bisnis

Susahnya punya rumah di Arab Saudi

"Tujuan pajak 2,5 persen itu bukan untuk meraup pendapatan, tapi mendorong pembangunan permukiman."

23 Mei 2016 11:23

Di pinggiraan Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi, gurun begitu luas perlahan mulai ditelan hutan beton.

Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan penduduk di Riyadh berlangsung sangat cepat. Hanya setengah juta penghuni pada 1970-an, kini membengkak menjadi lebih dari tujuh juta orang.

Meski begitu, sekitar 40 persen dari luas Riyadh masih berupa lahan kosong.

Harga rumah telah naik dalam beberapa tahun belakangan. Banyak tuan-tuan tanah memilih membiarkan lahannya tidak dipakai dengan harapan harga kian membubung tinggi.

Alhasil, warga Arab Saudi ingin memiliki rumah makin frustasi. Anda tidak perlu berjalan jauh di Riyadh untuk bertemu orang-orang ingin membeli rumah tapi tidak terjangkau.

"Harga rumah meroket dalam sepuluh tahun terakhir," kata Sahal, pegawai perusahaan produk pertanian berusia 30-an tahun. "Beberapa teman saya menghabiskan hampir setengah dari gaji mereka buat menyewa rumah. Kebanyakan teman saya tinggal di rumah sewaan."

Pertumbuhan dramatis penduduk ditambah kurangnya pembangunan telah mengakibatkan krisis perumahan di sebagian besar kota di negara Kabah itu.

Untuk mengatasi kekuarangan lahan buat membangun rumah, pemerintah awal bulan ini memberlakukan pajak 2,5 persen setahun atas tanah kosong, dikenal dengan sebutan pajak tanah putih. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa menaikkan jumlah warga Arab Saudi pemilik rumah setidaknya lima persen pada 2020.

Beruntung Sahal masih bujangan dan tinggal di kediaman orang tua. "Jika bisa, besok pun saya ingin membeli rumah, tapi dengan harga masuk akal," ujarnya.

Abdurrahman, karyawan sebuah universitas di Riyadh, sudah berupaya memiliki rumah sejak mulai bekerja 12 tahun lalu. Hasilnya nihil. Dia mengaku senang dengan pemberlakukan pajak tanah kosong. "Saya kira itu bakal menurunkan harga rumah," ujar lelaki 35 tahun ini.

Dengan adanya pajak atas lahan tidak dipakai, bisa memaksa para pemilik menjual tanah mereka.

Namun Raid, 30 tahun, tidak terlalu yakin program pemerintah itu bisa mengatasi krisis rumah. "Tapi saya akan senang bila harga rumah turun tanpa diikuti inflasi di sektor lain," tuturnya.

Muhammad as-Suwayid, kepala pasar modal dan uang di Adeem Capital, perusahaan manajemen aset berkantor di Riyadh, menilai keputusan pemerintah itu bukanlah pajak. "Itu sebenarnya sebuah hukuman kepada para pemilik tanah karena tidak dipakai," katanya. "Tujuan pajak 2,5 persen itu bukan untuk meraup pendapatan, tapi mendorong pembangunan permukiman."

Dia bilang mestinya pemerintah membikin beleid soal kredit rumah menarik bagi pengembang dan perusahaan investasi.

Usaha pemerintah memang masih butuh waktu untuk memberi bukti. Sahal, Abdurrahman, dan warga Saudi lainnya masih tinggal di kontrakan mesti bersabar untuk bisa memperoleh rumah mampu mereka jangkau.

Bursa Nasdaq Dubai. (Gulf Business)

UEA izinkan kepemilikan asing seratus persen di sektor bisnis mulai akhir tahun ini

Namun belum ada penjelasan bidang apa saja di sektor bisnis boleh dimiliki sepenuhnya oleh pemodal luar negeri.

Ibu Kota Kuwait City, Kuwait. (emirates.com)

Filipina cabut larangan buruh migran bekerja di Kuwait

Ketegangan muncul setelah mayat pembantu asal Filipina Joanna Demafelis disembunyikan majikan dalam kulkas di rumahnya.

ibu Kota Kuwait City, Kuwait. (Arabian Business)

Kuwait tunda penerapan VAT hingga 2021

VAT merupakan salah satu kebijakan diambil negara-negara Arab Teluk untuk mengatasi defisit akibat melorotnya harga minyak mentah global sejak pertengahan 2014.

Mata uang riyal Iran. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Gubernur bank sentral Iran mundur sebab nilai tukar riyal anjlok

Sejak awal pekan ini, nilai tukar merosot menjadi 65 ribu hingga 70 ribu riyal per US$ 1.





comments powered by Disqus