IQRA

Palestina Negara Khayalan (4)

Tiga sandungan gagalkan pembentukan negara Palestina

Palestina hanya bisa menjadi negara dengan syarat mereka atau Israel mengambil langkah kompromi sangat amat menyakitkan: mengalah untuk urusan Yerusalem. Bisa dipastikan kedua pihak bertikai tidak mau melakoni itu.

20 November 2020 22:10

Faktor internal ketiga bisa menggagalkan pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat adalah tiga isu, yakni wilayah sebelum Perang Enam Hari 1967, pemulangan pengungsi Palestina, dan status Yerusalem

Berdasarkan solusi dua negara disepakati masyarakat internasional dan diamini pemerintahan Palestina - didominasi faksi Fatah - dan dipimpin Presiden Mahmud Abbas, negara Palestina ingin dibentuk memiliki wilayah sebelum Perang Enam Hari 1967. Artinya negara Palestina nantinya akan terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Isu sangat sulit diselesaikan selama Israel masih memblokade Gaza, sehingga wilayah seluas setengah lebih sedikit dari Jakarta (360 kilometer persegi) ini terpisah sama sekali dari Tepi Barat. Negara Zionis itu tentu tidak ingin mencabut blokade selama Hamas, mereka anggap sebagai organisasi teroris, masih berkuasa di Gaza dan tidak mau mengakui eksistensi dan berkompromi dengan Israel.

Tepi Barat pun tidak bisa sepenuhnya menjadi wilayah negara Palestina bila masih ada permukiman Yahudi di sana. Masalah makin rumit kalau rencana aneksasi Israel terhadap semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Lembah Yordania jadi dilaksanakan.

Keberadaan permukiman Yahudi itulah membuat militer Israel saban hari melancarkan operasi keamanan, membatasi pergerakan rakyat Palestina dengan mendirikan sekitar 650 pos pemeriksaan dan blokade jalan. Ditambah lagi dengan berdirinya Tembok Pemisah di Tepi Barat sepanjang lebih dari 700 kilometer.

Sejatinya wilayah didambakan Palestina sebagai negara luasnya hanya 22 persen sebelum terbit Deklarasi Balfour pada 1917, memberikan 17 persen dari wilayah Palestina kepada para imigran Yahudi. Luasnya kian sempit lantaran Tembok Pemisah sudah tegak berdiri di Tepi Barat merampak sekitar sepuluh persen tanah-tanah orang Palestina.

Isu kedua dapat menggagalkan berdirinya negara Palestina merdeka dan berdaulat adalah pemulangan pengungsi Palestina. Saat ini terdapat sekitar 7,2 juta pengungsi Palestina di seluruh dunia.

Dari jumlah itu, lebih dari 4,3 juta pengungsi dan keturunannya terusir dari rumah mereka pada 1948 terdaftar untuk mendapat bantuan kemanusiaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sedangkan 1,7 juta pengungsi dan keturunannya, juga terusir dari kampung halaman mereka pada 1948, tidak terdaftar di PBB. Sekitar 355 ribu warga Palestina dan keturunan mereka sekarang tinggal di wilayah sekarang ini menjadi negara Israel.

Ketika Israel mencaplok Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 1967, ada 200 ribu orang Palestina lari dari rumah mereka. Jumlah mereka dan keturunannya saat ini sekitar 834 ribu orang.

Akibat dari pengahncuran rumah, pencabutan izin tinggal, dan pembangunan permukiman Yahudi merampas tanah-tanah orang Palestina, paling tidak terdapat 57 ribu warga Palestina menjadi pengungsi di Tepi Barat.

Bisa dibayangkan kalau Israel dan masyarakat internasional mengizinkan pemulangan pengungsi Palestina. Di mana mereka akan dibangunkan tempat tinggal? Apakah para pengungsi itu ikhlas hidup di tempat baru dan tidak boleh kembali ke tanah dan rumah-rumah mereka? Apakah Israel dan masyarakat internasional bersedia mengumpulkan dana untuk biaya pembangunan kembali permukiman bagi pengungsi Palestina ingin pulang?

Kebijakan atas semua pertanyaan itu akan menentukan apakah pemulangan Palestina bisa dilakukan atau mustahil.

Bagaimana pula jika para pengungsi Palestina itu meminta uang pengganti kerugian material dan non-material? Bisa dipastikan Israel akan menolak membayar kompensasi jumlahnya sangat besar itu.

Isu ketiga dan paling sensitif mampu menjadikan Palestina cuma negara khayalan adalah status Yerusalem. Yerusalem adalah sebuah kota bergengsi baik dalam konteks agama, politik, dan ekonomi. Palestina dan Israel sama-sama menyadari siapa bisa menguasai Yerusalem, merekalah pemenang dari konflik berkepanjangan ini.

Yerusalem memiliki status seperti Makkah dan Madinah di Arab Saudi: sama-sama kota suci. Kalau Makkah dan Madinah hanya kota suci bagi umat Islam, Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama, yakni Islam Yahudi, dan Nasrani. Bisa dibayangkan potensi keuntungan ekonomi dari wisata religi di Yerusalem. Pemeluk ketiga agama itu sama-sama diperintahkan berkunjung ke Yerusalem: Islam salat di Masjid Al-Aqsa, Yahudi merapat ke Tembok Ratapan, dan Nasrani menziarahi Gereja Makam Yesus.

Palestina sudah merelakan hanya menjadikan Yerusalem Timur, tidak termasuk Yerusalem Barat, sebagai calon ibu kota negara mereka. Al-Aqsa, Tembok Ratapan, dan Gereja Makam Yesus sama-sama berada di Yerusalem Timur.

Namun Israel sudah mengklaim Yerusalem secara keseluruhan adalah ibu kota abadi mereka dan tidak dapat dibagi dua Palestina. Klaim ini diperkuat dengan undang-undang diberi nama Hukum Dasar Yerusalem, disahkan oleh Knesset (parlemen Israel) empat dasawarsa lalu.

Kalau Palestina dan Israel sama-sama tidak mau mengalah, maka tidak akan pernah ada negara Palestina. Palestina hanya bisa menjadi negara dengan syarat mereka atau Israel mengambil langkah kompromi sangat amat menyakitkan: mengalah untuk urusan Yerusalem. Bisa dipastikan kedua pihak bertikai tidak mau melakoni itu.

 

Duta Besar Amerika buat Israel David Friedman, utusan khusus Amerika bagi Timur Tengah Jason Greenblatt ikut merobohkan tembok saat peresmian terorongan menuju kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, 30 Juni 2019. (Facebook/Screen capture)

Isu Palestina konflik agama

Bagi Palestina dan Israel, merebut dan mempertahankan Yerusalem adalah kewajiban atas nama agama dan itu tidak dapat dikompromikan.

Satu keluarga miskin di Kota Gaza bepergian menggunakan gerobak keledai, 22 Otober 2012. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Belah Palestina berkah Israel

Tidak adanya persatuan ini memang diinginkan oleh Israel dan begitulah taktik penjajah: memecah belah rakyat jajahan mereka.

Seorang pengawal pemimpin Hamas memasuki terowongan di perbatasan Rafah,  tembus dari Jalur Gaza ke Mesir, Oktober 2012. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Palestina negara khayalan kian mendekati kenyataan

Keyakinan ini sebagai otokritik terhadap para pemimpin muslim supaya berbicara mengenai kenyataan di lapangan bukan pikiran-pikiran ideal di atas kertas.

Ratusan warga Palestina bersiap untuk berbuka puasa dengan makanan sumbangan dari masyarakat Indonesia disalurkan melalui KBRI Amman, 25 Mei 2018. (Albalad.co)

Israel berdaulat atas seluruh wilayah Yerusalem versi proposal damai Trump

Palestina akan diberi status negara dengan syarat tidak ada milisi di Jalur Gaza dan Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi dengan Ibu Kota Yerusalem.





comments powered by Disqus

Rubrik IQRA Terbaru

Isu Palestina konflik agama

Bagi Palestina dan Israel, merebut dan mempertahankan Yerusalem adalah kewajiban atas nama agama dan itu tidak dapat dikompromikan.

19 November 2020

TERSOHOR