bisnis

Bisa berpaspor Mesir asal berinvestasi

Pasal 6 konstitusi Mesir menyatakan kewarganegaraan hanya bisa diberikan kepada orang beribu atau berayahkan orang Mesir.

08 Agustus 2016 17:47

Seorang pengacara Mesir mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pembahasan di parlemen soal rancangan beleid isinya memberikan kewarganegaraan Mesir kepada para investor, sebuah cara buat menggaet modal asing.

Proposal diajukan pemerintah itu tengah dikaji oleh Komite Saran dan Aduan. Rancangan undang-undang ini berisi mengenai pemberian kewarganegaraan Mesir kepada para investor asing setelah tinggal dan berinvestasi di negara Nil itu lima tahun atau lebih.

Rancangan akta itu memicu perdebatan sengit di kalangan anggota parlemen dan para ahli. Mereka memperdebatkan apakah pemberian kewarganegaraan bagi pemodal asing bisa menjadi solusi atas krisis ekonomi tengah membelit negeri Piramida itu.

Samir Sabri, pengacara mengajukan gugatan ke Pengadilan Konstitusi, bilang rancangan beleid itu melanggar Pasal 6 konstitusi Mesir, menyatakan kewarganegaraan hanya bisa diberikan kepada orang beribu atau berayahkan orang Mesir.

"Rancangan beleid itu juga melanggar pasal 47-50 konstitusi menekankan pentingnya memelihara identitas Mesir karena jika undang-undang ini diberlakukan akan memicu perubahan besar terhadap masyarakat Mesir," kata Sabri. Faktor lainnya membuat rencana beleid ini sulit diterapan adalah masalah keamanan nasional. Sebab, menurut dia, warga negara baru itu juga memiliki semua hak politik, termasuk ikut pemilihan anggota parlemen dan presiden.

Anggota parlemen Sayid Abdil Aal, pemimpin Partai At-Tagamoa, mengatakan rancangan undang-undang itu tidak aman bagi Mesir. "Ini sebuah ancaman terhadap keamanan nasional karena itu juga bakal membuka peluang untuk investor Israel," ujarnya. Dia menambahkan ada banyak cara buat Mesir keluar dari krisis ekonomi, misalnya lewat bantuan dari negara-negara Arab.  

Anggota parlemen Ihab Ghatati menjelaskan perkembangan politik di dunia Arab mengakibatkan banyak warga Irak dan Suriah pindah ke Mesir ingin berinvestasi, namun mereka butuh jaminan bisa tinggal di negara Nil itu secara permanen.

Ahli ekonomi Rida Isa menilai rancangan undang-undang tidak akan menambah sumber pendapatan negara. Dia mengingatkan pemerintah juga pernah menawarkan tanah kepada investor asing, namun kebijakan ini juga tidak berhasi menaikkan devisa.

Namun ahli ekonomi Samih Sidki mencontohkan Malta. Dia bilang Malta memberikan kewarganegaraan kepada orang asing menyimpan deposit 650 ribu euro setahun setelah tinggal di sana. Sudah 200 ribu warga asing menyimpan deposit sebanyak itu, berarti 130 miliar euro telah masuk ke kas Malta.

Namun dia mewanti-wanti bukan sekadar fulus menjadi kriteria bila Mesir ingin menerapkan kebijakan semacam itu. "Orang akan mendapat status kewarganegaraan adalah investor terhormat, dibuktikan lewat investigasi."

Juru bicara kabinet Husam Qawish mengatakan rancangan beleid itu memberikan izin tinggal tetap, bukan kewarganegaraan. Dia menambahkan investor Arab dan asing dibolehkan tinggal di Mesir lima tahun, setelah itu mereka berhak mengajukan kewarganegaraan Mesir. "Negara bisa menyetujui atau menolak permohonan ini sesuai sejumlah syarat akan dijelaskan dalam undang-undang itu," katanya.

Kantor Nasdaq Dubai di Kota Dubai, Uni Emirat Arab. (Arabian Business)

Indonesia lepas sukuk senilai US$ 2 miliar di Nasdaq Dubai

Pemerintah Indonesia merupakan penjual sukuk terbesar di Nasdaq Dubai dalam hal nilai dan jumlahnya, yakni US$ 16,5 miliar dari 12 sukuk sudah dilepas.

Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih. (Gulf Business)

Saudi akan kurangi produksi minyak jadi 9,8 juta barel bulan depan

Saudi akan menciptakan bisnis gas secara global.

Sejumlah pekerja membersihkan pelataran Masjid Al-Haram di Kota Makkah, Arab Saudi, 17 Juni 2018. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Biaya haji tahun ini Rp 35,2 juta

Sama dengan ongkos haji tahun lalu.

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (visitabudhabi.ae)

Perusahaan UEA beli tiga ton emas dari Venezuela

Pembelian itu dilakukan pada 21 Januari lalu.





comments powered by Disqus

Rubrik bisnis Terbaru

Indonesia lepas sukuk senilai US$ 2 miliar di Nasdaq Dubai

Pemerintah Indonesia merupakan penjual sukuk terbesar di Nasdaq Dubai dalam hal nilai dan jumlahnya, yakni US$ 16,5 miliar dari 12 sukuk sudah dilepas.

21 Februari 2019

TERSOHOR