bisnis
Arab Saudi terancam bangkrut dalam tiga tahun
Khalid al-Araj menjelaskan sektor publik di Arab Saudi, mempekerjakan 70 persen lebih dari total angkatan kerja, benar-benar tidak produktif dan miskin etos kerja.
24 Oktober 2016 02:25
Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. (Arab News)
Faisal Assegaf
Dua pejabat senior Arab Saudi memperingatkan negara Kabah ini terancam bangkrut dalam tiga tahun mendatang bila kebijakan pemotongan anggaran tidak dilakukan.
Dalam acara debat di stasiun televisi MBC, Menteri Layanan Sipil Khalid al-Araj menjelaskan pegawai negeri sipil di Arab Saudi rata-rata hanya bekerja sejam sehari. Motivasi mereka untuk bekerja amat rendah.
Dia menambahkan sektor publik di Arab Saudi, mempekerjakan 70 persen lebih dari total angkatan kerja, benar-benar tidak produktif dan miskin etos kerja, seperti dilansir surat kabar the Sunday Times. "Sistem berjalan sangat buruk. Gaji tetap dibayarkan kepada pegawai negeri meski mereka meninggalkan tugas," kata Araj.
Mulai 1 Oktober tahun ini, Arab Saudi memotong gaji pegawai negeri 20 persen. Sejumlah fasilitas bagi anggota Dewan Syura juga dikurangi 15 persen. Kebijakan ini bagian dari upaya pemerintah Arab Saudi mengatasi defisit akibat melorotnya harga minyak mentah global sejak pertengahan 2014.
IMF (Dana Moneter Internasional) memperkirakan tahun lalu Arab Saudi mengalami defisit hampir US$ 100 miliar dan tahun ini diprediksi US$ 87 miliar. Lembaga kreditor internasional ini memproyeksikan defisit anggaran Saudi berlangsung hingga 2020.
Araj menambahkan potongan atas gaji dan fasilitas pegawai negeri memang diperlukan lantaran etos kerja dan produktivitas mereka begitu rendah. "Hal ini secara langsung dan negatif mempengaruhi institusi pemerintah," ujarnya.
Di acara serupa, Wakil Menteri Perekonomian Arab Saudi Muhammad at-Tuwaijri memperingatkan anggaran pemerintah akan sangat terbebani bila sejumlah terobosan berani tidak diambil. "Jika harga minyak tetap turun dan pemerintah Saudi tidak mengambil langkah berani...kebangkrutan tidak bisa dihindari dalam tiga atau empat tahun lagi," tuturnya.
Riyadh memang sudah mencabut subsidi atas listrik, air, dan bahan bakar kendaraan bermotor. Bersama lima negara Arab Teluk lainnya, Arab Saudi berencana memberlakukan VAT (pajak pertambahan nilai) mulai awal 2018.
