tajuk

Yerusalem dan sokongan palsu negara-negara muslim

Para pemimpin dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim mestinya malu terhadap Trump. Mereka seharusnya bertindak seperti Trump: mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

07 Desember 2017 06:27

Kabar mencemaskan itu sudah berembus sejak pekan lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan pengakuan negaranya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekaligus rencananya memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke kota suci bagi tiga agama - Islam, Yahudi, dan Nasrani - tersebut.

Pengumuman Trump itu keluar sehari setelah dia memberitahu Presiden Palestina Mahmud Abbas, Raja Abdullah dari Yordania, dan Presiden Mesir Abdil Fattah as-Sisi.

Apa yang dilakukan Trump itu sebuah langkah dramatis dan radikal, sebagai bukti komitmen sejatinya untuk mendukung Israel. Pengumuman Trump ini sekaligus memenuhi janjinya semasa kampanye pemilihan presiden tahun lalu.

Saking total dan sejatinya dukungan Amerika untuk Israel, negara adikuasa itu sejak 1995 telah memiliki undang-undang diberi nama Jerusalem Embassy Act. Akta ini mewajibkan siapa saja presiden Amerika menjabat untuk memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika dari Ibu Kota Tel Aviv ke Yerusalem. Amanat itu bisa ditunda saban enam bulan kalau dianggap belum memungkinkan.

Selain itu, banyak konglomerat Amerika berdarah Yahudi, seperti Sheldon Adelson dan Irving Moskowitz, getol menyumbang bagi permukiman-permukiman Yahudi dan kepada JNF (Dana Nasional Yahudi), sebuah lembaga non-profit yang membeli tanah-tanah milik warga Palestina, terutama di Yerusalem Timur, dan kemudian diberikan kepada para pemukim Yahudi. Sehingga lama kelamaan orang yahudi menjadi mayoritas di Yerusalem Timur.

Para pemimpin dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim mestinya malu terhadap Trump. Mereka seharusnya bertindak seperti Trump: mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

Apalagi tokoh-tokoh seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan digambarkan oleh para pemujanya sebagai penerus Kekhalifahan Usmaniyah dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz dipuja sebagai pelindung dua kota suci.

Tapi para pemimpin dari negara-negara muslim - katanya pembela sejati bangsa Palestina - hanya menjadikan isu Palestina sebagai sebuah rutinitas. Baru bereaksi ketika ada aksi.

Baru berdemonstrasi serta mengutuk habis-habisan saat mesin-mesin perang Israel mengamuk di Jalur Gaza dalam perang 2008-2009, 2012, dan 2014. Mereka ramai-ramai lagi mengecam kebiadaban Israel ketika tahun ini menutup akses bagi warga muslim ke Masjid Al-Aqsa. Setelah Israel kembali tenang, suara-suara lantang anti-Israel itu pun hilang lagi.

Negara-negara muslim getol mengklaim sebagai pembela Palestina kemudian tergopoh-gopoh datang membawa bantuan dibutuhkan setelah banyak warga Palestina menjadi yatim paitu, janda, dan duda. Padahal bantuan kemanusiaan bergunung-gunung tersebut tidak mampu menghidupkan kembali kenangan dan mimpi-mimpi mereka telah dirampas Israel.

Lebih menyedihkan lagi, negara-negara muslim tidak mampu mengadili para penjahat perang dari negara Zionis itu. Mereka kembali berkeliaran bebas meski telah menumpahkan banjir darah dan air mata rakyat Palestina.

Negara-negara muslim kembali berteriak setelah Trump memberi pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka seolah lupa seluruh kantor pemerintah Israel, termasuk kantor perdana menteri, kantor presiden, dan gedung Knesset telah ada di Yerusalem. Artinya, urusan resmi kenegaraan telah berlaku di Yerusalem dan semua diplomat asing bertugas di Israel otomatis kerap bolak balik ke Yerusalem untuk segala urusan resmi mereka.

Lucunya lagi, para pemimpin dari negara-negara muslim mengiyakan saja gagasan berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Padahal, Israel melalui Hukum Dasar Yerusalem, disahkan Knesset (parlemen Israel) pada 1980, menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota abadi mereka dan tidak dapat dibagi dua dengan Palestina. Mestinya para pemimpin negara muslim pun mensyaratkan seperti itu, jangan sekadar Yerusalem bagian timur, tapi Yerusalem Barat sudah dikuasai Israel sejak 1949.

Paling memilukan adalah banyak negara-negara muslim telah berkhianat terhadap bangsa Palestina. Paling terang benderang adalah adanya hubungan diplomatik antara Mesir, Yordania, dan Turki dengan Israel.

Tapi banyak negara-negara muslim, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, melakukan hubungan gelap dengan Israel. Biasanya di sektor ekonomi dan militer.

Dukungan diberikan negara-negara muslim kepada Palestina seolah memberi harapan palsu. Mereka ramai-ramai datang ketika bangsa Palestina sedang berduka, lalu satu demi satu pergi ketika Israel kembali tenang. Ini menunjukkan komitmen bersifat semu.

Apa yang dilakukan Trump merupakan langkah radikal dalam mendukung Israel dan Palestina membutuhkan hal sama dari para pemimpin negara-negara muslim.        

Bendera putih buat Palestina

Mestinya para pemimpin negara muslim mengibarkan bendera putih dalam memperjuangkan Palestina kalau tidak berani mengambil langkah dramatis dan luar biasa seperti dilakukan Trump.

Yerusalem dan langkah mundur negara-negara muslim

Tidak ada satu pun negara muslim - terutama Mesir, Yordania, dan Turki - berani langsung memutus hubungan diplomatik dengan Israel, apalagi dengan Amerika.

Mufti Yerusalem Syekh Muhammad Husain. (Channel 2)

Trump berencana hadiri peresmian Kedutaan Besar Amerika di Yerusalem

Peresmian Kedutaan Amerika itu akan dilakukan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel.

Kiri ke kanan: Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, Duta besar Indonesia untuk PBB Desra Percaya, dan Menteri Luar negeri Palestina Riyad al-Maliki saat menggelar jumpa pers di hari pertama konferensi soal Yerusalem di Jakarta, 14 Desember 2015. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Indonesia tidak berdaya soal rencana Amerika membuka kedutaan di Yerusalem

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memilih bungkam dan pergi ketika ditanya apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia menghadapi rencana Amerika itu.





comments powered by Disqus

Rubrik tajuk Terbaru

Saudi must break with the Wahhabi legacy for the security of the world

ISIS is driven by a metastasized form of Wahhabism, the official interpretation of Islam in the kingdom of Saudi Arabia, which holds that all outside its own sect are kufar.

13 Juli 2016

TERSOHOR