bisnis

Kebijakan baru ekonomi Arab Saudi bakal mengguncangkan

Belanja anggaran diperketat, bakal ada privatisasi, dan perubahan sistem subsidi listrik serta air.

20 Desember 2015 01:06

Wakil Putera Mahkota sekaligus Ketua Dewan Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman telah merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi bakal mengguncangkan sejak kerajaan itu digoyang melorotnya harga minyak satu dasawarsa lalu.

Pangeran Muhammad bin Salman menyampaikan strategi baru itu dalam pertemuan pekan ini dengan para pejabat senior, pengusaha, dan ahli ekonomi. Kebijakan ini termasuk reformasi belanja anggaran dan privatisasi, menurut dua sumber dari sektor keuangan dan bisnis hadir dalam pertemuan itu.

Rencana itu diperkirakan diumumkan beberapa pekan mendatang atau kemungkinan Januari tahun depan. Strategi ini menggambarkan pergeseran kewenangan atas kebijakan ekonomi Arab Saudi ke Dewan Ekonomi dan Pembangunan serta Kementerian Perekonomian dan Perencanaan.

Strategi baru ini untuk menghadapi tekanan anggaran negara akibat melorotnya harga minyak mentah global. Untuk menutupi defisit tahun ini, sekitar US$ 107 miliar atau kini setara Rp 1.486,7 triliun versi IMF (Dana Moneter Internasional), negara Kabah itu terpaksa melikuidasi US$ 90 miliar (Rp 1.250,5 triliun) asetnya di luar negeri dalam setahun terakhir.

Dua sumber itu menjelaskan sesuai reformasi ekonomi digambarkan Pangeran Muhammad bin Salman, pemerintah akan lebih berhati-hati soal belanja anggaran. Kementerian Keuangan hanya akan mendanai proyek-proyek baru atas persetujuan Dewan Perekonomian dan Pembangunan, dibentuk setelah Raja Salman bin Abdul Aziz naik takhta Januari lalu.

Sejumlah perusahaan berpelat merah akan diprivatisasi untuk mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi beban anggaran. Otoritas penerbangan sipil bulan lalu bilang akan mulai menswastanisasi bandar-bandar udara dan layanan terkait tahun depan.

Strategi lainnya adalah mendorong pembentukan lembaga-lembaga nirlaba, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sistem subsidi air dan listrik, selama ini menggerogoti anggaran negara miliaran dolar saban tahun, bakal diperbaiki. Nantinya penerima subsidi adalah kalangan kelas menengah dan bawah, bukan golongan tajir.

Pemerintah Arab Saudi juga akan memperluas sumber-sumber pendapatan di luar minyak, seperti menaikkan pajak rokok impor. Kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah akan diberi penilaian rutin. Para pejabat tidak mampu memenuhi target ditetapkan bisa dicopot.

Para pejabat dari Kementerian Perekonomian dan Perencanaan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentarnya.

Seorang teknisi tengah bertugas di sebuah fasilitas milik Saudi Aramco. (Twitter/@Saudi_Aramco)

Arab Saudi alami defisit Rp 160 triliun di kuartal ketiga 2020

Secara keseluruhan, pendapatan Saudi dari bidang di luar minyak meroket hingga 63 persen ketimbang tahun lalu.

Riyadh, Arab Saudi. (wikimedia commons)

Arab Saudi proyeksikan defisit tahun ini sebesar 12 persen

Negara Kabah itu memperkirakan pertumbuhan ekonominya tahun ini akan minus 3,8 persen, lebih optimistis ketimbang taksiran IMF, yakni minus 6,8 persen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla melepas keberangkatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz ke Brunei Darussalam di Bandar Udara Halim Perdana kusuma, Jakarta, 4 Maret 2017. (TMW)

Gaji Raja Salman Rp 11,8 triliun sebulan

Utang pemerintah Arab Saudi melonjak 1.560 persen sejak Raja Salman bin Abdul Aziz berkuasa pada Januari 2015, menurut data dilansir Bank Dunia.

Riyadh, Arab Saudi. (wikimedia commons)

Arab Saudi alami defisit Rp 427 triliun di kuartal kedua 2020

IMF telah memperkirakan negeri Dua Kota Suci ini bakal menderita defisit sampai 2023.





comments powered by Disqus