kabar

Polemik jilbab di negeri Nil

Kontroversi soal jilbab memuncak saat peluncuran Hari Buka Jilbab Internasional pada September 2013.

17 Januari 2015 09:54

Meski masih menjadi rujukan buat belajar agama Islam lantaran ada Universitas Al-Azhar, kampus ini berdiri pada 970 atau 972 di masa kekuasaan Dinasti Fatimah, jilbab rupanya masih menjadi polemik di Mesir. Penutup kepala bagi muslimah ini kerap menjadi isu kontroversial.

Kontroversi soal jilbab memuncak saat peluncuran Hari Buka Jilbab Internasional pada September 2013. Penggagasnya adalah Ketua Partai Sekuler Mesir Bahaa Anwar. Dia juga tokoh Syiah tersohor di negeri Nil itu.

Kampanye sensasional ini tidak pernah berjalan tapi perdebatan mengenai jilbab masih berlanjut sampai sekarang. "Jilbab bukanlah kewajiban dalam Islam dan isu ini digunakan ulama buat mengorntol perempuan. Sepotong pakaian tidak bisa memastikan seberapa saleha seorang wanita," kata Anwar. Dia menambahkan partainya bakal memberikan bimbingan bagi kaum hawa merasa dipaksa berjilbab atau ingin melepas hijab.

Banyak pihak bilang gagasan kampanye buka jilbab bermotif politik. Profesor bidang psikologi Rasyid Abdil Latif mengatakan setahun setelah Al-Ikhwan al-Muslimun memerintah, kaum muda memandang agama sebagai ekstremisme. "Perempuan melepas jilbab sebagai protes atas ide-ide ekstremis disebarkan oleh Al-Ikhwan dan faksi Islam lainnya," ujarnya.

Profesor sosiologi politik Said as-Sadiq menilai Al-Ikhwan dan para pendukungnya telah menodai citra Islam. "Kelompok-kelompok Islam menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka bicara tentang hukum Islam dengan ancaman penyiksaan dan pembunuhan," tuturnya.

Profesor psikologi Muhammad Nabil menilai Al-Ikhwan tidak mampu memahami kondisi rakyat Mesir. Al-Ikhwan tidak sadar penduduk negara Firaun ini akan menolak cara-cara agresif mereka pakai buat menyiarkan prinsip-prinsip Islam. "Orang Mesir tidak akan pernah mau dipaksa melakukan sesuatu lewat cara meneror."

Abdil Latif, Sadiq, dan Nabil juga mengaitkan fenomena buka jilbab dengan kian berkembanganya atheisme di Mesir. Mereka menyebut itu sebagai konsekuensi dari berkuasanya Al-Ikhwan.

Sara Alam malah menghubungkan fenomena lepas hijab dengan iklim pemberontakan mulai lazin di kalangan rakyat Mesir sejak revolusi menumbangkan Presiden Husni Mubarak, 25 Januari 2011. Kaum wanita juga berperan besar dalam penggulingan rezim Mubarak pun kini menyadari mereka mampu mengubah hal-hal tabu. "Melepas jilbab bukan sesuatu yang tabu dan sudah biasa," kata jurnalis perempuan ini.

Namun para penyokong jilbab lebih berfokus pada gama ketimbang politik. Menurut Safa Salahuddin, banyak perempuan berhujab tanpa memahami hukumnya atau karena dipaksa orang tua mereka lantaran sudah berusia dewasa, atau karena lembaga agama tidak cukup memberikan pengajaran soal kewajiban dan manfaat kaum muslimah menutup aurat.

Safa mengkritik perempuan berjilbab tapi berperilaku tidak islami. Alhasil, menjadi contoh buruk bagi yang lain. "Kita tidak bisa cuma menyalahkan perempuan melepas hijab namun juga lingkungan sekitar tidak membantu dia memahami soal kewajiban dan pentingnya berhijab," ujarnya.

Profesor sosiologi Azza Kurayim menyoroti jilbab di Mesir sama halnya dengan gaya berpakaian. Pada 1960-an, saat gagasan liberal dipromosikan, perempuan Mesir berpakaian minim dan kaum lelakinya berambut gondrong. Lalu menjadi lebih konservatif di 1970-an dan 1980-an. "Waktu itulah jilbab mulai populer," ucapnya.

Sama saja ketika norma berjilbab mulai longgar. Meski berjilbab kaum hawa mulai berpakaian ketat hingga akhirnya mereka benar-benar membuka hijab mereka.

Masjid Muhammad Ali di Mesir. (Kementerian Pariwisata dan Pubakala Mesir)

Mesir larang buku Al-Ikhwan di perpustakaan semua masjid

Setelah menumbangkan Presiden Muhammad Mursi pada 2013, Presiden Abdil Fattah as-Sisi menetapkan Al-Ikhwan sebagai organisasi teroris. 

Mufti Agung Mesir Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam. (Dar al-Ifta)

Mufti agung Mesir kembali bilang bergabung dengan Al-Ikhwan al-Muslimun haram

Dewan Ulama Senior Arab Saudi Pada November tahun lalu juga menyatakan Al-Ikhwan sebagai kelompok teroris.

Salat Jumat di sebuah masjid di Arab Saudi. (Saudi Gazette)

Saudi pecat lebih dari seratus imam dan penceramah karena tolak kecam Al-Ikhwan dalam khotbah Jumat

Dewan Fatwa Al-Azhar di Kairo pekan lalu menetapkan Al-Ikhwan al-Muslimun merupakan organisasi teroris. Siapa saja diharamkan untuk bergabung ke kelompok ini.

Mufti Agung Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah asy-Syekh. (Arab News)

Saudi pecat imam masjid dan dai tidak bacakan keputusan soal Al-Ikhwan organisasi teroris

Saudi akan buru imam dan dai bersimpati pada kelompok Al-Ikhwan.





comments powered by Disqus

Rubrik kabar Terbaru

Bin Zayid undang perdana menteri Israel untuk berkunjung ke UEA

Undangan berkunjung bagi Bennett itu disampaikan dua pekan jelang lawatan Presiden Joko Widodo ke UEA, dijadwalkan datang pada 3-4 November. 

20 Oktober 2021

TERSOHOR