bisnis

Kebijakan baru ekonomi Arab Saudi bakal mengguncangkan

Belanja anggaran diperketat, bakal ada privatisasi, dan perubahan sistem subsidi listrik serta air.

20 Desember 2015 08:06

Wakil Putera Mahkota sekaligus Ketua Dewan Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman telah merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi bakal mengguncangkan sejak kerajaan itu digoyang melorotnya harga minyak satu dasawarsa lalu.

Pangeran Muhammad bin Salman menyampaikan strategi baru itu dalam pertemuan pekan ini dengan para pejabat senior, pengusaha, dan ahli ekonomi. Kebijakan ini termasuk reformasi belanja anggaran dan privatisasi, menurut dua sumber dari sektor keuangan dan bisnis hadir dalam pertemuan itu.

Rencana itu diperkirakan diumumkan beberapa pekan mendatang atau kemungkinan Januari tahun depan. Strategi ini menggambarkan pergeseran kewenangan atas kebijakan ekonomi Arab Saudi ke Dewan Ekonomi dan Pembangunan serta Kementerian Perekonomian dan Perencanaan.

Strategi baru ini untuk menghadapi tekanan anggaran negara akibat melorotnya harga minyak mentah global. Untuk menutupi defisit tahun ini, sekitar US$ 107 miliar atau kini setara Rp 1.486,7 triliun versi IMF (Dana Moneter Internasional), negara Kabah itu terpaksa melikuidasi US$ 90 miliar (Rp 1.250,5 triliun) asetnya di luar negeri dalam setahun terakhir.

Dua sumber itu menjelaskan sesuai reformasi ekonomi digambarkan Pangeran Muhammad bin Salman, pemerintah akan lebih berhati-hati soal belanja anggaran. Kementerian Keuangan hanya akan mendanai proyek-proyek baru atas persetujuan Dewan Perekonomian dan Pembangunan, dibentuk setelah Raja Salman bin Abdul Aziz naik takhta Januari lalu.

Sejumlah perusahaan berpelat merah akan diprivatisasi untuk mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi beban anggaran. Otoritas penerbangan sipil bulan lalu bilang akan mulai menswastanisasi bandar-bandar udara dan layanan terkait tahun depan.

Strategi lainnya adalah mendorong pembentukan lembaga-lembaga nirlaba, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sistem subsidi air dan listrik, selama ini menggerogoti anggaran negara miliaran dolar saban tahun, bakal diperbaiki. Nantinya penerima subsidi adalah kalangan kelas menengah dan bawah, bukan golongan tajir.

Pemerintah Arab Saudi juga akan memperluas sumber-sumber pendapatan di luar minyak, seperti menaikkan pajak rokok impor. Kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah akan diberi penilaian rutin. Para pejabat tidak mampu memenuhi target ditetapkan bisa dicopot.

Para pejabat dari Kementerian Perekonomian dan Perencanaan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentarnya.

Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. (Arabian Business)

Arab Saudi perlu harga minyak US$ 85 sebarel agar tidak defisit

Riyadh berencana menghilangkan defisit anggaran paling lambat 2023.

Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. (Arabian Business)

Arab Saudi akan bebas dari defisit pada 2023

prediksi defisit tahun depan sebesar 195 miliar riyal (US$ 52 miliar),

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. (Arab News)

Saudi akan berlakukan VAT atas bensin mulai 2018

Arab Saudi berencana menerapkan VAT atas layanan transportasi lokal dan layanan administrasi di bank.

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman. (Arab News)

IMF desak Saudi tidak terburu-buru dalam mereformasi ekonomi

Arab Saudi akan memperoleh pendapatan kotor US$ 67,7 miliar setahun pada 2020 dari kenaikan bahan bakar dan listrik.





comments powered by Disqus

Rubrik bisnis Terbaru

Turki akan boikot produk elektronik Amerika

Hubungan kedua negara memburuk lantaran Turki menahan Pastor Andrew Brunson dari Amerika sejak Oktober 2016.

14 Agustus 2018

TERSOHOR