kabar

Parlemen Irak larang penjualan dan produksi minuman beralkohol

Larangan itu dibenarkan oleh konstitusi, memang mengharamkan segala beleid bertentangan dengan hukum Islam.

23 Oktober 2016 17:50

Parlemen Irak kemarin mengesahkan sebuah undang-undang berisi satu pasal melarang penjualan, impor, dan produksi minuman beralkohol.

Para pendukung pasal melarang minuman beralkohol berpendapat larangan itu dibenarkan oleh konstitusi, memang mengharamkan segala beleid bertentangan dengan hukum Islam. Tapi sejumlah anggota parlemen menolak bilang larangan itu juga melanggar konstitusi menjamin tradisi kelompok minoritas, termasuk kaum Nasrani.

Menurut Yonadam Kanna, anggota parlemen veteran dari kelompok Kristen, pasal soal larangan minuman beralkohol ditambahkan di menit-menit akhir. "Undang-undang disahkan hari ini (kemarin) dan pasal 14 dalam beied itu melarang impor, produksi, dan penjualan semua jenis minuman beralkohol," katanya. "Tiap pelanggaran atas undang-undang itu dikenai denda 10-25 juta dinar."

Kanna bersumpah bakal mengajukan banding atas undang-undang ini ke pengadilan.

Dia menjelaskan minuman beralkohol memang jarang tersedia di restoran dan hotel-hotel di Irak, namun konsumsi minuman beralkohol terjadi di banyak tempat, terutama di Ibu Kota Baghdad. Di sana terdapat sejumlah toko kecil menjual minuman beralkohol.

Irak juga memiliki perusahaan-perusahaan menghasilkan beragam jenis minuman beralkohol, seperti bir Farida dan arak Asriya.

Jalur penerbangan sebuah jet pribadi dari Tel Aviv ke Islamabad pada Oktober 2018. (Twitter/avischarf)

Israel segera kirim tepung gandum senilai Rp 73 miliar ke Sudan

Kesepakatan damai ini akan mencakup pula bantuan dan investasi dari Israel buat Sudan, terutama di bidang teknologi dan pertanian, serta penghapusan utang luar negeri.

Demonstrasi antipemerintah meletup di Sudan. Para pengunjuk rasa memprotes kenaikan harga roti dan bahan bakar kendaraan bermotor. (Supplied)

Partai terbesar di Sudan tolak normalisasi dengan Israel

Al-Mahdi memperingatkan kesepakatan damai dengan Israel ini akan mengganggu legitimasi pemerintahan transisi Sudan.

Seorang lelaki Israel mengibarkan bendera Arab Saudi di Yerusalem pada 22 Agustus 2019. (Screengrab)

Bos Mossad: pengumuman normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel setelah pemilihan presiden Amerika

Hampir 80 persen rakyat Saudi ingin negaranya menjalin hubungan resmi dengan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkomunikasi dengan Muhammad Saud, narablog Arab Saudi, melalui aplikasi telepon video Facetime pada 26 Desember 2019. (Screengrab)

Sudan dan Israel sepakat berdamai

"Negara Israel dan Republik Sudan telah setuju untuk berdamai," kata Trump.





comments powered by Disqus

Rubrik kabar Terbaru

Israel segera kirim tepung gandum senilai Rp 73 miliar ke Sudan

Kesepakatan damai ini akan mencakup pula bantuan dan investasi dari Israel buat Sudan, terutama di bidang teknologi dan pertanian, serta penghapusan utang luar negeri.

26 Oktober 2020

TERSOHOR