bisnis

Qatar hapus sistem kafala

Sesuai undang-undang baru, kebebasan tenaga kerja asing dilindungi, termasuk berhak berganti pekerjaan.

13 Desember 2016 23:11

Qatar kemarin secara resmi mengumumkan berakhirnya sistem kafala. Negara Arab Teluk ini mengklaim penghapusan kafala ini merupakan reformasi sektor buruh terbesar pernah mereka lakoni.

Dalam jumpa pers di Ibu Kota Doha, Menteri Tenaga Kerja Qatar Isa bin Saad al-Jafali an-Nuaimi menjelaskan sistem baru berbasis kontrak berlaku mulai hari ini bagi sekitar 2,1 juta pekerja asing di negara itu. "Undang-undang baru ini langkah terakhir diambil untuk memajukan dan melindungi hak-hak tiap ekspatriat bekerja di Qatar," kata Nuaimi.   

Berdasarkan sistem kafala, semua ekspatriat di Qatar memerlukan sponsor lokal, individu atau perusahaan, dan membutuhkan izin mereka untuk pindah kerja atau meninggalkan Qatar.

Namun sesuai undang-undang baru, kebebasan tenaga kerja asing dilindungi, termasuk berhak berganti pekerjaan. Siapapun ekspatriat diperlakukan semena-mena, otomatis dia dibolehkan mencari pekerjaan lain.

Visa keluar secara formal diperlukan untuk meninggalkan Qatar di bawah sistem kafala, akan dihapus. Meski begitu, ekspatriat masih membutuhkan izin dari bosnya buat pergi dari negara itu.

Komite banding mulai bekerja hari ini, dibentuk untuk menangani masalah pekerja asing dilarang untuk meninggalkan Qatar.

Majikan menahan paspor pekerja bisa didenda 25 ribu riyal (US$ 6.800), naik dari 10 ribu riyal saat kafala berlaku.

Sistem kafala sudah lama dikritik beragam organisasi hak asasi manusia. Sorotan kian tajam setelah Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, lantaran banyak buruh migran terlibat dalam pengerjaan proyek infrastruktur bakal dipakai dalam turnamen sepak bola paling bergengsi itu.

Para pengkritik menyebut sistem kafala telah menyebabkan buruh asing bekerja seperti budak, diperlakukan semena-mena dengan kondisi memprihatinkan.

Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamduk. (UNECA)

Sudan butuh Rp 113,7 triliun buat pulihkan ekonomi

Hamduk juga sudah berbicara dengan Amerika Serikat buat meminta Sudan dihapus dari daftar negara penyokong terorisme.

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (visitabudhabi.ae)

UEA tahun depan berlakukan cukai atas minuman mengandung gula dan rokok elektrik

UEA sudah menerapkan cukai atas produk merusak kesehatan dan lingkungan sejak 2017.

Bangunan terjangkung sejagat Burj Khalifah, berlokasi di Kota Dubai, Uni Emirat Arab. (Arabian Business)

Tarif beriklan di dinding luar Burj Khalifah minimum Rp 970 juta

Huawei dan Walt Disney pernah beriklan di dinding luar Burj Khalifah.

Konglomerat Dubai, Khalaf al-Habtur. (Gulf Business)

Konglomerat Dubai minta larangan penggunaan Skype di UEA dicabut

Al-Habtur September tahun lalu juga mendesak larangan pemakaian telepon WhatsApp di UEA dicabut.





comments powered by Disqus