kabar

Bercerai dari Wahabi

Sebagian anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi mulai berusaha pelan-pelan melenyapkan pengaruh paham Wahabi di negara itu.

13 Januari 2015 17:38

Persekongkolan ini mulai retak. Keluarga Bani Saud, penguasa Kerajaan Arab Saudi, mulai mempertimbangkan hubungan mereka dengan para pemuka Wahabi. Mereka kian sadar ajaran Islam disebarkan ulama ultra konservatif Wahabi telah menjadi ancaman bagi keamanan negara.

Meningkatnya radikalisasi di negara pengekspor minyak nomor wahid di dunia ini telah memicu naiknya serangan teror dan keterlibatan warga Saudi dalam kelompok ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah). Di sisi lain, praktek-praktek agama secara ekstrem juga telah merusak upaya pemerintah memperluas lapangan kerja.

Berdasarkan data dari the International Center for the Study of Radicalisation and Political Violence (ISCR), surat kabar the Washington Post pernah melaporkan dari sekitar 15 ribu jihadis asing bergabung dengan ISIS, 2.500 orang di antaranya asal Saudi.

Satu dasawarsa terakhir, keluarga Bani Saud tidak hanya melakukan kontrol terhadap ulama Wahabi dan ceramah mereka, tapi juga mulai menempatkan ulama-ulama beraliran lebih modern di posisi-posisi penting. Penguasa Saudi mulai pula mengubah sektor-sektor tadinya menjadi wilayah kewenangan eksklusif bagi ulama, seperti di bidang pendidikan dan hukum. Mereka juga sudah mempromosikan elemen-elemen identitas nasional tidak ada hubungannya dengan agama.

Meski begitu, menurut para ahli dan diplomat, Arab Saudi masih tetap salah satu negara paling konservatif dalam urusan agama di muka bumi ini. Keluarga kerajaan juga tidak menyingkirkan ulama-ulama Wahabi atau melenyapkan ajaran mereka. Saudi malah mendorong warganya getol membaca ajaran Wahabi tidak terkait militan Islam, seperti ISIS, dan bacaan-bacaan Wahabi bersentuhan dengan kebutuhan ekonomi modern. "Mereka sudah mendorong sebuah paham Wahabi lebih nasional, modern. Sesuatu lebih baik dalam konteks citra kerjaan di mata internasional dan lebih cocok secara ekonomi," kata Stephane Lacroix, penulis buku Awakening Islam, membahas politik agama di Arab Saudi.

Juru bicara pemerintah Saudi belum bisa dihubungi untuk dimintai komentarnya.

Pendekatan Saudi terhadap doktrin agama memang diperlukan karena posisi simbolik mereka sebagai tempat kelahiran agama Islam. Selain itu, sesuai kesepakatan lama dengan pemuka Wahabi, pendapatan dari ekspor minyak juga boleh dipakai buat mendanai penyebaran Wahabi di luar negeri.

Kelompok Wahabi telah bersekongkol dengan dinasti Bani Saud sejak pertengahan abad ke-18. Mereka memberikan legitimasi secara Islam kepada keluarga Bani Saud sebagai balasan atas kontrol Wahabi di sejumlah sektor serta fasilitas masji dan kampus dibikin oleh negara. "Legitimasi keluarga kerajaan kebanyakan berdasarkan Islam. Tanpa ini kekuasaan Bani Saud lemah," ujar pegiat Islam ternama Muhsin al-Awaji. "Namun secara politik, agama memberi mereka legitimasi kuat."

Doktrin Wahabi tradisional bersifat ultra konservatif. Mereka memandang orang-orang Syiah sebagai kaum zindik, mengharamkan bergaul dengan orang kafir, menolak lelaki dan perempuan bukan muhrim berbaur, melaksanakan hukum Islam secara ketat, dan mengklaim ajaran mereka paling sesuai praktek nabi dan para sahabat di awal kedatangan Islam.

Keluarga kerajaan meyakini kontrol ulama Wahabi atas sektor pendidikan telah ikut menciptakan ekstremisme di kalangan anak-anak muda Saudi. Ini mendorong munculnya persoalan keamanan domestik dan menghasilkan lulusan lemah dalam mata pelajaran penting, seperti matematika dan bahasa asing.

Ulama-ulama senior Wahabi - di bawah tekanan Raja Abdullah bin Abdul Aziz - telah mengecam doktrin-doktrin Islam militan, seperti dipakai Al-Qaidah dan ISIS. Namun mereka juga masih mengajarkan pandangan tidak toleran. Mereka merintangi upaya pemerintah memodernisasi ekonomi. Mereka mengharamkan kaum hawa bekerja. Mereka juga menolak perubahan kurikulum pendidikan dan mengganjal perubahan sistem hukum.

Pemerintah Saudi kini mulai mengawasi ceramah dan khotbah Jumat di 70 ribu masjid di seantero negara itu. Mereka memecat banyak ulama masih mengajarkan ekstremisme. "Sejak 2005, saat Raja Abdullah berkuasa, dia telah membawa gagasan-gagasan baru bagi masa depan," tutur Muhammad al-Zulfah, mantan anggota Dewan Syura berhaluan liberal.

Di sisi lain, Raja Abdullah mulai mengangkat ulama-ulama berpandangan lebih modern. Dia juga membuka kesempatan bagi ulama dari mazhab lain mengisi posisi di dewan ulama senior.

Dewan ini dikuasai ulama-ulama sepuh konservatif, seperti Saleh al-Fauzan dan Saleh al-Luhaidan, pernah menyerukan hukuman mati terhadap pemilik media muslim menyiarkan acara kebejatan moral.

Sebaliknya, kaum liberal menilai Menteri Kehakiman Muhammad al-Isa dan Kepala Polisi Syariah Abdul Latif asy-Syekh sebagai contoh ulama Wahabi berpandangan moderat dan ulama semacam ini ingin dipromosikan oleh kaum pembaru di keluarga kerajaan. Keduanya menjadi sasaran kecaman dan kritikan pedas oleh ulama-ulama konservatif lantaran ingin memodernisasi lembaga-lembaga agama. Mantan Kepala Polisi Syariah Makkah Ahmad al-Ghamdi juga mendapat kecaman setelah tampil bareng istrinya tanpa jilbab di televisi.

Walau berupaya mempertahankan paham Wahabi sebagai ruh, pemerintah Saudi sudah mulai mempromosikan pandangan alternatif soal identitas bangsa. Perayaan-perayaan hari nasional makin rajin digelar dan bahkan mulai mempromosikan tempat-tempat bersejarah sebelum Islam datang, seperti candi batu Nabatean.

Namun belum jelas apakah semua keluarga Bani Saud menyokong upaya Raja Abdullah mengurangi pengaruh Wahabi, kelompok memberi pengakuan atas kekuasaan mereka. "Banyak anggota keluarga kerajaan melihat perubahan itu sebagai bunuh diri," kata Lacroix.

Bos Mayapada Group Dato Tahir berbincang dengan satu keluarga pengungsi Suriah di kamp Azraq, Yordania, pada 27 Oktober 2016. (KBRI Amman buat Albalad.co)

Senjata bikinan Israel ditemukan dalam gudang senjata ISIS

Israel dan ISIS memang memiliki kepentingan sama, yakni menggulingkan rezim Basyar al-Assad disokong oleh Iran.

Sampah makanan. (Saudi Gazette)

FAO sebut Arab Saudi negara paling banyak buang makanan

FAO bilang saban tahun terdapat 427 ton makanan dibuang di negara Kabah itu.

Poster Huzaifah al-Badri, putra pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, tewas dalam pertempuran di Homs, Suriah. (Amaq)

Putra pemimpin ISIS tewas di Suriah

Baghdadi memiliki empat anak dari istri pertama dan satu putra dari iatri kedua.

Sejumlah warga Arab Saudi siap menikmati makanan dalam jumlah kelewat banyak. (Caravan Daily)

Jumlah makanan terbuang di Arab Saudi saban tahun senilai Rp 181 triliun

Program itu juga untuk memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan produk daur ulang.





comments powered by Disqus

Rubrik kabar Terbaru

Raja Salman tidak tepati janji beri santunan bagi korban derek jatuh di Masjid Al-Haram

Lagi-lagi Arab Saudi melanggar janji untuk mengumumkan hasil penyelidikan atas tabrakan arus jamaah haji menewaskan lebih dari 2.400 orang. Raja Salman juga menolak meminta maaf dan mengakui kesalahan.

20 Agustus 2018

TERSOHOR