kabar

Dua pejabat MUI ke Israel belum dikenai sanksi

Marsudi Syuhud terpilih sebagai pengawas atas Badan Pengelola Keuangan Haji.

27 April 2017 15:36

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai sekarang belum memutuskan sanksi bagi dua pejabatnya, Kiai Marsudi Syuhud dan Profesor Istibsyaroh, pergi ke Israel Januari lalu.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi sudah meminta klarifikasi dari kedua orang itu. Namun dia menolak memberitahu sanksi bakal diberikan kepada mereka. "Nanti kalau sudah disetujui pimpinan (MUI), baru kami umumkan segera," katanya saat dihubungi Albalad.co melalui telepon selulernya hari ini.

Marsudi dan istibsyaroh termasuk dalam delegasi muslim Indonesia mengunjungi negara Zionis itu, diundang dan dibiayai oleh Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC) - lembaga lobi pro-Israel di Australia. Rombongan beranggotakan sembilan orang ini juga diterima di kediaman Presiden Israel Reuven Rivlin.

Profesor Istibsyaroh adalah ketua Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI. Sedangkan Kiai Marsudi Syuhud, juga Ketua PBNU (Pengurus Besar Nashdhatul Ulama), menjabat ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI.

Ditemui usai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, juga mengumumkan lima anggota Dewan Pengawas atas Badan Pengelola Keuangan Haji di mana Marsudi Syuhud juga terpilih, Marsudi menolak berkomentar. Parasnya berubah kecut saat ditanya kenapa dirinya mau berkunjung ke Israel. Tangannya langsung menyergah tangan kanan Albalad.co memegang alat perekam suara.

Lawatan kedua pejabat MUI tersebut mengundang polemik. Sebab sikap kaum muslim seperti posisi resmi pemerintah Indonesia, yakni tidak mengakui negara Israel karena masih menjajah Palestina.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menjelaskan tidak ada kaitannya antara kepergian Marsudi Syuhud ke Israel dengan terpilihnya dia sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Dia bilang tiap orang berhak memiliki pandangan politik berbeda.

"Paling penting proses internal di Komisi VII berjalan dengan baik sesuai mekanisme, tidak ada yang berkeberatan, memenuhi syarat," kata Ali ketika ditemui terpisah. "Beliau kan tokoh masyarakat, mubaligh, ulama. Jadi punya kompetensi pada bidang syariah, kita hargai juga."

Namun Ali mengakui saat uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih lima pengawas atas Badan Pengelola Keuangan Haji, Komisi VIII tidak mengetahui kabar kunjungan Marsudi ke Israel.   

Menteri Luar Negeri Yaman duduk di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat pembukaan konferensi perdamaian di Timur Tengah, digelar pada 14 Februari di Ibu Kota Warsawa, Polandia. (Arab Observer)

Menteri luar negeri Yaman duduk di sebelah Netanyahu

Mikrofon di meja Netanyahu mati waktu dia ingin berbicara. Al-Yamani lantas memberikan mikroponnya untuk digunakan oleh pemimpin dari negara Zionis itu.

Kuasa Usaha Sementara Indonesia untuk Suriah Didi Wahyudi pada Jumat, 28 Agustus 2015, melepas 13 tenaga kerja perempuan akan dipulangkan ke Indonesia. (KBRI Damaskus buat Albalad.co)

KJRI Jeddah berhasil dapatkan uang diyat bagi keluarga warga Indonesia dibunuh

Pihak majikan sepakat untuk memenuhi hak korban senilai 200 ribu riyal, meliput uang diyat syari sebesar 55 ribu riyal, sisa gaji almarhumah belum dibayar 32.400 riyal, dan santunan senilai 112.600 riyal.

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman saat mengunjungi Masjid Al-Haram di Kota Makkah, Arab Saudi, 12 Februari 2019. (Twitter)

Putera mahkota Saudi tiba di Jakarta Senin sore

Ini bakal menjadi lawatan luar negeri pertama Bin Salman setelah citra Saudi dan dirinya ternoda akibat pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

Putera Mahkota Arab Saudi bin Salman saat berada di atap Kabah pada 12 Februari 2019. (Twitter)

Anak Raja Salman dikecam karena naik ke atap Kabah

Ratusan aparat keamanan mengelilingi Kabah dan hanya menyisakan dua jalur bagi jamaah buat bertawaf.





comments powered by Disqus

Rubrik kabar Terbaru

Menteri luar negeri Yaman duduk di sebelah Netanyahu

Mikrofon di meja Netanyahu mati waktu dia ingin berbicara. Al-Yamani lantas memberikan mikroponnya untuk digunakan oleh pemimpin dari negara Zionis itu.

16 Februari 2019

TERSOHOR