisit Rp 427 triliun di kuartal kedua 2020

IMF telah memperkirakan negeri Dua Kota Suci ini bakal menderita defisit sampai 2023.

Jet pribadi Challenger 604 terbang dari Ibu Kota Tel Aviv, Israel, mendarat di Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi, 22 Oktober 2019. (Flightradar24)

Mulai besok, tarif VAT di Arab Saudi naik jadi 15 persen

Arab Saudi bareng UEA pertama kali memberlakukan VAT senilai lima persen sejak 1 Januari 2018.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz dan Presiden Joko Widodo berdiri di teras Istana Bogor, di sela pertemuan bilateral dilakoni kedua pemimpin itu pada 1 Maret 2017. (Dokumentasi Albalad.co)

Utang Arab Saudi melonjak 1.560 persen sejak Raja Salman berkuasa

Di akhir tahun lalu, utang negara Kabah itu mencapai Rp 2.719 triliun. Padahal sampai 2014, utang Saudi hanya Rp 175 triliun.

Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad al-Jadaan. (Arab News)

Utang pemerintah Saudi tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3.430 triliun

Jadwa Investment Company memprediksi Saudi tahun ini mengalami defisit sebesar Rp 1.805 triliun atau 15,7 persen dari produk domestik brutonya.





comments powered by Disqus