tajuk

Hamas naif Fatah tamak

Perbedaan prinsip dalam menyikapi penjajahan Israel membuat sulit bagi Hamas dan Fatah berdamai dengan jujur. Saling curiga akan terus ada.

03 Februari 2021 21:29

Pengalaman pahit dikhianati oleh musuh bebuyutannya, Fatah, tidak membikin Hamas jera dengan gagasan rekonsiliasi. Barangkali partai politik ini ingin menunjukkan itikad baik demi perjuangan bangsa Palestina. Juga mau memperlihatkan etika dalam berpolitik.

Rekonsiliasi dicapai baru-baru ini memang bukan sebuah kebetulan. Jabat tangan damai antara Hamas dan Fatah berlangsung ketika popularitas pemimpin Fatah Mahmud Abbas melorot. Sebagian besar rakyat Palestina di Tepi Barat merupakan kandang Fatah dan Jalur Gaza adalah basis Hamas meyakini Abbas gagal memimpin Palestina menuju kemerdekaan.

Perundingan dengan Israel mandek. Perlawanan bersenjata nihil. Bahkan dalam konteks diplomasi, Israel selama empat tahun pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mampu menggaet empat negara Arab sebagai teman resmi, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Biden begitu diharapkan malah mengizinkan Kosovo, juga negara berpenduduk mayoritas muslim, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Anjloknya pamor Abbas terlihat dalam hasil survei dilansir the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) Desember tahun lalu. Sekitar 66 persen warga Palestina meminta Abbas mundur. Jabatan empat tahunannya pun sudah habis sejak 2009 tapi baru tahun ini dia mengumumkan untuk menggelar pemilihan parlemen (22 Mei) dan presiden (31 Juli).

Jajak pendapat itu menunjukkan 65 persen rakyat Palestina tidak puas dengan kinerja Abbas. Kalau Fatah nekat mencalonkan Abbas sebagai kandidat presiden, 52 persen rakyat Palestina menandang itu pilihan keliru.

Karena itu wajar saja, berdasarkan poling PCPSR, Abbas bakal kalah dari pemimpin Hamas Ismail Haniyah jika bertarung dalam pemilihan presiden. Abbas akan meraup 43 persen suara, sedangkan Haniyah 50 persen dukungan.

Sebaliknya, Hamas tengah berada di atas angin tampak naif. Faksi ini masih mau saja menerima tawaran rekonsiliasi dari Fatah. Padahal ketika mereka menang dalam pemilihan legislatif pada 25 Januari 2005, ketika itu Haniyah menjadi perdana menteri, Amerika dan Israel, berhasil memprovokasi Fatah untuk ikut menolak hasil pesta demokrasi itu. Akibatnya pemerintahan Palestina dipimpin hanya bertahan setahun.

Perbedaan prinsip dalam menyikapi penjajahan Israel membuat sulit bagi Hamas dan Fatah berdamai dengan jujur. Saling curiga akan terus ada. Hamas lebih memilih perlawanan bersenjata dalam menghadapi negara Zionis itu, sedangkan Fatah setia pada perundingan tanpa hasil memuaskan demi mempertahankan kekuasaan.

Pada akhirnya, karakter asli Fatah akan terlihat dalam rencana pemilihan umum tahun ini. Apakah tetap akan menggelar hajatan demokrasi itu walau Hamas dilarang ikut oleh Amerika dan Israel dengan alasan organisasi teroris atau memutuskan secara berdaulat untuk tetap mengajak Hamas demi kepentingan persatuan dan kesatuan Palestina.

Basa basi pemilihan umum Palestina

Dua pemilihan umum di Palestina akan pada Mei dan Juli nanti akan menjadi ujian seberapa serius dan kokoh rekonsiliasi serta konsolidasi semua faksi Palestina setelah empat tahun remuk dihantam beragam kebijakan kontroversial Trump.

Pembela Palestina sejati

Momentum normalisasi dengan Israel dibangun oleh Trump telah membongkar kedok negara-negara muslim.

Satu keluarga miskin di Kota Gaza bepergian menggunakan gerobak keledai, 22 Otober 2012. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Belah Palestina berkah Israel

Tidak adanya persatuan ini memang diinginkan oleh Israel dan begitulah taktik penjajah: memecah belah rakyat jajahan mereka.

Selamat tinggal Palestina

Palestina harus tahu diri isu Palestina bukan lagi menjadi kepentingan nasional negara-negara muslim.





comments powered by Disqus