kabar

Ulama Sunni di Iran minta warga Sunni dibolehkan ikut pemilihan presiden

Selama ini hanya tokoh Syiah mencalonkan diri sebagai presiden Iran.

26 April 2017 14:15

Ulama tersohor Iran Syekh Abdul Hamid Ismail Zahi telah menyerukan agar warga Sunni di negara Mullah itu dibolehkan bertarung dalam pemilihan presiden.

Seruannya itu tidak sejalan dengan pasal 35 dan 115 konstitusi Iran, menyebutkan kandidat presiden Iran mesti muslim berpaham Syiah.

Selama ini presiden dan calon yang bertarung dalam pemilihan presiden Iran merupakan muslim Syiah. Iran bakal menggelar pemilihan presiden pada 19 Mei mendatang dengan enam calon beraliran Syiah.

Ulama Sunni lainnya tinggal di Provinsi Balochistan Malawi Abdul Hamid meminta perubahan konstitusi agar warga Sunni di Iran bisa ikut pemilihan presiden. Dia menekankan rezim Mullah harusnya tidak membedakan antara warga Syiah dan Sunni.

"Kami percaya pasal-pasal dalam konstitusi soal pemilihan presiden harus diubah untuk mengizinkan orang-orang Syiah dan Sunni bertarung dalam pemilihan presiden tanpa ganjalan hukum," katanya.

Pasal 35 dalam Undang-undang Dasar Iran menyatakan ada lima syarat bagi calon presiden, termasuk tokoh agama dan politik meyakini rezim Islam dan doktrin Syiah.

Pasal 107 secara otomatis melarang orang-orang dari aliran non-Syiah, termasuk Sunni, ikut pemilihan pemimpin tertinggi dan anggota Dewan Ahli.

Pasal 115 ayat 5 menyebutkan presiden Iran harus terikat dengan paham Syiah.

Menurut data tidak resmi, terdapat hampir 17 juta warga Sunni dari total 80 juta penduduk Iran.

Sebagian besar warga Sunni itu bermukim di provinsi Kurdistan, Balochistan, Cholistan, dan provinsi-provinsi pesisir berbatasan dengan Teluk Arab.

Sedangkan komunitas Sunni di provinsi Azerbaijan Barat, Arabistan/Ahwaz, Khorasan, dan Gilan merupakan minoritas.

 

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman saat mengunjungi Masjid Al-Haram di Kota Makkah, Arab Saudi. (Bandar al-Galud)

Putera mahkota Arab Saudi batalkan lawatan ke Indonesia

Kunjungan ke Mayasia juga dibatalkan.

Menteri Luar Negeri Yaman duduk di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat pembukaan konferensi perdamaian di Timur Tengah, digelar pada 14 Februari di Ibu Kota Warsawa, Polandia. (Arab Observer)

Menteri luar negeri Yaman duduk di sebelah Netanyahu

Mikrofon di meja Netanyahu mati waktu dia ingin berbicara. Al-Yamani lantas memberikan mikroponnya untuk digunakan oleh pemimpin dari negara Zionis itu.

Kuasa Usaha Sementara Indonesia untuk Suriah Didi Wahyudi pada Jumat, 28 Agustus 2015, melepas 13 tenaga kerja perempuan akan dipulangkan ke Indonesia. (KBRI Damaskus buat Albalad.co)

KJRI Jeddah berhasil dapatkan uang diyat bagi keluarga warga Indonesia dibunuh

Pihak majikan sepakat untuk memenuhi hak korban senilai 200 ribu riyal, meliput uang diyat syari sebesar 55 ribu riyal, sisa gaji almarhumah belum dibayar 32.400 riyal, dan santunan senilai 112.600 riyal.

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman saat mengunjungi Masjid Al-Haram di Kota Makkah, Arab Saudi, 12 Februari 2019. (Twitter)

Putera mahkota Saudi tiba di Jakarta Senin sore

Ini bakal menjadi lawatan luar negeri pertama Bin Salman setelah citra Saudi dan dirinya ternoda akibat pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.





comments powered by Disqus