opini

Arogansi Israel dan penderitaan Gaza

Segera mencabut blokade Gaza, sebuah bentuk hukuman kolektif memicu akibat tidak sepadan terhadap kehidupan warga sipil dan anak-anak.

30 Maret 2015 02:58
Makarim Wibisono
Makarim Wibisono

Pelapor Khusus PBB soal situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina sejak 1967

English
Bahasa

Banyak warga Gaza mengingatkan saya sebagai Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tujuh tahun blokade Israel ditambah pembatasan akses di sepanjang daerah perbatasan dan kerapnya penggunaan kekuatan militer berlebihan oleh pasukan Israel, memaksa rakyat Palestina tinggal di Gaza hidup dalam krisis kemanusiaan terus menerus. Di tingkat paling dasar, ini telah membatasi sektor pertanian dan perikanan Palestina dan semua itu terlalu sering menimpa hak hidup para petani dan nelayan Palestina.

Pembatasan terlalu keras terhadap ekspor dan impor telah mencegah penduduk Palestina di Gaza mendapatkan hak mereka atas pembangunan ekonomi dan mengakibatkan kemunduran di Gaza, di mana 80 persen warganya amat bergantung pada bantuan. Seringnya pemadaman listrik dan banjir musim dingin kian memperburuk kondisi Gaza.

Apalagi sebelum perang musim panas tahun lalu, warga Gaza telah mengalami dua perang, 2008-2009 dan 2012, menyebabkan keehancuran dan kerusakan. Israel memang telah menarik sepihak pasukannya dari Gaza pada 2005, tapi mereka tetap mengontrol wilayah itu.

Menurut PBB, perang antara Israel dan Hamas serta kelompok bersenjata Palestina lainnya mulai 7 Juli-26 Agustus 2014 (Israel menyebut sebagai Operasi Jaga Perbatasan) telah menewaskan sekitar 2.256 orang, 1.563 di antaranya warga sipil, termasuk 538 anak. Angka ini melewati jumlah korban tewas dalam dua perang sebelumnya. Di pihak Israel hanya 66 tentara dan lima penduduk sipil meninggal.

Ribuan roket memang telah ditembakkan dari Gaza. Meski begitu, perbedaan tajam jumlah korban antara kedua pihak menggambarkan amat tidak berimbangnya kekuatan dan tidak berimbangnya kerugian mesti ditanggung penduduk sipil Palestina. Ini memicu pertanyaan apakah Israel mematuhi hukum internasional menganut prinsip pemisahan, kesepadanan, dan pencegahan.

Aspek paling menarik dalam operasi militer Israel itu adalah kesengajaan menyasar rumah-rumah warga sipil dan bangunan apartemen sehingga seluruh keluarga terkubur di bawah reruntuhan rumah mereka, seperti serangan merobohkan bangunan apartemen dikenal dengan sebutan "Menara Kembar Gaza". Juga tak terhitung laporan menyebutkan Israel menyerang sekolah, masjid, dan rumah sakit dalam perang musim panas tahun lalu.

Sejumlah pegiat hak asasi manusia tinggal di Gaza menyatakan, "Seumur hidup kami tidak pernah menyaksikan tingkat kerusakan seperti itu.", merujuk pada kehancuran akibat gempuran udara Israel di Syijaiyah, Khuzaah, dan Rafah. Bahkan bila dibandingkan dengan semua wilayah konflik terburuk di dunia, akibat perang terjadi di Gaza, menurut relawan-relawan kemanusiaan berpengalaman, benar-benar mengagetkan.

Tiga bulan sehabis gencatan senjata, akibat dari serangan Israel atas fasilitas air dan sanitasi di Gaza masih terasa. Diperkirakan 20-30 persen rumah tangga atau sekitar 450 ribu orang tidak bisa mendapatkan air bersih.

Sekolah-sekolah milik UNRWA (badan PBB urusan pengungsi Palestina), menjadi tempat penampungan sementara warga Gaza dan lokasi-lokasinya diketahui militer Israel, juga disasar. Setidaknya ada tujuh serangan menghantam sekolah kepunyaan UNRWA menyebabkan 42 orang tewas, termasuk sebelas staf UNRWA.

Saya mencatat Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada November 2014 membentuk sebuah tim penyelidikan untuk mempelajari dan menginvestigasi sejumlah kasus serangan Israel menimbulkan korban terbunuh dan cedera masuk dalam kewenangan PBB. Saya tahu Israel juga sudah membikin sebuah mekanisme dan memulai penyelidikan kriminal terhadap beberapa insiden serangan diduga melanggar hukum internasional. Ini bisa dipandang sebagai bentuk tanggung jawab Israel terhadap korban warga Palestina di tengah kritikan para pengamat.

Ketika perang mencapai puncaknya, sekitar setengah juta orang mengungsi di seantero Gaza. Banyak dari mereka berlindung di sekolah-sekolah UNRWA, sekolah pemerintah, serta rumah kerabat atau teman. Banyak dari sekolah itu tidak dirancang sebagai tempat pengungsian sehingga kondisi para pengungsi memprihatinkankan. Jumlah mereka membludak dan tidak didukung fasilitas sanitasi.

Israel dilaporkan memberi peringatan sebelum melancarkan beberapa serangan lewat telepon, pesan singkat, dan menyebarkan selebaran di Jalur Gaza, namun menurut para pegiat hak asasi manusia, tindakan semacam itu hanya berlaku di permukiman padat. Padahal buat mereka tidak ada tempat untuk lari, tidak ada jalan aman, dan tidak ada tempat berlindung, bahkan di pengungsian milik PBB sekalipun. Kondisi ini berlaku bagi penduduk rentan: anak-anak, orang renta, perempuan hamil, dan orang cacat.

Menurut PBB, sekitar 60 persen dari warga Palestina terbunuh dalam perang 50 hari di Gaza adalah penduduk sipil. Pusat Informasi Terorisme dan Intelijen Meir Amit, organisasi Israel mengumpulkan data soal korban tewas di pihak Palestina, menyimpulkan korban sipil dalam Perang Gaza tahun lalu 48 persen. Data dari kedua sumber ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketaatan Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Aspek paling menarik dari konflik bersenjata terakhir itu adalah kebanyakan korban sipil itu bukanlah orang-orang di jalan kebetulan berada di tempat dan waktu keliru. Seperti saya sudah dengar berulang kali, sebagian besar korban tewas adalah keluarga-keluarga terbunuh akibat serangan peluru kendali atas rumah mereka, biasanya malam. Para pembela hak asasi manusia Palestina mencatat seluruh anggota dari sejumlah keluarga besar terbunuh akibat serangan Israel, seperti keluarga Najar dan Abu Kawari.

Dalam tiap keluarga paling tidak ada satu atau lebih bayi atau anak tewas, demikian pula ibu hamil dan orang renta. Setidaknya 999 anggota keluarga terbunuh dalam rumah mereka, termasuk 329 anak. Sebanyak 233 orang lainnya meninggal dekat rumah mereka, dalam beberapa kasus saat berusaha lari.

Perang tahun lalu jauh lebih mematikan bagi anak ketimbang perang 2008-2009 dan 2012. Sepuluh anak rata-rata tewas saban hari selama 50 hari konflik bersenjata berlangsung. Menurut UNRWA, Perang Gaza itu sudah menghasilkan 1.500 yatim piatu baru, termasuk sedikitnya 560 pelajar UNRWA, perlu perlindungan dan sokongan kesejahteraan.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia Palestina menggambarkan besarnya angka korban sipil tewas sebagai konsekuensi langsung dari serangan militer Israel dalam skala besar, disengaja, dan sistematis terhadap rumah-rumah penduduk. Semua informasi diterima oleh saya sebagai Pelapor Khusus PBB mendukung kebenaran dari klaim itu.

Israel membenarkan penggunaan kekuatan militer terhadap infrastruktur sipil dengan alasan kelompok-kelompok bersenjata Palestina telah menembakkan roket dari fasilitas-fasilitas itu. Namun pelbagai kesaksian saya dengar dari aktivis hak asasi manusia dan korban di Gaza, ditambah foto satelit menunjukkan skala kerusakan akibat Perang Gaza memunculkan pertanyaan serius apakah militer Israel sudah menaati prinsip kesepadanan dan pemisahan.

Setelah mempertimbangkan semua situasi di Gaza, saya membuat sejumlah rekomendasi sebagai berikut: a) Melaksanakan dengan niat baik mekanisme rekonstruksi Gaza difasilitasi oleh PBB dan mengizinkan pengiriman barang-barang konstruksi masuk ke Gaza, termasuk semen. b) Segera mencabut blokade Gaza, sebuah bentuk hukuman kolektif memicu akibat tidak sepadan terhadap kehidupan warga sipil dan anak-anak, sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860. c) Melaksanakan penyelidikan secara tepat, cermat, efektif, independen, tanpa prasangka, dan terbuka terhadap semua insiden pembunuhan warga sipil selama perang tahun lalu dan mengumumkan kepada publik hasil dari investigasi dan langkah-langkah telah diambil sebagai bentuk tanggung jawab.

the United Herzlia Middle School di Cape Town, Afrika Selatan. (Google Map)

Bela Palestina, pelajar Yahudi berlutut saat lagu kebangsaan Israel dinyanyikan

Dua siswa itu mendapat sanksi mendidik dari sekolahnya.

Jamal, nelayan asal Kota Gaza, tengah mempersiapkan sarapan buat putranya berupa roti lapis isi sardencis di tepi pantai, Kamis, 25 Oktober 2012. (Faisal Assegaf/Albalad.co

Menteri pertahanan Israel mundur karena tolak gencatan senjata dengan Hamas

Bennett mengancam keluar dari pemerintahan kalau dirinya tidak menjadi pengganti Lieberman.

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman mengadakan pertemuan dengan para tokoh agama di New York, Amerika Serikat, 28 Maret 2018. (Al-Arabiya)

Bin Salman bujuk Netanyahu serbu Gaza

Anak Raja Salman ini pada September tahun lalu berkunjung ke Israel dan bertemu Netanyahu.

Mahmud Abu Asbah, lelaki Palestina tewas di selatan Israel akibat tembakan roket dari Jalur Gaza pada 12 November 2018. (Twitter)

Tembakan roket dari Gaza ke Israel tewaskan lelaki Palestina

Saling serang berlanjut setelah perwira militer Israel, Letnan Kolonel M, Ahad lalu tewas di Gaza.





comments powered by Disqus

Rubrik opini Terbaru

Saudi must break with the Wahhabi legacy for the security of the world

ISIS is driven by a metastasized form of Wahhabism, the official interpretation of Islam in the kingdom of Saudi Arabia, which holds that all outside its own sect are kufar.

13 Juli 2016

TERSOHOR