bisnis

Kebijakan baru ekonomi Arab Saudi bakal mengguncangkan

Belanja anggaran diperketat, bakal ada privatisasi, dan perubahan sistem subsidi listrik serta air.

20 Desember 2015 08:06

Wakil Putera Mahkota sekaligus Ketua Dewan Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman telah merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi bakal mengguncangkan sejak kerajaan itu digoyang melorotnya harga minyak satu dasawarsa lalu.

Pangeran Muhammad bin Salman menyampaikan strategi baru itu dalam pertemuan pekan ini dengan para pejabat senior, pengusaha, dan ahli ekonomi. Kebijakan ini termasuk reformasi belanja anggaran dan privatisasi, menurut dua sumber dari sektor keuangan dan bisnis hadir dalam pertemuan itu.

Rencana itu diperkirakan diumumkan beberapa pekan mendatang atau kemungkinan Januari tahun depan. Strategi ini menggambarkan pergeseran kewenangan atas kebijakan ekonomi Arab Saudi ke Dewan Ekonomi dan Pembangunan serta Kementerian Perekonomian dan Perencanaan.

Strategi baru ini untuk menghadapi tekanan anggaran negara akibat melorotnya harga minyak mentah global. Untuk menutupi defisit tahun ini, sekitar US$ 107 miliar atau kini setara Rp 1.486,7 triliun versi IMF (Dana Moneter Internasional), negara Kabah itu terpaksa melikuidasi US$ 90 miliar (Rp 1.250,5 triliun) asetnya di luar negeri dalam setahun terakhir.

Dua sumber itu menjelaskan sesuai reformasi ekonomi digambarkan Pangeran Muhammad bin Salman, pemerintah akan lebih berhati-hati soal belanja anggaran. Kementerian Keuangan hanya akan mendanai proyek-proyek baru atas persetujuan Dewan Perekonomian dan Pembangunan, dibentuk setelah Raja Salman bin Abdul Aziz naik takhta Januari lalu.

Sejumlah perusahaan berpelat merah akan diprivatisasi untuk mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi beban anggaran. Otoritas penerbangan sipil bulan lalu bilang akan mulai menswastanisasi bandar-bandar udara dan layanan terkait tahun depan.

Strategi lainnya adalah mendorong pembentukan lembaga-lembaga nirlaba, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sistem subsidi air dan listrik, selama ini menggerogoti anggaran negara miliaran dolar saban tahun, bakal diperbaiki. Nantinya penerima subsidi adalah kalangan kelas menengah dan bawah, bukan golongan tajir.

Pemerintah Arab Saudi juga akan memperluas sumber-sumber pendapatan di luar minyak, seperti menaikkan pajak rokok impor. Kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah akan diberi penilaian rutin. Para pejabat tidak mampu memenuhi target ditetapkan bisa dicopot.

Para pejabat dari Kementerian Perekonomian dan Perencanaan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentarnya.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz dan Presiden Joko Widodo berdiri di teras Istana Bogor, di sela pertemuan bilateral dilakoni kedua pemimpin itu pada 1 Maret 2017. (Dokumentasi Albalad.co)

Utang Arab Saudi melonjak 1.560 persen sejak Raja Salman berkuasa

Di akhir tahun lalu, utang negara Kabah itu mencapai Rp 2.719 triliun. Padahal sampai 2014, utang Saudi hanya Rp 175 triliun.

Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad al-Jadaan. (Arab News)

Utang pemerintah Saudi tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3.430 triliun

Jadwa Investment Company memprediksi Saudi tahun ini mengalami defisit sebesar Rp 1.805 triliun atau 15,7 persen dari produk domestik brutonya.

Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. (Arabian Business)

Penurunan cadangan devisa Saudi tercepat dalam 19 tahun

Saudi memproyeksikan defisit US$ 50 miliar tahun ini atau 6,4 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi ketimbang defisit tahun lalu sebesar US$ 35 miliar.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz dan cucunya, Pangeran Abdul Aziz bin Khalid bin Salman. (Al-Arabiya/Supplied)

Arab Saudi proyeksikan defisit Rp 699 triliun pada 2020

"Privatisasi adalah prioritas utama pemerintah," ujar Muhammad al-Jadaan.





comments powered by Disqus