kabar

4.300 warga Indonesia di Arab Saudi ikut program amnesti

Kebijakan itu berlaku 90 hari mulai 29 Maret lalu.

25 April 2017 08:08

Hingga kini sudah sekitar 4.300 warga Indonesia bermukim di Arab Saudi mendaftar untuk ikut program amnesti bagi warga asing bermukim di sana melebihi izin tinggal atau tidak berdokumen.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir hari ini bilang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menugaskan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Lalu Muhammad Iqbal dan timnya untuk membantu KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Kota Jeddah, termasuk dalam hal pendataan sidik jari dan biometrik, bagi warga Indonesia ingin mengikuti program pengampunan.

"Selama ini kendalanya adalah lambatnya proses di pihak Arab Saudi. Mereka hanya bisa memproses 200-an tiap hari," kata Arrmanatha. "Ini kita bantu supaya lebih cepat."

Program pengampunan ini diumumkan Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Nayif bulan lalu. Kebijakan itu berlaku 90 hari mulai 29 Maret lalu.

Dia menambahkan pemerintah sudah mengeluarkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) bagi lebih dari 4.300 warga Indonesia bermukim di Saudi namun sudah melebihi izin tinggal untuk ikut program amnesti.

Arrmanatha tidak bisa memperkirakan berapa jumlah warga Indonesia sudah melebihi izin tinggal di Saudi karena sebagian besar tidak tercatat. Alasannya, mereka masuk ke negara Kabah itu tidak secara resmi.

Dia berharap pemerintah Arab Saudi bisa segera membantu memproses 4.300 warga Indonesia tersebut agar izin keluar bisa terbit. Dia mengatakan pemerintah tidak memiliki target berapa warga Indonesia bakal mengikuti program pengampunan itu. Namun dia memastikan pemerintah akan membantu warga Indonesia mau mengikuti kemudahan ini.

Bila mengikuti program pengampunan tersebut, warga asing melebihi izin tinggal di Arab Saudi bisa meninggalkan negeri Dua Kota Suci itu tanpa dikenai denda dan hukuman penjara. Mereka juga masih dibolehkan ke Saudi lagi untuk bekerja secara legal.

Program serupa pernah dilakukan Arab Saudi tiga tahun lalu. Waktu itu, lebih dari 2,5 juta warga asing melebihi izin tinggal pulang ke negara masing-masing.  

Yair Lapid, kandidat kuat perdana menteri Israel dari Partai Yesh Atid. (Times of Israel/Courtesy)

Yair Lapid diberi kesempatan bentuk pemerintahan sekaligus singkirkan Netanyahu

"Ini akan menjadi pemerintahan sayap kiri berbahaya, kombinasi mematikan antara ketidakmampuan dan ketiadaan tanggung jawab," ujar Netanyahu.

Ibu Kota Doha, Qatar. (dohabus.com)

Tabrak lelaki Inggris hingga tewas, pangeran Qatar akan diadili tahun depan

Kejadiannya pada Agustus 2019, namun Syekh Hasan nasir ats-Tsani dibebaskan dengan membayar uang jaminan.

Yair Lapid, kandidat kuat perdana menteri Israel dari Partai Yesh Atid. (Times of Israel/Courtesy)

Netanyahu gagal bikin pemerintahan

Kalau kedua pilihan itu tidak berhasil, Israel harus menggelar pemilihan umum kelima sejak April 2019. Pesta demokrasi terakhir dilakukan pada 23 Maret lalu.

Mobil Peugeot berseliweran di sekitar Menara Azadi di jantung Ibu Kota Teheran, Iran, Juni 2016. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Diplomat Swiss tewas setelah jatuh dari apartemennya di Teheran

Kedutaan Swiss di Teheran juga mewakili kepentingan Amerika Serikat sejak kemenangan Revolusi Islam pada Februari 1979.





comments powered by Disqus