buku

Tumbal demokrasi Palestina

Israel bersama Amerika Serikat menolak kemenangan Hamas dalam pemilihan umum 25 Januari 2006.

11 Juli 2015 03:31

Keputusan itu muncul Maret 2005. "Kami harus ikut pemilihan umum jika kami ingin berada dalam posisi memerangi korupsi dan mereformasi Otoritas Palestina," kata Kepala Biro Politik Hamas Khalid Misyaal.

Dia mengungkapkan keputusan ikut pemilu ini bukan kemauan pribadi, tapi keinginan sebagian besar kader. "Adalah kebijakan pimpinan memutuskan tidak pada (pemilu) 1996 dan iya pada (pemilu) 2006," ujar Misyaal seperti dikutip dari buku Gaza: Simbol Perlawanan dan Kehormatan karya Faisal Assegaf (terbitan Hamaslovers, Agustus 2014).

Menurut Musab, ayahnya, Syekh Hasan Yusuf, termasuk yang tidak ingin Hamas ikut pemilihan parlemen 2006. Syekh Hasan mengungkapkan ada kekhawatiran jika Hamas menang, Israel dan sekutunya bakal menghukum rakyat Palestina. "Mereka akan mengatakan kalian memilih Hamas sehingga kami bakal memperketat blokade terhadap wilayah kalian dan membuat hidup kalian susah," ujar Musab mengutip pernyataan ayahnya kepada wartawan surat kabar Haaretz.

Sembilan tahun lalu, Khalid Misyaal memiliki pandangan berbeda. Pendapatnya bertentangan dengan Syekh Ahmad Yasin dan Musa Abu Marzuq. Kedua tokoh ini ingin Hamas bertanding pada pemilu 1996, pesta demokrasi pertama setelah Otoritas Palestina terbentuk.

Jika ikut pemilu, menurut Misyaal, hanya akan merendahkan diri Hamas lantaran mengikuti aturan main buatan Yasir Arafat, Benjamin Netanyahu, dan Bill Clinton. Apalagi Perjanjian Oslo menghina dan memalukan sehingga keikutsertaan Hamas bakal makin menguatkan dominasi Israel. Selain itu, bisa membiaskan perbedaan penting antara Hamas dengan Arafat dan Fatah. "Pemilu 1996 bukan saat tepat (untuk ikut)," ujar Misyaal.

Hari bersejarah itu tiba pada Rabu, 25 Januari 2006. Hamas menang. Mereka menggusur dominasi Fatah selama empat dekade setelah meraih 76 dari 132 kursi parlemen, sedangkan Fatah meraup 43. Bahkan Hamas meraup semua kursi di tempat tinggal Mahmud Abbas, Ramallah, kecuali satu kursi jatah perwakilan Kristen.

Sehari kemudian Perdana Menteri Ahmad Quraia mundur. "Ini adalah pilihan rakyat, harus dihormati," tuturnya kepada wartawan.

Hamas akan memimpin pemerintahan, namun Abbas terpilih sebagai presiden setahun sebelumnya berkuasa atas kebijakan nasional dan keamanan. Meski begitu, dia tetap memerlukan persetujuan parlemen untuk anggaran dan usulan undang-undang. Sebagai pemimpin PLO di mana Hamas tidak bergabung di sana, Abbas juga berwenang menentukan kebijakan damai dengan Israel.

Terpana dengan hasil itu, pemimpin Amerika Serikat dan Israel menegaskan tidak akan bekerja sama dengan Otoritas Palestina mencakup Hamas. Kedua negara ini bersama Uni Eropa telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris.

Perdana menteri sementara Israel Ehud Olmert mengatakan pembicaraan damai dengan Palestina belum dapat dilanjutkan. "Israel tidak akan berunding dengan pemerintahan Palestina di dalamnya terdapat sebuah organisasi teroris bersenjata menyerukan kehancuran negara Israel," katanya dalam pernyataan tertulis usai rapat kabinet membahas hasil pemilu Palestina. Olmert menggantikan Ariel Sharon koma lantaran stroke terpilih sebagai perdana menteri dalam pemilu dua bulan berikutnya.

Dalam jumpa pers di Gedung Putih, Presiden George Walker Bush menyatakan sebuah partai menginginkan kehancuran Israel tidak akan pernah menjadi mitra dalam perdamaian. Tapi dia memuji hasil pemilu itu sebagai contoh demokrasi. "Rakyat ingin pemerintah jujur … rakyat ingin berbagai layanan, mereka mau membesarkan anak-anak dalam sebuah lingkungan layak."

Bagi pemimpin senior Hamas di Gaza Mahmud Zahar, sikap Amerika dan Israel itu bukan hal mengejutkan. Alasannya, Washington dan Tel Aviv sadar Hamas tidak seperti Fatah bisa dikendalikan. "Hamas sangat kuat dan amat perhatian terhadap penjajahan Israel, status Yerusalem, dan Masjid Al-Aqsa. Hamas sangat memperhatikan hak-hak bangsa Palestina dan persoalan korupsi," ujarnya.

Dia juga telah memperkirakan pihaknya bakal menang besar. "Rakyat Palestina menginginkan reformasi dan perubahan dalam sikap dan kebijakan berhubungan dengan Israel, masalah dalam negeri, membangun kembali infrastruktur dihancurkan Israel, dan bagaimana mencapai tujuan Palestina merdeka," tuturnya. Meski begitu, dia menyimpan kekhawatiran Fatah yang korup bisa menggagalkan atau bahkan menyabotase kemenangan Hamas.

Kecemasan Zahar menjadi kenyataan. Konflik berdarah di Jalur Gaza dan Tepi Barat meletup antara Hamas dan Fatah. Amerika membekukan bantuan bagi Otoritas Palestina sebab takut Hamas kebagian. Israel menghentikan setoran pajak US$ 50 juta saban bulan menjadi hak Palestina. "Jika ada pemerintahan darurat tanpa Hamas, dana bisa dicairkan," kata seorang pejabat senior Israel. "Dari sudut pandang kami, pemerintahan Hamas sudah tidak ada lagi."

Pemerintahan bersama gagal dijalankan. Abbas tidak rela pesaing mereka kini berkuasa. Hingga akhirnya Gaza dan Tepi Barat terbelah, pemerintahan persatuan berusia tiga bulan hasil perundingan di Makkah, Arab Saudi, bubar pada 14 Juni 2007. Sumber-sumber dekat dengan Abbas mengungkapkan Israel tidak memenuhi permintaan buat mengirim pasokan senjata dan amunisi untuk pasukan Abbas saat pecah pertempuran dengan Hamas.

Malamnya, Abbas mengeluarkan dekrit berisi membubarkan pemerintahan dipimpin Perdana Menteri Ismail Haniyah dari Hamas dan menyatakan keadaan darurat. Dia lantas menunjuk Salam Fayyad sebagai pengganti Haniyah untuk mempersiapkan pemilu secepatnya. Fayyad - dua kali menjabat menteri keuangan - pernah bekerja di Bank Dunia (1987-1995) dan menjadi kepala perwakilan Dana Moneter Internasional bagi Otoritas Palestina (1995-2001).

Sampai Fayyad mundur awal Juni 2013, pemilu dijanjikan Abbas tidak juga dilangsungkan. Padahal Hamas terpilih secara demokratis telah disingkirkan.

Dua bocah perempuan tengah melintas di depan tembok sebuah rumah bolong-bolong terkena peluru Israel di Jabaliya, Jalur Gaza, 27 Oktober 2012. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Sokongan Mesir dan Iran

"Iran sangat berkomitmen terhadap Hamas. Mereka membiayai sayap militer dan pemerintahan Hamas," kata Ahmad Yusuf, penasihat Ismail Haniyah.

Seorang perempuan melewati poster Syekh Ahmad Yasin (pendiri Hamas) dan Yasir Arafat (pendiri Fatah) di sebuah jalan di Kota Gaza. Kedua faksi ini masih berseteru. (www.haaretz.com)

Rekonsiliasi nasional

"Mereka (Fatah) adalah penghambat bagi perjuangan untuk membebaskan semua wilayah Palestina dari penjajahan Israel," kata Mahmud Zahar.

Putra dari Jamal, nelayan di Kota Gaza, ini tengah menikmati sarapan berupa roti isi ikan sardencis kecil dan terasa pahit di sebuah pantai di Kota Gaza, Kamis, 25 Oktober 2012. (faisal assegaf/albalad.co)

Masa depan Gaza

Ada lima faktor utama menentukan masa depan Gaza: komitmen dan soliditas Hamas, rekonsiliasi nasional, blokade Israel, sokongan Mesir dan Iran, serta perubahan tatanan global.

Pendiri sekaligus pemimpin senior Hamas di Jalur Gaza Mahmud Zahar tengah memegang senapan AK-47 milik mendiang putranya, Husam, di rumahnya, Kota Gaza, Rabu, 24 Oktober 2012. (faisal assegaf/albalad.co)

Kenangan Perang Gaza

Waktu perang meledak tahun lalu, kediaman Zahar rata dengan tanah akibat gempuran udara Israel.





comments powered by Disqus