kisah

Revolusi Air di negeri Mullah

Ahwaz sebelum Perang Dunia Kedua meletup adalah negara merdeka dan berdaulat bernama Ka'abi. Penguasa terakhirnya adalah Pangeran Khazal al-Kaabi.

23 Juli 2021 22:36

Dua tahun lalu, komandan Brigade Quds Mayor Jenderal Qasim Sulaimani ditemani loyalisnya, Abu Mahdi al-Muhandis, dan beberapa orang, terbang menggunakan helikopter meninjau bencana banjir di Provinsi Khuzestan, barat daya Iran.

Dalam rekaman video ditonton Albalad.co itu, Sulaimani dan Abu Mahdi - pemimpin PMF (Barisan Mobilisasi Rakyat) merupakan organisasi payung para milisi Syiah di Irak - tidak sungkan berjalan di genangan air berwarna coklat setinggi lutut atau menjejakkan kaki mereka di tanah berlumpur. Kedatangan orang kepercayaan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khamenei ini disambut cukup antusias.

Keduanya tewas bersamaan di awal Januari 2020 ketika penegebom nirawk Amerika Serikat meledakkan mobil mereka tumpangi di luar Bandar Udara Baghdad, Irak.

Barangkali itulah kunjungan terakhir pejabat tinggi Iran ke Khuzestan, wilayah dihuni sekitar empat juta warga beretnis Arab di negara Mullah itu. Namun sedari Kamis pekan lalu di puncak musim panas tahun ini, revolusi meletup di Afghanistan.

Demonstrasi massal berlangsung di beragam kota di Khuzestan, seperti Khorramsyahr, Susangerd, Mahsyahr, Ahwaz, Izah, dipicu oleh kelangkaan air. Padahal terdapat lima sungai besar melintasi Khuzestan dengan kapasitas air mencapai 31 miliar kubik saban tahun.

Karun merupakan sungai terbesar, kapasitas airnya sebanyak 22 miliar kubik setahun, sekaligus terpanjang di Iran, yakni 860 kilometer.

Para pejabat Iran mengakui tahun ini julah curah hujan mengguyur negara Muallah itu melorot 50 persen. Sekitar delapan ribu desa di Khuzestan megalami kekeringan dan kelangkaan air.

Namun unjuk rasa di Khuzestan bersimbah berdarah karena pasukan keamanan pemerintah tidak sungkan menembakkan peluru tajam berubah menjadi protes antirezim. Demonstran berteriak lantang menuntut Ali Khamenei mundur dan rezim Mullah, berdiri sejak kemenangan Revolusi Islam pada 1979, dibubarkan.

Demonstrasi massal ini sudah menyebar ke luar Khuzestan, termasuk di provinsi Lorestan dan Busyehr. Berdasarkan informasi dihimpun oleh Albalad.co, sudah 12 orang tewas akibat peluru tajam pasukan keamanan. Namun baru delapan identitasnya sudah diketahui, yakni Kedelapan korban terbunuh akibat tembakan aparat keamanan Iran itu adalah Hadi Bahmani, Muhammad Abbas al-kanani, Muhammad Abdullahi, Ghasim Khuzairi, Mustafa Naimawi, Farzad Farisat, Muhammad Korusyat, dan Maysam Akhras.

Selain itu, satu polisi antihura hara meninggal dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa di Kota Mahsyahr kemarin malam. Seorang polisi lainnya cedera terkena tembakan di kaki.

Dalam situs resminya, Amnesty International hari ini bilang pasukan keamanan Iran secara sengaja menembakkan peluru tajam menggunakan senapan otmatis dan pistol kepada para pengunjuk rasa di Khuzestan. "Sejak protes atas kelangkaan air terjadi di Khuzesta pada 15 Juli, aparat keamanan telah membunuh paling tidak delapan demonstran dan orang melintas, termasuk seorang remaja lelaki, di tujuh kota."

Bagi komunitas Arab, mereka menyebut provinsi mereka diami sebagai Ahwaz bukan Khuzestan. Protes kali ini bukan sekadar menuntut perbaikan kondisi hidup dan infrastruktur. Tapi untuk merdeka dari Iran.

Menurut Ketua Komite Eksekutif Negara Ahwaz Dr. Arif al-Kaabi, Ahwaz sebelum Perang Dunia Kedua meletup adalah negara merdeka dan berdaulat bernama Ka'abi. Penguasa terakhirnya adalah Pangeran Khazal al-Kaabi.

"Apa yang Iran lakukan merupakan pelanggaran hukum internasional dan penjajahan atas persetujuan Inggris. Sejak hari itu, 20 April 1925, rakyat kami terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka lagi," kata Al-Kaabi dalam wawancara khusus dengan Albalad.co melalui WhatsApp kemarin.

Sila baca: The Ahwazi people fight for their independence from Iran

Komite Eksekutif Negara Ahwaz dipimpin Arif al-Kabbi merupakan semacam kantor biro politik gerakan separatis Ahwaz, bertugas untuk diplomasi dan mencari dukungan masyarakat internasional.

Al-Kaabi, 51 tahun, meninggalkan Iran sejak 21 tahun lalu dan kini menetap di Belgia dan sudah menjadi warga negara di sana.

Namun, Al-Kaabi mengakui sejauh ini belum ada negara besar sekaligus berpengaruh, seperti Amerika Serikat dan Eropa, mendukung perjuangan orang-orang Ahwaz, untuk memiliki negara sendiri.

Meski begitu, Al-Kaabi menegaskan orang-orang Ahwaz tidak akan pernah menyerah atas mimpi mempunyai negara sendiri lagi.

Revolusi Air tengah dilakoni etnis Arab di Khuzestan bisa saja meraih hasil seperti Revolusi Islam dipimpin Imam Khomeini pada 1979.

Demonstrasi di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina, menuntut Presiden Mahmud Abbas mundur pada Juni 2021. (Quds News Network)

Korupnya rezim Abbas

Pada 1996, terbit riset pertama dan satu-satunya mengenai korupsi dalam kepemimpinan Palestina. Penelitian ini membikin marah Arafat dan wartawan memberitakan studi itu ditangkap. 

Antrean pengendara sepeda motor di sebuah stasiun pompa bensin di Ibu Kota Beirut Libanon, September 2021. (The National)

Krisis bahan bakar di negeri Cedar

Awal bulan ini, pemerintah Libanon meluncurkan kartu tunai pengganti subsidi. Tiap orang mendapat bantuan fulus US$ 25 atau maksimum US$ 126 per keluarga. Untuk warga berumur 64 tahun ke atas mendapat tambahan US$ 15.

Lubang di luar tembok penjara Gilboa di utara Israel, tempat keenam tahanan Palestina muncul saat kabur pada 6 September 2021. (Israel Prison Service)

Rencana besar lari dari Penjara Gilboa

Terowongan untuk kabur mulai digali pada November tahun lalu. Tadinya ada sebelas tahanan berencana lari namun lima membatalkan niatnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Muhammad Basri Sidehabi berpose bareng dua petinggi Taliban: Mullah Abdul Ghani Baradar dan Mullah Abdussalam Hanafi (keduanya kini menjabat Wakil Perdana Menteri Afghanistan) ketika delegasi Taliban bertemu Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Juli 2019. (Albalad.co)

Lobi rahasia Kalla gaet Taliban

Semua lobi dilakukan Jusuf Kalla untuk menggaet Taliban atas perintah dan sepengetahuan Presiden Joko Widodo.





comments powered by Disqus

Rubrik kisah Terbaru

Korupnya rezim Abbas

Pada 1996, terbit riset pertama dan satu-satunya mengenai korupsi dalam kepemimpinan Palestina. Penelitian ini membikin marah Arafat dan wartawan memberitakan studi itu ditangkap. 

22 September 2021
Tahanan lari jadi pahlawan
10 September 2021

TERSOHOR