Meski ada moratorium, 2.793 pembantu asal Indonesia dikirim ke Timur Tengah

Meski pemerintah telah menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, namun kenyataan berkata sebaliknya. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidaya bilang sejak ada moratorium, sebanyak 2.793 pembantu rumah tangga tetap diberangkatkan ke Timur Tengah selama 2015-2016.

Dari jumlah itu, Anis menambahkan, 1.021 orang baru berangkat pertama kali dengan modus menggunakan visa umrah, ziarah, dan mengunjungi keluarga. Pengiriman pembantu terbanyak ke Arab Saudi.

"Kebijakan moratorium terbukti tidak efektif," kata Anis dalam sebuah diskusi kemarin di Jakarta. "Meski kebijakan tersebut diniatkan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia, penghentian pengiriman pembantu justru meningkatkan risiko perdagangan manusia."

Moratorium ini berdasarkan surat keputusan menteri tenaga kerja nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perorangan di negara-negara Timur Tengah. Kebijakan ini berlaku sejak Juli 2015.

Direktur Migrant Institute Muhammad Ardi Chandra menjelaskan bekerja sebagai buruh migran menjadi pilihan satu-satunya bagi warga tanpa pendidikan memadai dan kesulitan mencari pekerjaan. Selain itu permintaan atas tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah tinggi. "Maka tidak mengherankan, banyak tenaga kerja Indonesia ilegal setelah implementasi moratorium," ujarnya.

Bahkan, kata dia, menurut data APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), saban tahun lima ribu pekerja Indonesia ilegal dikirim ke Timur Tengah dan ini atas sepengetahuan pemerintah.

Sebab itu, Migrant care dan Migrant Institute sama-sama mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah.