tajuk

Sikap mendua Indonesia terhadap Israel

Pemerintah masih harus membuktikan komitmennya melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk memelihara perdamaian dunia tanpa menerapkan standar ganda.

04 September 2015 17:31

Perang baru kembali meletus di Timur Tengah. Aktornya Israel melawan Arab. Kali ini Israel menggempur Libanon dan Palestina. Perang ini sekali lagi membuktikan proses perdamaian belum bisa tercapai. Kalaupun ada kesepakatan ditandatangani antara Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, itu hanya bersifat sementara.

Kenyataan sejarah kembali berulang. Belum ada satu pihak pun bisa menjembatani perdamaian di antara pihak-pihak bertikai. Negara-negara Arab, seperti Mesir dan Yordania, selama ini mensponsori proses perundingan cuma menghasilkan seremoni belaka. Mereka masih terkungkung kepentingan nasional masing-masing. Ini disebabkan oleh hegemoni Amerika Serikat – negara selalu mendukung Israel – di Timur Tengah membelenggu sangat kuat.

Sangat sulit melihat negara-negara Arab bersatu dalam panji Pan Arab seperti terjadi pada masa Presiden Mesir Jamal Abdul Nasir dan Presiden Anwar Sadat. Padahal ketika terjadi Perang Arab-Israel pada 1973, negara-negara Arab sukses memberi tekanan melalui embargo minyak.

Jangankan Liga Arab atau Organisasi Konferensi Islam, Israel pun memandang sebelah mata terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti biasa, PBB tidak dapat memainkan perannya. Setiap Dewan Keamanan akan mengambil sikap atau tindakan tegas terhadap agresi Israel, Amerika selalu menggunakan hak veto. Masyarakat internasional sama sekali tidak berdaya. Umat Islam di seluruh dunia cuma bisa mengutuk dan berdemonstrasi. Itu semua dianggap seperti sampah oleh Israel.

Demo dan simpati juga melanda Indonesia sama sekali tidak ada pengaruhnya. Seminar dan diskusi dilakukan berbagai organisasi atau partai politik Islam sekadar wacana untuk memenuhi isi otak saja.

Semangat menggebu-gebu untuk mengirimkan relawan ke Palestina dan Libanon cuma sebatas mimpi. Tidak ada orang berduit mau membiayai semua pengeluaran. Selain itu, ini bukan perang tradisional yang masing-masing pihak saling berhadapan dari jarak dekat.

Keinginan berjihad tentu akan berakhir dengan mati konyol. Meski beberapa di antaranya sudah terlatih, seperti di konflik Ambon dan Poso, keterampilan itu sama sekali tak berguna. Medan perang akan dihadapi sangat modern. Pertempuran berlangsung dalam jarak jauh dengan berbagai senjata mutakhir. Jadi sia-sia saja mengirimkan pejaung ke sana.

Jangan-jangan mereka cuma bisa terdiam atau bahkan merepotkan pihak berwenang di sana. Apalagi kalau sulit mencari tempat perlindungan dan makanan, bisa-bisa mereka malah ikut bergabung dengan pengungsi. Ada kemungkinan mereka menjadi bahan tertawaan lantaran hanya bisa mengigau akibat bunyi dentuman bom dan rudal tiada henti.

Yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah berperan secara aktif sebagai mediator dalam perundingan damai. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Jakarta harus terlibat langsung. Bukan hanya mengecam atau mengutuk.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak mengutuk serangan juga telah menewaskan seorang tenaga kerja wanita Indonesia, Siti Maemunah, itu. Ibu satu anak asal Sukabumi, Jawa Barat, ni bersama majikannya asal Kuwait menjadi korban saat sedang berlibur di Kota Tyre, 27 Juli lalu. Padahal pemerintah seharusnya menuntut permohonan maaf dari Israel.

Sebenarnya pihak Israel sudah berulang kali menawarkan kepada pemerintah Indonesia posisi sebagai mediator, termasuk dalam pertemuan rahasia antara mantan Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom dan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York, September tahun lalu. Namun dengan malu-malu kucing, Jakarta menolak lantaran syarat diajukan maha berat: Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu.

Ini sejatinya wajar saja. Bagaimana mungkin Indonesia mendamaikan dua pihak bertikai jika hanya berhubungan dengan satu pihak? Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Mark Regev, Indonesia sebagai negara muslim terbesar bisa berperan secara aktif dan Israel ingin membina hubungan dengan smeua negara muslim.

Jika yang dikhawatirkan reaksi keras dari umat Islam, lalu bagaimana dengan Mesir dan Yordania? Mereka sudah berpuluh tahun membina hubungan diplomatik dengan Israel. Namun masyarakatnya seperti diam saja. Indonesia juga tidak mengecam pembinaan hubungan itu dan tetap bekerja sama dengan kedua negara Arab itu. Kenyataannya, mantan Presiden Palestina Yasir Arafat dan Presiden Mahmud Abbas tetap berbaikan dengan Mesir dan Yordania. Mereka juga selalu hadir dalam perundingan disponsori kedua negara itu.

Kalau itu dikhawatirkan, kenyataannya sejumlah kalangan masyarakat sudah bermesraan dengan Israel. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tersiar kabar sejumlah pemuda Nahdhatul Ulama dikirim belajar ke sana. Bahkan tahun lalu ada dua dokter mengikuti kursus singkat melalui beasiswa diberikan Mashav, sebuah program pembangunan internasional dikelola Kemnterian Luar Negeri Israel.

Pemerintah kelihatan seperti banci. Di satu sisi menolak hubungan dengan Israel, tapi di sisi lain mengizinkan delegasi Kamar Dagang dan Industri bertandang ke sana. Ini membuktikan hubungan bisnis antara pengusaha kedua negara sudah sangat erat. Padahal sebelumnya, tim tennis Indonesia dilarang bertanding dengan Israel.

Sikap mendua ini juga terlihat dalam hal menerima bantuan untuk korban bencana alam. Aparat berwenang menerima bantuan obat-obatan, makanan cepat saji, gula, minyak goring, air minum, pakaian, dan tenda plastik seberat 75 ton setelah mengizinkan pesawat carteran jenis Boeing 747-200 mendarat di Bandar Udara Hang Nadim, Batam, 11 Januari 2005. Namun delegasi Israel tidak diizinkan turun dari pesawat.

Pihak Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok juga memberikan visa selama 10 hari kepada sebuah lembaga swadaya masyarakat Israel, Israeli Flying Aid, untuk melaksanakan misi kemanusiaan membantu korban gempa di Ypgyakarta. Padahal enam dari delapan anggota misi berpaspor Israel. LSM ini pun berhasil masuk ke lokasi bencana belum digapai bantuan di delapan desa di Kecamatan Wedi, Klaten.

Jadi pemerintah masih harus membuktikan komitmennya melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk memelihara perdamaian dunia tanpa menerapkan standar ganda.

Dimuat di Koran Tempo, 9 Agustus 2006

Andai Khashoggi dibunuh di Konsulat Iran

Dunia, termasuk negara-negara muslim, ramai-ramai mengutuk. Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional bakal bersuara lantang.

Delegasi muslim asal Indonesia, termasuk dua pejabat MUI - Profesor Istibsyaroh dan Kiai Mayshudi Suhud - saat diterima di kediaman Presiden Israel Reuven Rivlin pada 18 Januari 2017. (Albalad.co/Istimewa)

Netanyahu: Kami ingin bina hubungan diplomatik dengan Indonesia

Sudah tiga kali terjadi pertemuan antara perdana menteri Israel dengan pemimpin Indonesia, yaitu Yitzhak Rabin dan Soeharto (1993), Abdurrahman Wahid dan Ehud Barak (2001), serta Jusuf Kalla dan Netanyahu (2018).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah membahas rencana pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di gedung Putih pada Senin, 5 Maret 2018, waktu Washington DC. (Twitter/@netanyahu)

Kemlu Israel tidak bantah soal adanya pertemuan Netanyahu dan Jusuf Kalla

Pertemuan berlangsung Sabtu pekan lalu di New York.

Peserta program pendidikan pertanian di the Arava International Center of Agriculture Training (AICAT), berlokasi di selatan Israel. (aicat-arava.com)

52 mahasiswa Indonesia belajar pertanian di Israel

Mereka belajar selama sepuluh bulan dan lulus Juni lalu.





comments powered by Disqus

Rubrik tajuk Terbaru

Saudi must break with the Wahhabi legacy for the security of the world

ISIS is driven by a metastasized form of Wahhabism, the official interpretation of Islam in the kingdom of Saudi Arabia, which holds that all outside its own sect are kufar.

13 Juli 2016

TERSOHOR