tajuk

Jangan biarkan Netanyahu jatuh

Kedigdayaan Netanyahu makin kukuh membuktikan tidak ada persatuan dan kesatuan, bahkan ada pengkhianatan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina

25 Mei 2020 16:27

Kemarin menjadi salah satu momen bersejarah bagi bangsa dan negara Israel. Untuk pertama kali perdana menteri tengah menjabat, Benjamin Netanyahu, menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus korupsi.

Ada tiga dakwaan diajukan terhadap pemimpin Partai Likud itu, yakni penyuapan, penggelapan uang negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan menerima suap merupakan dakwaan paling serius. Kalau terbukti bersalah, Netanyahu terancam sepuluh tahun penjara sekaligus menamatkan karier politiknya.

Tentu saja ini menjadi ujian bagi demokrasi Israel. Rakyat negara Zionis itu juga menghadapi dilema: membiarkan Netanyahu jatuh lantaran korup atau mempertahankan mati-matian pemimpin legendaris dengan segudang prestasi itu.

Tentu saja sulit mencari pengganti bagi politikus sekaligus pemimpin sekaliber Netanyahu. Dia adalah perdana menteri terlama sepanjang sejarah Israel. Dia sudah lima kali terpilih.

Kalau maju jujur, rakyat Israel mesti mempertahankan Netanyahu. Negara Bintang Daud itu di bawah Netanyahu sanggup membikin Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekuk lutut. Ada banyak keberhasilan dicapai Israel semasa Netanyahu berkuasa.

Untuk pertama kali, Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump pada Desember 2017 mendeklarasikan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Kebijakan itu diikuti dengan langkah pemindahan kedutaan besarnya dari Ibu Kota Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018.

Netanyahu berhasil menjalin hubungan mesra baik secara rahasia dan terbuka dengan negara-negara anggota OKI dan Liga Arab. Di momen Hari Raya Idul Fitri kemarin, menelepon Ketua Dewan Trasisi Militer Sudan Abdil Fattah al-Burhan dan Presiden Chad Idris Daibi untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dia berharap hubungan Israel dengan kedua negara berpenduduk mayoritas muslim dan merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) itu bisa ditingkatkan.

Meski belum memiliki hubungan diplomatik, Netanyahu bertemu Abdil Fattah dalam lawatan resmi ke Uganda Februari tahun ini. Keduanya membahas upaya menormalisasi hubungan Israel-Sudan. Tahun lalu, Netanyahu melakoni kunjungan kenegaraan ke Chad. Waktu itu, Idris Daibi mengumumkan dimulai hubungan diplomatik dengan Israel.

Israel di bawah Netanyahu, berhasil menjalin hubungan mesra dengan negara-negara Arab Teluk, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Oman. Pada September 2017, menurut sumber Albalad.co dalam lingkungan istana, Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman memimpin delegasi berkunjung ke Tel Aviv dan bertemu Netanyahu.

Pada 2018-2019 ada kunjungan dari tiga menteri Israel ke Ibu Kota Abu Dhabi, UEA. Tahun lalu, Bahrain menggelar konferensi membahas pembangunan ekonomi Palestina sebagai tukar guling dengan proposal damai versi Trump amat sangat menguntungkan Israel.

Di Oktober 2018, Netanyahu mengunjungi Oman dan bertemu penguasa saat itu, Sultan Qabus bin Said.

Pada Maret lalu, Trump mengumumkan Dataran Tinggi Golan - dicaplok Israel dalam Perang Enam Hari 1967 - sebagai wilayah kedaulatan Israel.

Satu lagi kesuksesan bakal diukir Netanyahu: Israel akan menganeksasi permukiman-permukiman Yahudi dan Lembah Yordania di Tepi Barat mulai Juli mendatang.

Netanyahu telah menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin negara-negara anggota OKI dan Liga Arab soal bagaimana mestinya melobi, berdiplomasi, dan bertarung di arena politik internasional. Netanyahu memiliki strategi jangka panjang dan terobosan jitu buat lepas dari proses perdamaian selalu mandek. Meski hakikatnya Netanyahu disokong oleh tatanan dunia (PBB) menguntungkan Israel.

Netanyahu tidak pernah menunggu atau bereaksi tapi selalu berkreativitas dan berinovasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional negaranya terkait konflik dengan Palestina. Sebalik para pemimpin negara OKI dan Liga Arab selama ini sekadar menunggu dan bereaksi terhadap aksi dan terobosan dilakukan Netanyahu. Akhirnya yang ada, Liga Arab dan OKI kerap ketinggalan langkahdan kedodoran.

Bahkan reaksi dari OKI dan Liga Arab selalu tidak sepadan atau gagal mencegah langkah berani dan inovatif Netanyahu. Dia seolah mampu menakar kemampuan dan keberanian dari para pemimpin negara OKI dan Liga Arab: mengutuk dengan lisan dan di atas kertas.

Pencapaian-pencapaian luar biasa Netanyahu itu makin membuktikan ketidakberdayaan OKI dan Liga Arab dalam membantu Palestina. Kuasa Netanyahu kian membongkar sokongan-sokongan terhadap Palestina tidak tulus dan dilakoni dengan penuh kecemasan, dan lewat banyak pertimbangan serta kalkulasi.

Kedigdayaan Netanyahu makin kukuh membuktikan tidak ada persatuan dan kesatuan, bahkan ada pengkhianatan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Netanyahu harus terus dipelihara untuk berkuasa agarmenjadi pelajaran bagi Palestina, Liga Arab, dan OKI bagaimana mereka mesti meramu strategi jitu dipadu inovasi dan terobosan buat mewujudkan mimpi Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Kalau Palestina, para pemimpin Liga Arab dan OKI tidak mau belajar, mimpi pahit itu makin dekat menjadi kenyataan: Palestina akan selamanya menjadi negara khayalan.

 

Biden, Bennett, dan selamat tinggal Palestina

Bennett intinya lebih mempertahankan status quo: Jalur Gaza dikuasai Hamas tetap terpisah dari Tepi Barat dikontrol Fatah.

Ambruknya pamor Abbas

Abbas memilih bermain aman dan menyenangkan penjajah Israel. Negara Zionis itu pun berkepentingan buat membela dan menyelamatkan Abbas.

Kapan Perang Gaza rampung

Netanyahu sudah menyatakan perang akan berlangsung selama mungkin yang dibutuhkan. Bukan sekadar melumpuhkan kekuatan Hamas dan Jihad Islam, tapi sampai Netanyahu bisa menjamin jabatannya tidak lepas.

Al-Aqsa dan Yerusalem, simbol takluknya kaum muslim dari Zionis

Sejauh ini sudah delapan negara muslim berkhianat kepada Palestina dengan membina hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Turki (1949), Mesir (1979), Yordania (1994), Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko (2020), serta Kosovo (2021).





comments powered by Disqus