tajuk

Basa basi pemilihan umum Palestina

Dua pemilihan umum di Palestina akan pada Mei dan Juli nanti akan menjadi ujian seberapa serius dan kokoh rekonsiliasi serta konsolidasi semua faksi Palestina setelah empat tahun remuk dihantam beragam kebijakan kontroversial Trump.

17 Januari 2021 20:31

Kemungkinan besar susah pemerintahan Palestina hasil pemilihan umum tahun ini (pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden di 31 Juli) bertahan lama atau berjalan normal.

Sebab lagi-lagi Hamas merupakan pesaing terberat Fatah, faksi mendominasi pemerintahan Palestina sedari 2007, ikut bertarung dalam kedua pemilihan itu. Belajar dari pengalaman pemilihan legislatif pada Januari 2006 dimenangkan oleh Hamas, Amerika Serikat waktu itu dibawah pemerintahan Partai Demokrat dan sekutu istimewanya, Israel, menolak hasil itu.

Sebab bagi kedua negara ini, Hamas adalah organisasi teroris. Fatah pun akhirnya ikut-ikutan tidak mau mengakui kemenangan Hamas hingga pecah bentrokan berakhir dengan blokade dilakukan Israel terhadap Jalur Gaza sejak Juni 2007. Akibatnya, Hamas berkuasa di Gaza sedangkan Fatah mendminasi Tepi Barat.

Hasil jajak pendapat pada Desember 2020 oleh the Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan 38 persen rakyat Palestina akan memilih Fatah dalam pemilihan legislatif Mei nanti, unggul hanya empat persen dari Hamas. Sebaliknya, 50 persen warga Palestina bakal mencoblos Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah ketimbang pemimpin Fatah Mahmud Abbas. Sejatinya, masa jabatan empat tahun Presiden Abbas sudah habis sedari 2009.

Amerika dan Israel tentu kuatir Hamas bahkan bisa menang di kedua pemilihan itu. Artinya, pesta demokrasi digelar di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur ini akan sekadar basa basi. Bisa dipastikan, Washington DC dan Tel Aviv menolak mengakui hasil pemilihan itu lantaran bisa makin memperkuat dan memperluas pengaruh Iran di Palestina.
Sebab Hamas selama ini mendapat sokongan dana, logistik, dan pelatihan dari negara Mullah itu sehingga mampu menegakkan kepala menghadapi agresi Israel. Alhasil, pemerintahan Hamas akan bubar dalam waktu singkat

Kalau Hamas menang di salah satu pemilihan itu, sangat mungkin pemerintahan Palestina tidak akan berjalan mulus. Prinsip perjuangan Hamas masih menolak mengakui Israel dan ingin melenyapkan negara Zionis itu sama sekali. Sedangkan Fatah mau menerima solusi dua negara walau itu proposal dari elite (pertama kali disampaikan Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz pada Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab 2002 di Beirut) dan belum tentu menggambarkan kemauan mayoritas rakyat Palestina.

Justeru pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden di 31 Juli mendatang akan menjadi ujian seberapa serius dan kokoh rekonsiliasi serta konsolidasi semua faksi Palestina, terutama Hamas dan Fatah yang terbesar, setelah empat tahun remuk dihantam beragam kebijakan kontroversial Presiden Amerika Donald Trump.

Kalau terbukti rekonsiliasi dan konsolidasi itu berlaku jujur dan kokoh, maka siapa saja pemenang dalam kedua pemilihan umum ini akan memuluskan pemerintahan baru dan memberikan dorongan semangat serta momentum bagi perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaan.

Pemilihan umum di Palestina itu juga akan menjadi bukti seberapa solid dukungan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) buat menerima sekaligus mempertahankan pemerintahan Palestina terpilih secara demokratis dan sah. Kalau lebih banyak anggota OKI ragu atau takut-takut, maka pemilihan umum itu percuma saja dilaksanakan.

Pemerintah baru Palestina nantinya butuh penerimaan luas dan mesti dijadikan mitra, terutama oleh semua anggota OKI, agar posisi tawar Palestina dalam menghadapi Israel kian kuat.

Jika situasi terakhir ini pun tidak dapat terwujud, pemilihan umum di Palestina sekadar basa basi.

 

 

Al-Aqsa dan Yerusalem, simbol takluknya kaum muslim dari Zionis

Sejauh ini sudah delapan negara muslim berkhianat kepada Palestina dengan membina hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Turki (1949), Mesir (1979), Yordania (1994), Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko (2020), serta Kosovo (2021).

Presiden Palestina Mahmud Abbas di Rumah Sakit Istisyari Arab di Kota Ramallah, Tepi Barat, pada 21 Mei 2018. (Twitter)

Abbas tetapkan keadaan darurat selama 30 hari

Palestina terakhir kali melangsungkan pemilihan parlemen pada 25 Januari 2006 dan dimenangkan oleh Hamas. Sedangkan pemiihan presiden dilakukan pada 2005 setelah Presiden Yasir Arafat wafat.

Logo Hamas. (Albalad.co)

Hamas: Abbas dan Fatah berkhianat dan lakukan kudeta karena batalkan pemilihan umum

Hamas menekankan tidak perlu izin Israel buat menggelar pemilihan umum di Yerusalem Timur.

Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah mengadakan pertemuan dengan  tamunya Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziyad an-Nakhlah di kantornya di Ibu Kota Doha, Qatar, 12 Februari 2021. (Biro Pers Hamas buat Albalad.co)

Takut Hamas menang, Israel dan Amerika minta Abbas tunda atau batalkan pemilihan umum

Krisis dalam Fatah mencapai puncaknya ketika Abbas memecat keponakan Arafat.





comments powered by Disqus