kisah

Ekonomi ambyar negeri Cedar

Ambruknya militer Libanon karena krisis ekonomi bisa meletupkan perang saudara lagi di negara itu.

02 Juli 2021 08:41

Situasi Libanon kian memburuk. Penduduk di negara ini mengamuk lantaran kekurangan pasokan kebutuhan-kebutuhan vital termasuk bahan bakar minyak, obat-obatan, dan produk-produk kesehatan.

Nilai tukar mencapai rekor terendah Sabtu pekan lalu, yakni 18 ribu pound setara US$ 1. Pound Libanon sudah kehilangan lebih dari 90 persen nilainya sejak krisis ekonomi berlangsung dua tahun lalu.

Pada Oktober 2019, demonstrasi massal meletup di seantero kota di negeri Cedar itu. Para pengunjuk rasa menuntut semua elite politik berkuasa sejak berakhirnya perang saudara 1975-1990 mundur karena korup dan salah urus negara sehingga perekonomian hancur.

Menurut perkiraan IMF (Dana Moneter Internasional), produk domestik bruto Libanon melorot ke angka sedikit di atas US$ 19 miliar tahun lalu, terendah sejak 2002 dan bahkan lebih buruk dari Yaman sedang dilanda perang sejak 2015.

Negara kecil ini tengah berjuang menghadapi krisis keuangan terburuk sepanjang sejarahnya, sedangkan pertemuan-pertemuan membahas dana kemanusiaan bagi Libanon masih belum jelas dan pemerintahan efektif setelah terjadi ledakan di Pelabuhan Beirut pada Agustus tahun lalu. "Perekonomian Libanon bakal makin merosot di 2021," kata Ziad Daud, kepala ahli ekonomi di Bloomberg.

Militer termasuk pihak terancam gegara ambruknya keuangan negara. Bank Dunia menempatkan krisis ekonomi Libanon sebagai salah satu terburuk di dunia dalam periode 150 tahun terakhir.

Padahal sedari berahirnya perang saudara dan krisis domestik, rakyat Libanon memandang militer mereka sebagai alat stabilitas, satu-satunya institusi bisa merekat persatuan.

Pada 17 Juni 2021, sebuah konferensi digelar secara virtual di Ibu Kota Paris, Prancis, untuk meenggalang dana bagi militer Libanon. Tidak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kali ini bukan membahas terorisme, perlengkapan atau teknologi militer, tapi bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para perwira militer Libanon.

Beban mereka makin berat dalam beberapa bulan belakangan lantaran nilai gaji mereka anjlok akibat devaluasi pound Libanon.

Alhasil, banyak prajurit dan perwira jatuh miskin, sebuah keadaan bisa memaksa mereka memberontak, melancarkan revolusi, dan mungkin kudeta. Ambruknya militer Libanon pada 1975 menjadi sebab kemunculan milisi, sesuatu sangat mungkin terjadi sekarang ini.

Pada 26 Mei lalu, Pada 26 Mei lalu, Kepala Staf Angkatan darat Libanon jenderal Joseph Aun terbang ke Paris. Kepada mitranya dan Presiden Emmanuel Macron, dia mengungkapkan kecemasan mengenai bakal robohnya angkatan bersenjata Libanon.

"Keadaannya benar-benar mengenaskan. Beberapa perwira ditempatkan di selatan Libanon telah mengubah markas mereka menjadi lahan pertanian," ujar Nidal, nama samaran seorang perwira muda Libanon kepada Gulf News. "Bukannya melatih, mereka sekarang ini menanam buah dan syur, kemudian hasilnya dijual untuk membeli roti bagi keluarga dan prajurit mereka."

Di tempat-tempat lain bahkan ada tentara dan perwira Libanon menjadi sopir taksi saban malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. "Ini aib terbesar bagi tentara dan perwira Libanon. Kalau persoalan ini tidak dibereskan, institusi militer secara keseluruhan bakal tumbang," tuturnya.

Angkatan Darat Libanon menyebutkan kebutuhan non-militer mereka tiap tahun sebesar US$ 100 juta (40 persennya dialokasikan buat obat-obatan, layanan kesehatan, dan asuransi bagi prajurit).

Sepekan sebelum konferensi di Paris, Direktur Keamanan Umum Angkatan Darat Libanon Jenderal Abbas Ibrahim mengunjungi Irak. Di negara ini, dia memperoleh jaminan pasokan obat dan peralatan medis senilai US$ 2 juta, serta peningkatan suplai minyak mentah ke Libanon dari 500 ribu menjadi satu juta barel, dibayar dengan pound Libanon bukan memakai dolar Amerika Serikat.

Sejauh ini sudah ada beberapa negara menyatakan komitmen untuk membantu militer Libanon. Mesir menyatakan siap memasok 300 ton bahan makanan, Uni Emirat Arab (334 ton), Yordania (40 ton), Maroko (80 ton), Kuwait (40 ton), dan Oman (120 ton).

Prancis sudah mengirim 200 parsel bahan makanan dan 76 ribu paket siap makan, Spanyol sudah memasok bantuan makanan senilai 250 ribu euro, dan Amerika Serikat menaikkan bantuannya menjadi US$ 150 juta dari US$ 15 juta tahun lalu.
Tapi semua itu hanya bagian kecil dari keseluruhan kebutuhan Libanon. Negara ini memerlukan US$ 6 miliar buat gaji pegawai negeri dan tentara per tahun, US$ 110 juta untuk mengimpor tepung gandum, US$ 1 miliar bagi obat-obatan, US$ 3,7 miliar untuk petroleum.

Ledakan di Pelabuhan Beirut telah menghancurkan setengah dari kota itu. Prediksi biaya untuk perbaikan berkisar US$ 15-20 juta.

Pertemuan para negara donor di Prancis pada 2018 menghasilkan komitmen US$ 11 miliar untuk bantuan kemanusiaan bagi Libanon. Namun fulus ini baru bisa diterima kalau Libanon melalukan sejumlah perombakan, termasuk melucuti kekuatan militer Hizbullah, milisi terkuat di negara itu.

Libanon kemudian mulai berbicara dengan IMF buat memperoleh pinjaman sebanyak US$ 9-10 miliar. Namun lagi-agi mandek karena lembaga keuangan internasional ini mensyaratkan pemerintahan harus terbentuk lebih dulu.

Mengutip pernyataan Presiden Libanon Misyal Aun pada September tahun lalu, pengamat politik Libanon Fadi Akum sependapat, negaranya sudah seperti neraka.

Proses membentuk pemerintahan dimulai sejak Oktober tahun lalu mandek, ketika Saad Hariri ditugaskan membentuk pemerintahan untuk menggantikan kabinet dipimpin Perdana Menteri Hasan Diab, mundur setelah ledakan di Pelabuhan Beirut.

Keinginan Hariri itu diganjal oleh pemimpin PMF (Gerakan Patriotik Bebas) Gibran Basil, mantu dari Presiden Misyal Aun.

Langkah Hariri kembali ke politik disokong penuh oleh Gerakan Masa Depan bentukannya dan tiga faksi kuat di dalamnya, yakni Hizbullah dikomandoi Hasan Nasrallah, Gerakan Amal dipimpin Ketua Parlemen Nabih Barri, dan Partai Marada dipimpin Sulaiman Faranjiyah.

Gibran Basil tidak suka kepada Hizbullah lantaran dua alasan. Akhir Desember tahun lalu, dia meminta Hizbullah meninjau kembali Perjanjian Mar Mikhail diteken pada 2006, kesepakatan menjadikan Misyal Aun sebagai presiden. Meski pada prinsipnya setuju, Hizbullah kerap menunda pembahasan mengenai topik ini.

Selain itu, Basil melihat Hizbullah tidak memiliki keinginan untuk mendukungnya menjadi presiden pada pemilihan Oktober 2022 mendatang.

"Basil membutuhkan Hizbullah kalau mau menjadi presiden," kata Michael Young, editor Blog Diwan milik Carnegie Middle East Centre. Dia menegaskan sekali lagi, Basil memerlukan sokongan Hizbullah buat menggantikan mertuanya itu.

Young mengklaim situasi tidak menentu di Libanon ini membikin girang Hibullah. Dia bilang kian tidak jelas Libanon makin mudah untuk milisi Syiah terkuat itu untuk menentukan arah masa depan negara itu.

Ada dua tuntutan Basil tidak bisa dipenuhi oleh Hariri. Dia ingin diberi kewenangan menentukan sembilan menteri Kristen dalam kabinet hariri nantinya dan diberi jatah menteri dalam negeri, pertahanan, luar negeri, serta kehakiman.

Basil beralasan pemimpin Druze Walid Jumblatt dan Hizbullah juga tidak akan pernah mmengizinkan Hariri menentukan siapa berhak menjadi menteri dari kedua faksi itu.

Hariri setuju untuk menambah jumlah menteri menjadi 24 dari 18 orang sebelumnya. Perluasan ini bakal memberi tambahan jatah anggota kabinet kepada Hizbullah, Amal, FPM, dan Druze. Dia juga sepakat memberikan jatah kepada Misyal Aun untuk menteri pertahanan, dalam negeri, pendidikan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi.

Namun Hariri mengusulkan jatah menteri luar negeri untuk orang dari kelompok Druze. Basil menolak ide ini.

Sebagai gantinya, Hariri akan memberi jatah menteri dalam negeri kepada para loyalis Misyal Aun. Menteri dalam negeri biasanya dijabat kalangan Sunni, ditunjuk langsung oleh Hariri dan selalu anggota FPM.

Nabih Berri mencba menengahi dengan mengusulkan menteri ekonomi diberikan kepada pihak Misyal Aun. Hariri menolak dengan alasan bisa mengganggu perundingan dengan IMF dan Bank Dunia, terait hubungan FPM dengan Hizbullah.

Hariri dan pihak Aun masih berbeda pendapat tentang jatah siap untuk kursi menteri kesehatan, energi, dan pekerjaan umum. Posisi menteri kesehatan sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19. Jabatan itu sekarang ini diduduki oleh Hamad Hasan dari Hizbullah.

Menteri Keuangan menjadi keinginan semua pihak lantaran akan berperan penting di masa depan Libanon, ketika perusahaan-perusahaan internasional mulai mengeksplorasi minyak dan gas di perairan Libanon. Sektor ini terhambat karena belum ada kesepakatan batas laut antara Libanon dengan Israel.

Sedangkan menteri pekerjaan umum bakal memimpin proyek rekonstruksi Beirut ketika investasi datang. Hizbullah menginginkan posisi ini tapi Hariri menolak dengan alasan membuat investor takut dan bisa dikenai sanksi oleh Amerika Serikat.

Demonstrasi antirezim di Provinsi Khuzestan, Iran. (Video screencapture)

Revolusi Air di negeri Mullah

Ahwaz sebelum Perang Dunia Kedua meletup adalah negara merdeka dan berdaulat bernama Ka'abi. Penguasa terakhirnya adalah Pangeran Khazal al-Kaabi.

Perdana Menteri Libanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran dirinya di Arab Saudi pada 4 November 2017. (Arab News)

Calon perdana menteri Libanon mundur setelah 24 kandidat menterinya ditolak presiden

Libanon sudah tidak memiliki pemerintahan sejak ledakan Pelabuhan Beirut Agustus tahun lalu.

Dua Mercedes Benz milik warga Gaza. (Albalad.co/Supplied)

Masih ada surga dunia di Gaza

Keluarga berkocek tebal di Gaza bisa menyewa vila dilengkapi kolam renang di daerah sejuk di utara Gaza. Terdapat satu-satunya klub Mercedes di Gaza.

Kenangan pelanggan Pizza Hut di Libanon. (Arab News/Supplied)

Israel tawarkan bantuan kemanusiaan bagi Libanon lewat PBB

Hampir semua wilayah di Libanon cuma kebagian jatah listrik kurang dari lima jam saban hari. 





comments powered by Disqus

Rubrik kisah Terbaru

Revolusi Air di negeri Mullah

Ahwaz sebelum Perang Dunia Kedua meletup adalah negara merdeka dan berdaulat bernama Ka'abi. Penguasa terakhirnya adalah Pangeran Khazal al-Kaabi.

23 Juli 2021

TERSOHOR