kabar

Nasib Bin Salman, naik takhta atau terdepak

Sejak dia masuk jalur suksesi pada April 2015, dua putera mahkota tersingkir.

28 Februari 2021 21:45

Meski sudah diperkirakan banyak pihak, laporan dilansir Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Jumat lalu tetap saja mengagetkan. Laporan intelijen negara adikuasa itu menyimpulkan Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman adalah orang menyetujui atau memberi perintah buat menghabisi Jamal Khashoggi, pengkritiknya sekaligus kolumnis surat kabar the Washington Post.

Kebijakan pemerintahan Presiden Joe Biden itu mendapat acungan jempol. Sebab selama Presiden Donald Trump berkuasa lapran itu sengaja dirahasiakan demi menjaga hubungan baik Amerika-Saudi.

Namun sayangnya, Washington DC tidak memberikan sanksi dan tidak mengumumkan langkah hukum bakal diambil untuk memberikan keadilan bagi mendiang dan keluarga Khashoggi. Departemen Luar negeri dan Derpartemen Keuangan Amerika memberi sanksi kepada 76 warga Saudi, termasuk 18 orang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi kecuali Bin Salman.

Menurut Direktur Democracy for the Arab World Now (DAWN) Sarah Leah Whitson, publikasi laporan intelijen Ameria itu sebuah langkah awal dan harus diikuti dengan mmengusut tuntas kasus kematian Khashoggi. Dia juga kecewa karena Bin Salman tidak dikenai sanksi. "Berbicara keras soal hak asasi manusia tapi tidak berani mengambil tindakan berisiko mengganggu penjualan persenjataan ke klien terbesar mereka," katanya kepada Albalad.co melalui pesan WhatsApp hari ini.

DAWN adalah organisasi non-pemerintah dirintis oleh Khashoggi untuk mendorong terciptanya demokrasi, penegakan hak asasi manusia dan tatanan hukum di negara-negara Timur Tengah.

Tentu paling menarik ditunggu adalah nasib Bin Salman selanjutnya setelah masyarakat internasional mafhum ternyata calon raja negara Kabah itu dalang dari pembunuhan dan penculikan.

Bukan kepada Khashoggi saja, namun paling terbaru adalah Bin Salman mengirim tim serupa, dikenal dengan nama Skuad Macan, buat menculik atau menghabisi Saad al-Jabri, bekas pejabat intelijen sekaligus orang kepercayaan Muhammad Bin Nayif, dipenjara setelah disingkirkan oleh Bin Salman dari kursi putera mahkota pada 21 Juni 2017. Al-Jabri sudah menggugat Bin Salman ke Pengadilan Distrik Washington DC.

Kontan saja rilis laporan intelijen Amerika itu tidak hanya mencoreng citra Bin Salman tapi juga menodai pamor Arab Saudi, sudah anjlok gegara beragam pelanggaran hak asasi manusia termasuk dalam Perang Yaman.

Barangkali Bin Salman lagi mempertimbangkan sejauh mana dampak dari kesimpulan laporan intelijen Amerika telah menghina dirinya itu. Ketika dirinya ingin terbuka kepada Barat memuja hak asasi manusia namun di sisi lain dia sudah mendapat predikat sebagai pembunuh.

Pemerintahan Amerika sekarang kelihatannya tidak ingin Bin Salman naik takhta. Ini sudah terlihat sejak awal Biden menjabat. Dia menganggap Bin Salman tidak selevel, sehingga hanya mau berhubungan dengan Raja Salman. Sedangkan Bin Salman cukup berkomunikasi dengan mitranya Menteri Pertahanan Amerika Lloyd J. Austin.

Sehari sebelum laporan intelijen soal kematian Khashoggi diterbitkan, Biden menelepon Raja Salman dan menyampaikan aturan main berubah. Saudi harus menegakkan hak asasi manusia.

Ini artinya, Biden kemungkinan besar akan mendesak Bin Salman segera membebaskan para tahanan politik, termasuk dua kandidat kuat calon raja Saudi, yakni eks Putera Mahkota Pangeran Muhammad bin Nayif dan Pangeran Ahmad bin Abdul Aziz merupakan adik dari Raja Salman. Kalau mengikuti tradisi, Pangeran Ahmad paling berhak duduk di singgasana setelah Raja Salman wafat.

Biden kelihatannya menilai belum jadi raja saja meski semua kekuasaan poolitik, ekonomi, militer, dan intelijen sudan digenggamnya, Bin Salman sudah mengacaukan stabilitas Timur Tengah dengan intervensi di Yaman dan Libya serta mengobok-obok harga minyak global.

Karena itu, Bin Salman harus mengantisipasi segala kemungkinan. Sikap Biden sejauh ini bakal menguntungkan kelompok anti-Bin Salman di dalam keluarga Bani Saud dan mungkin kian memperkuat konsolidasi dan perlawanan.

Sejak dia masuk jalur suksesi pada April 2015, dua putera mahkota tersingkir. Sebelum Bin Nayif, adik Raja Salman lainnya, Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz juga dicopot. Kehadiran Bin Salman telah mengguncang konsensus dalam keluarga Bani Saud.

Dia dianggap melanggar tradisi dan tidak layak menjadi pemimpin negara sepenting Saudi. Sejumlah kebijakan blunder menjadi bukti, seperti Perang Yaman, blokade Qatar, dan perang harga minyak dengan Rusia, memperuncing konflik dan merusak citra negeri Dua Kota Suci itu.

Sila baca: Berebut takhta negara Kabah

Boleh jadi tidak ada pilihan bagi Bin Salman. Dia bisa saja melengserkan Raja Salman dengan alasan kondisi kesehatan buruk membuat ayahnya itu tidak layak lagi memerintah. Kalau tidak, dia bisa terdepak.

Mantan Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Nayif. (Arab News)

Disiksa dalam tahanan, mantan putera mahkota Saudi sudah susah untuk berjalan

Bin Nayif ditahan bareng 19 pangeran Saudi lainnya, termasuk adik dari Raja Salman, sejak Maret tahun lalu.

Jamal Khashoggi, pengkritik pemerintah Arab Saudi. (Twitter)

Jamal Khashoggi akui Saudi adalah penyebar ajaran Islam tidak toleran dan ekstrem

Khashoggi bilang, "Apakah negara saya (Arab Saudi) bertanggung jawab karena membiarkan dan bahkan mendukung radikalisme?" Ya dan mereka mesti bertanggung jawab atas hal itu."

Mantan komandan pasukan koalisi untuk Perang Yaman Letnan Jenderal Pangeran Fahad bin Turki bin Abdul Aziz. (Arab News)

Keponakan Raja Salman divonis hukuman mati karena rencanakan kudeta

Pangeran Fahad bin Turki dan putranya dibekuk dalam kampanye antikorupsi dilancarkan oleh Bin Salman.

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman dan pamannya, Pangeran Ahmad bin Abdul Aziz. (Middle East Eye)

Bin Salman bebaskan pamannya dari tahanan

Di kalangan keluarga Bani Saud, Pangeran Ahmad dipandang lebih pantas menjadi raja Saudi berikutnya.





comments powered by Disqus