tajuk

Dilema revolusi di Timur Tengah

Dua pilihan tersedia bagi penduduk Timur Tengah sama pahitnya. Mempertahankan rezim otoriter demi terpeliharanya kestabilan semu atau belajar berdemokrasi tapi berakibat konflik tidak berujung.

21 April 2015 20:32

Lengkap sudah nasib apes menimpa Al-Ikhwan al-Muslimun, partai pemenang pemilihan parlemen dan presiden di Mesir. Pengadilan di Ibu Kota Kairo Sabtu pekan lalu menjatuhkan vonis hukuman gantung bagi pemimpin tertinggi Al-Ikhwan Muhammad Badii dan 13 anak buahnya. Dia diputus bersalah atas dakwaan merencanakan serangan terror terhadap fasilitas-fasilitas milik negara, termasuk mendanai unjuk rasa besar-besaran di Lapangan Rabiah al-Adawiyah, Kairo, pada Agustus 2013.

Takdir nahas Al-Ikhwan ini dimulai dengan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi pada Juli 2013. Sebulan sehabis tragedi Rabiah, pengadilan Mesir menyatakan Al-Ikhwan sebagai kelompok terlarang. Desembernya, pemerintah Mesir mengumumkan Al-Ikhwan organisasi teroris.

Apa yang berlaku di Mesir – berkuasanya lagi militer dengan naiknya Jenderal Abdil Fattah as-Sisi ke tampuk kekuasaan – sejatinya bukan hal mengejutkan. Sulit membayangkan negara-negara Arab dapat menjadi negara demokratis dalam arti sebenarnya. Selama ini semua negara Arab bisa “stabil” karena diperintah secara diktator, baik itu dalam bentuk republik atau monarki.

Hipotesis ini sudah terbukti setelah terjadi Musim Semi Arab. Rontoknya pemerintahan diktator di sejumlah negara di Timur Tengah – Zainal Abidin bin Ali (Tunisia), Husni Mubarak (Mesir), Muammar Qaddafi (Libya) - bukannya membikin mereka menjadi lebih baik dan aman. Yang berlaku malah hancur dan porak poranda.

Mesir selepas tumbangnya rezim Mubarak menghadapi pertarungan politik antara kelompok militer dan Al-Ikhwan mewakili kalangan sipil. Kondisi keamanan di negeri Piramida ini juga menakutkan, selalu dihantui bom mobil, serangan bunuh diri, atau serbuan milisi Islam radikal beroperasi di Semenanjung Sinai.

Libya lebih parah lagi. Negara ini selepas kepergian Muammar Qaddafi terbelah menjadi dua rezim: koalisi Libya Dawn menguasai Ibu Kota Tripoli, sedangkan pemerintahan diakui masyarakat internasional mengungsi ke Tobruk.

Ketiadaan iklim demokrasi di negara-negara Arab sebagai faktor internal mengakibatkan revolusi sipil atau demokratisasi sulit berubah. Kelompok-kelompok sipil menang pemilu seperti Al-Ikhwan di Mesir atau Partai Nahda di Tunisia menjadi gagap saat berkuasa. Karena miskin pengalaman dan kerap ditindas, mereka tidak tahu bagaimana mengelola persoalan politik dan ekonomi selama ini menjadi bom waktu.

Lantaran selalu ditindas, mereka bingung bagaimana memulai rekonsiliasi dan berbagi kekuasaan dengan rezim lama. Padahal inilah resep agar kemenangan revolusi sipil bisa bertahan lama. Tentu saja jangan menafikan ketidakrelaan rezim lama ingin berkuasa lagi karena takut kehilangan sumber-sumber fulus mereka. Belum lagi pertentangan antar faksi berlatar aliran politik, kesukuan, atau agama/sekte.

Semua kenyataan itu kian diperparah oleh tidak kondusifnya situasi kawasan sebagai faktor eksternal. Timur Tengah dikenal sebagai wilayah kerap dan gampang bergolak. Jaringan teroris transnasional selalu menyasar negara dilanda konflik bersenjata buat memperkeruh keadaan sekaligus mengembangkan kekuatan.

Seperti dilakukan milisi ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) di Irak dan Suriah. Atau AQAP (Al-Qaidah di Semenanjung Arab) – Al-Qaidah cabang Yaman - asyik berbenah diri di saat seterunya, pemberontak Syiah Al-Hutiyun, sedang digempur habis-habisan.

Belum lagi negara-negara besar berebut pengaruh di kawasan Timur Tengah. Dalam hal ini Amerika Serikat menghadapi aliansi Rusia-Cina atau di tingkat kawasan, blok Iran versus kubu Arab Saudi. Persaingan ini terlihat dalam perang tengah berlangsung di  Suriah dan Yaman.

Akhirnya dua pilihan tersedia bagi penduduk Timur Tengah sama pahitnya. Mempertahankan rezim otoriter demi terpeliharanya kestabilan semu atau belajar berdemokrasi tapi berakibat konflik tidak berujung.

Dimuat di Koran Tempo, 17 April 2015

Bendera putih buat Palestina

Mestinya para pemimpin negara muslim mengibarkan bendera putih dalam memperjuangkan Palestina kalau tidak berani mengambil langkah dramatis dan luar biasa seperti dilakukan Trump.

Yerusalem dan langkah mundur negara-negara muslim

Tidak ada satu pun negara muslim - terutama Mesir, Yordania, dan Turki - berani langsung memutus hubungan diplomatik dengan Israel, apalagi dengan Amerika.

Kala Kabah mulai berpaling dari Al-Aqsha

Kita mestinya mafhum Arab Saudi kian mesra dengan Israel.

Revolusi dua musuh bebuyutan

Revolusi di Saudi dan Iran sama-sama menyenangkan Amerika dan Israel.





comments powered by Disqus

Rubrik tajuk Terbaru

Saudi must break with the Wahhabi legacy for the security of the world

ISIS is driven by a metastasized form of Wahhabism, the official interpretation of Islam in the kingdom of Saudi Arabia, which holds that all outside its own sect are kufar.

13 Juli 2016

TERSOHOR