kabar

Ulama Sunni di Iran minta warga Sunni dibolehkan ikut pemilihan presiden

Selama ini hanya tokoh Syiah mencalonkan diri sebagai presiden Iran.

26 April 2017 14:15

Ulama tersohor Iran Syekh Abdul Hamid Ismail Zahi telah menyerukan agar warga Sunni di negara Mullah itu dibolehkan bertarung dalam pemilihan presiden.

Seruannya itu tidak sejalan dengan pasal 35 dan 115 konstitusi Iran, menyebutkan kandidat presiden Iran mesti muslim berpaham Syiah.

Selama ini presiden dan calon yang bertarung dalam pemilihan presiden Iran merupakan muslim Syiah. Iran bakal menggelar pemilihan presiden pada 19 Mei mendatang dengan enam calon beraliran Syiah.

Ulama Sunni lainnya tinggal di Provinsi Balochistan Malawi Abdul Hamid meminta perubahan konstitusi agar warga Sunni di Iran bisa ikut pemilihan presiden. Dia menekankan rezim Mullah harusnya tidak membedakan antara warga Syiah dan Sunni.

"Kami percaya pasal-pasal dalam konstitusi soal pemilihan presiden harus diubah untuk mengizinkan orang-orang Syiah dan Sunni bertarung dalam pemilihan presiden tanpa ganjalan hukum," katanya.

Pasal 35 dalam Undang-undang Dasar Iran menyatakan ada lima syarat bagi calon presiden, termasuk tokoh agama dan politik meyakini rezim Islam dan doktrin Syiah.

Pasal 107 secara otomatis melarang orang-orang dari aliran non-Syiah, termasuk Sunni, ikut pemilihan pemimpin tertinggi dan anggota Dewan Ahli.

Pasal 115 ayat 5 menyebutkan presiden Iran harus terikat dengan paham Syiah.

Menurut data tidak resmi, terdapat hampir 17 juta warga Sunni dari total 80 juta penduduk Iran.

Sebagian besar warga Sunni itu bermukim di provinsi Kurdistan, Balochistan, Cholistan, dan provinsi-provinsi pesisir berbatasan dengan Teluk Arab.

Sedangkan komunitas Sunni di provinsi Azerbaijan Barat, Arabistan/Ahwaz, Khorasan, dan Gilan merupakan minoritas.

 

Jalur penerbangan sebuah jet pribadi dari Tel Aviv ke Islamabad pada Oktober 2018. (Twitter/avischarf)

Israel segera kirim tepung gandum senilai Rp 73 miliar ke Sudan

Kesepakatan damai ini akan mencakup pula bantuan dan investasi dari Israel buat Sudan, terutama di bidang teknologi dan pertanian, serta penghapusan utang luar negeri.

Demonstrasi antipemerintah meletup di Sudan. Para pengunjuk rasa memprotes kenaikan harga roti dan bahan bakar kendaraan bermotor. (Supplied)

Partai terbesar di Sudan tolak normalisasi dengan Israel

Al-Mahdi memperingatkan kesepakatan damai dengan Israel ini akan mengganggu legitimasi pemerintahan transisi Sudan.

Seorang lelaki Israel mengibarkan bendera Arab Saudi di Yerusalem pada 22 Agustus 2019. (Screengrab)

Bos Mossad: pengumuman normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel setelah pemilihan presiden Amerika

Hampir 80 persen rakyat Saudi ingin negaranya menjalin hubungan resmi dengan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkomunikasi dengan Muhammad Saud, narablog Arab Saudi, melalui aplikasi telepon video Facetime pada 26 Desember 2019. (Screengrab)

Sudan dan Israel sepakat berdamai

"Negara Israel dan Republik Sudan telah setuju untuk berdamai," kata Trump.





comments powered by Disqus

Rubrik kabar Terbaru

Israel segera kirim tepung gandum senilai Rp 73 miliar ke Sudan

Kesepakatan damai ini akan mencakup pula bantuan dan investasi dari Israel buat Sudan, terutama di bidang teknologi dan pertanian, serta penghapusan utang luar negeri.

26 Oktober 2020

TERSOHOR