bisnis

Susahnya punya rumah di Arab Saudi

"Tujuan pajak 2,5 persen itu bukan untuk meraup pendapatan, tapi mendorong pembangunan permukiman."

23 Mei 2016 11:23

Di pinggiraan Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi, gurun begitu luas perlahan mulai ditelan hutan beton.

Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan penduduk di Riyadh berlangsung sangat cepat. Hanya setengah juta penghuni pada 1970-an, kini membengkak menjadi lebih dari tujuh juta orang.

Meski begitu, sekitar 40 persen dari luas Riyadh masih berupa lahan kosong.

Harga rumah telah naik dalam beberapa tahun belakangan. Banyak tuan-tuan tanah memilih membiarkan lahannya tidak dipakai dengan harapan harga kian membubung tinggi.

Alhasil, warga Arab Saudi ingin memiliki rumah makin frustasi. Anda tidak perlu berjalan jauh di Riyadh untuk bertemu orang-orang ingin membeli rumah tapi tidak terjangkau.

"Harga rumah meroket dalam sepuluh tahun terakhir," kata Sahal, pegawai perusahaan produk pertanian berusia 30-an tahun. "Beberapa teman saya menghabiskan hampir setengah dari gaji mereka buat menyewa rumah. Kebanyakan teman saya tinggal di rumah sewaan."

Pertumbuhan dramatis penduduk ditambah kurangnya pembangunan telah mengakibatkan krisis perumahan di sebagian besar kota di negara Kabah itu.

Untuk mengatasi kekuarangan lahan buat membangun rumah, pemerintah awal bulan ini memberlakukan pajak 2,5 persen setahun atas tanah kosong, dikenal dengan sebutan pajak tanah putih. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa menaikkan jumlah warga Arab Saudi pemilik rumah setidaknya lima persen pada 2020.

Beruntung Sahal masih bujangan dan tinggal di kediaman orang tua. "Jika bisa, besok pun saya ingin membeli rumah, tapi dengan harga masuk akal," ujarnya.

Abdurrahman, karyawan sebuah universitas di Riyadh, sudah berupaya memiliki rumah sejak mulai bekerja 12 tahun lalu. Hasilnya nihil. Dia mengaku senang dengan pemberlakukan pajak tanah kosong. "Saya kira itu bakal menurunkan harga rumah," ujar lelaki 35 tahun ini.

Dengan adanya pajak atas lahan tidak dipakai, bisa memaksa para pemilik menjual tanah mereka.

Namun Raid, 30 tahun, tidak terlalu yakin program pemerintah itu bisa mengatasi krisis rumah. "Tapi saya akan senang bila harga rumah turun tanpa diikuti inflasi di sektor lain," tuturnya.

Muhammad as-Suwayid, kepala pasar modal dan uang di Adeem Capital, perusahaan manajemen aset berkantor di Riyadh, menilai keputusan pemerintah itu bukanlah pajak. "Itu sebenarnya sebuah hukuman kepada para pemilik tanah karena tidak dipakai," katanya. "Tujuan pajak 2,5 persen itu bukan untuk meraup pendapatan, tapi mendorong pembangunan permukiman."

Dia bilang mestinya pemerintah membikin beleid soal kredit rumah menarik bagi pengembang dan perusahaan investasi.

Usaha pemerintah memang masih butuh waktu untuk memberi bukti. Sahal, Abdurrahman, dan warga Saudi lainnya masih tinggal di kontrakan mesti bersabar untuk bisa memperoleh rumah mampu mereka jangkau.

Menteri Keuangan Bahrain Syekh Ahmad bin Muhammad al-Khalifah. (Arabian Business)

Bahrain akan berlakukan VAT akhir tahun ini

Bahrain bakal kembali mengurangi subsidi atas bahan bakar, makanan, dan jasa.

Bandar Udara Raja Abdul Aziz baru di Kota Jeddah, Arab Saudi. (Arab News)

Saudi batalkan kesepakatan dengan Changi buat kelola bandar udara baru di Jeddah

Changi Airports International pada 2 Mei 2017 menyebutkan pihaknya telah mendapat izin untuk mengoperasikan Bandar Udara Raja Abdul Aziz baru selama 20 tahun.

Pesawat Saudi Arabian Airlines. (Arabian Business)

Saudi Arabian Airlines tidak lagi dapat subsidi

Maskapai ini berencana lakoni IPO sebelum akhir 2020.

Sekumpulan unta di sebuah gurun di Yordania. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Perusahaan UEA bikin susu unta buat bayi

Bisa dikonsumsi bayi berusia 1-3 tahun, terutama yang alergi terhadap susu formula berbahan dasar susu sapi.





comments powered by Disqus