IQRA

Perang Dingin Saudi-Iran (3)

Akar permusuhan Saudi-Iran

Saudi dan Iran ibarat api dan dinamit. Kedunya bisa meluluhlantakkan Timur Tengah kalau dibiarkan berkonflik.

08 Juni 2016 10:29

Arab Saudi dan Iran tidak selalu bermusuhan seperti sekarang. Kedua negara ini pernah mengalami masa saling memahami dan bahkan bekerja sama. Para pemimpin mereka secara umum senyap selama tahap awal di pertengahan abad ke-20, ketika Riyadh dan Teheran menjadi tajir karena memasok minyak buat Barat. Negara Kabah dan negeri Mullah ini juga mempunyai sekutu sama, yakni Amerika Serikat.

Hubungan kedua negara begitu baik di akhir 1960-an. Syah Reza Pahlevi dan Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz saling berkirim surat. Sebagai contoh, dengan perantara mantan Duta Besar Saudi buat Amerika Pangeran Bandar bin Sultan, Syah Pahlevi menyarankan Raja Faisal mengikuti jejaknya memberi kebebasan bagi masyarakat, termasuk lelaki dan perempuan boleh satu sekolah.

Raja Faisal membalas saran Syah Pahlevi itu lewat surat: "Bolehkah saya mengingatkan Anda itu bukan Syah Prancis? Penduduk Anda hingga 90 persen adalah muslim. Jangan lupakan itu."

Kesuraman menyelimuti hubungan Saudi-Iran pada 1979, tahun di mana memburuknya hubungan dua kekuatan di Timur Tengah itu kembali berulang saat ini. Pemimpin Syiah Imam Khomeini berhasil menggusur Syah Pahlevi pro-Barat dari tampuk kekuasaan, mahasiswa menyerbu Kedutaan Besar Amerika di Teheran. Revolusi Islam dipimpin Khomeini muncul sebagai rezim baru di Iran.

Setahun kemudian, pecah Perang Iran-Irak berlangsung sampai 1988. Arab Saudi menyokong Presiden Irak Saddam Husain berpaham Sunni dan Amerika.

Tapi 1979 bukan tahun baik bagi rezim Bani Saud di Arab Saudi. Pada 20 November, teroris Sunni menguasai Masjid Al-Haram di Kota Makkah dan menjadikan ribuan jamaah sebagai sandera. Pemimpin kelompok teroris itu adalah orang Saudi dan mengaku Imam Mahdi. Dia menyerukan penggulingan raja. Keluarga kerajaan Saudi tidak memiliki banyak pilihan kecuali meminta bantuan pasukan elite Prancis untuk membebaskan Masjid Al-Haram dari caplokan teroris.

Bani Saud merasa dipermalukan, terutama di dalam negeri. Para pangeran mulai cuci tangan dengan mulai menggelontorkan fulus miliaran dolar kepada para ulama Wahabi, menganut paham Islam garis keras dan antiperbedaan. Sebuah ideologi telah menjelma dalam bentuk beragam organisasi teror, seperti Taliban, Al-Qaidah, ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah), Boko Haram di Nigeria, dan Asy-Syabab di Somalia.

Delapan tahun setelah kemenangan Revolusi Islam dipimpin Imam Khomeini, pecah bentrokan antara jamaah haji Iran berunjuk rasa dan pasukan keamanan Arab Saudi. Insiden dalam kompleks Masjid Al-Haram itu menewaskan 400 orang. Mendiang Pangeran Nayif bin Abdul Aziz waktu itu menyalahkan Iran.

Ayatullah Khomeini marah betul atas tudingan itu dan menyerukan penggulingan rezim Bani Saud. Dia mengejek penguasa negeri Dua Kota Suci itu sebagai "penganut Wahabi menjijikkan dan tidak bertuhan" serta "kaum bidah". Permusuhan Saudi-Iran saat ini seolah melanjutkan kebencian antara Sunni Arab dan Syiah Persia.

Pada permulaan abad ke-16, para penguasa Persia mulai memperkenalkan Islam beraliran Syiah sebagai agama negara. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab, dilahirkan pada 1703 di wilayah tidak jauh dari Ibu Kota Riyadh sekarang, membikin paham Wahabi - mengklaim bagian dari aliran Sunni - memang membenci Syiah. Pada pertengahan abad ke-18, rezim Bani Saud bersekutu dengan para ulama Wahabi dan menjadikan paham ini sebagai agama resmi.      

Di kedua negara, sektarian menjadi instrumen kekuatan politik dan mengikat rakyat dengan penguasanya. Sampak sekarang, penguasa di Saudi dan Iran menggunakan agama buat mengontrol rakyatnya. Juga masih berlangsung pertarungan antara kaum pembaru dan konservatif di kedua negara itu. Meski Saudi dan Iran bermusuhan, keduanya menghadapi tantangan serupa.

Pada 26 Februari lalu, digelar pemilihan Majelis Ahli. Para elite politik Iran muncul memberikan suara di sebuah tempat pemungutan suara di utara Teheran. Lokasinya di sebuah bangunan tempat Imam Khomeini biasa menerima tamu ketika dia masih hidup. Saat ini, foto raksasa sang imam masih tergantung di sana.

Pemilih pertama pagi itu adalah Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Dia dikabarkan semasa kecil dilarang menonton televisi buat menghindari pengaruh buruk Barat. Setelah itu tiba giliran mantan Presiden Akbar Hasyimi Rafsanjani. Orang paling tajir di Iran ini dipercaya merupakan kekuatan berpengaruh di belakang pemerintahan Presiden Hasan Rouhani. Muncul dugaan Rouhani melaksanakan visi ideal Rafsanjani soal kebebasan ekonomi digabung kontrol agama.

Setelah Rafsanjani, Hasan Khomeini, cucu dari mendiang pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatullah Khomeini, memberikan suara. Berlanjut dengan eks Presiden Muhammad Khatami, masih dipandang banyak rakyat Iran sebagai pembaru. Rezim melarang dia tampil di depan publik dan menerima permohonan wawancara, tapi dia muncul di tempat pemungutan suara tanpa gangguan. Meski di kalangan elite terjadi perbedaan, mereka semua sepakat: revolusi telah membikin mereka seperti sekarang.

Pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei mengontrol segalanya. Dia penentu terakhir namun mesti mempertimbangkan beragam kekuatan politik, khususnya Garda Revolusi. Organisasi para militer ini seperti negara dalam negara, lebih berkuasa ketimbang semua lembaga pemerintah. Dengan para informan di tempatkan di segala lini. Garda Revolusi mengontrol tidak hanya organ-organ keamanan, tapi juga menguasai sebagian besar sektor ekonomi.

Rezim Mullah berkuasa di Iran adalah kediktatoran teokrasi, bertolak belakang dengan Kerajaan Arab Saudi bersifat absolut. Iran masih mengizinkan rakyat berpartisipasi dalam tingkatan tertentu. Para pemimpin revolusi Iran menyebut sistem mereka sebagai Demokrasi Islami. Memang ada pemilihan umum tapi calon disetujui sudah dipilih.

Iran merupakan sebuah sistem di mana beragam lembaga memilih orang-orang cukup islami untuk berpartisipasi. Kandidat lain dibungkam, termasuk yang menimpa kaum reformis dalam pemilihan umum Februari tahun ini. Para pembaru memimpikan kebebasan berekspresi lebih luas dan sistem hukum independen akan berakhir dalam penjara.

Sedangkan Arab Saudi bahkan tidak bisa mengklaim sebagai negara demokratis. "Jika demokrasi itu obat, berarti kami tidak sakit," kata Jamal Khashoggi, salah satu komentator politik paling berpengaruh di negara Kabah itu.

Sampai kematian Raja Abdullah bin Abdul Aziz awal tahun lalu, struktur kekuasaan kerajaan cenderung statis. Perubahan drastis terasa setelah Raja Salman bin Abdul Aziz, 80 tahun, naik takhta. Dalam hitungan hari, Raja Salman memberhentikan para penasihat terpentingnya dan mengubah alur suksesi.
Dia menunjuk Pangeran Muhammad bin Nayif, 56 tahun, menteri dalam negeri berpengalaman, menjadi putera mahkota. Anak kesayangannya, Pangeran Muhammad bin Salman, 30 tahun, diangkat sebagai wakil putera mahkota sekaligus menteri pertahanan dan kepala Dewan Ekonomi dan Pembangunan.   

Raja Salman kelihatan ingin putranya itu menjadi penggantinya kelak. "Secara teori, tim ini berkuasa penuh," ujar Khashoggi. Namun dia melihat pemerintahan baru Raja Salman masih bersikap hati-hati untuk memastikan mereka mendapat sokongan dari suku-suku berpengaruh.

Menyikapi perseteruan dengan Iran, Khashoggi mengakui betapa konflik itu berbahaya. "Iran dan kami seperti api dan dinamit. Kami ini tukang bikin gaduh bisa membuat satu rumah roboh," tuturnya. "Mungkin Anda tidak boleh menyerahkan Timur Tengah kepada kami."

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman. (Arab News)

Bin Salman ingin Saudi dan Iran menjalin hubungan baik dan istimewa

Bin Salman beberapa tahun lalu sesumbar ingin menciptakan perang di Iran. Sebaliknya, perang dilancarkan negara Kabah itu terhadap milisi Al-Hutiyun di Yaman sokongan Iran telah menyebabkan Saudi keteteran.

Saif al-Adl sebelum peristiwa serangan 11 September 2001 oleh Al-Qaidah. (Tangkapan layardari video Departemen Pertahanan Amerika Serikat)

Bergabung dengan gerakan jihad

Pada 1991, Saif naik menjadi pimpinan Al-Qaidah lapis kedua, hanya menerima perintah dan melapor kepada Bin Ladin dan tiga orang kepercayaannya.

Pemimpin Al-Qaidah Saif al-Adl. (FBI)

FBI salah orang, mengira Saif padahal Makkawi

Pada 1987, Hasan mengantar adiknya, Saif, ke Bandar Udara Kairo untuk terbang ke Makkah buat berumrah sebelum mencari pekerjaan. Itulah terakhir kali keluarganya melihat Saif.

Pemimpin Al-Qaidah Saif al-Adl (FBI)

Saif al-Adl: setia, efisien, dan pragmatis

Saif adalah pemimpin baru Al-Qaidah lebih berbahaya ketimbang Bin Ladin.





comments powered by Disqus

Rubrik IQRA Terbaru

Bergabung dengan gerakan jihad

Pada 1991, Saif naik menjadi pimpinan Al-Qaidah lapis kedua, hanya menerima perintah dan melapor kepada Bin Ladin dan tiga orang kepercayaannya.

01 Maret 2021

TERSOHOR