palestina

Beleid rasis Israel

Berdasarkan undang-undang itu, Israel adalah negara bagi bangsa Yahudi. Orang Palestina di Israel akan terus menjadi warga negara kelas dua.

01 Desember 2014 21:08

Ratusan orang Sabtu malam lalu berkumpul di luar kediaman resmi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kota Yerusalem. Mereka memprotes rancangan beleid menyatakan Israel sebagai negara Yahudi. Jika undang-undang ini disahkan, warga Arab di Israel makin terasing dan hak-hak dasar mereka bakal hilang.

"Saya di sini karena 29 November adalah hari di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan Arab," kata Eliran Bykhovsky, ketua gerakan pemuda Meretz. "Selama 66 tahun kita cukup demokratis dan cukup Yahudi untuk membiarkan orang-orang Arab duduk di parlemen dan membuat aturan sehingga warga Arab bisa hidup di wilayah Israel mana saja mereka suka dan undang-undang ini bakal menghapus semua."

Kecemasan pemuda 18 tahun ini benar adanya. Undang-undang Negara Yahudi itu secara hukum hanya akan mengakui Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi. Berdasarkan beleid itu, sistem hukum Israel mesti bersumber dari hukum Yahudi.

Orang-orang keturunan Yahudi pun secara otomatis memiliki kewarganegaraan Israel bila balik ke negara Zionis itu. Semua hari libur nasional bakal dinyatakan sebagai hari libur suci Yahudi.

Karena menegaskan hak-hak seluruh warga negara mesti sesuai undang-undang, hanya orang Yahudi memiliki hak komunal. Sedangkan penduduk Arab Palestina - jumlahnya hanya seperlima dari total warga Israel - cuma memiliki hak sebagai individu bukan hak sebagai bangsa.

Alhasil, Undang-undang Negara Yahudi diajukan Partai Likud dipimpin Netanyahu itu kian menegaskan orang Arab sebagai warga negara kelas dua. Kenyataannya, mereka selama ini sudah mendapat perlakuan berbeda dan tidak adil di semua sektor kehidupan.

Sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Avigdor Liberman mengusulkan uang insentif bagi warga Palestina menolak bersumpah setia bagi negara Israel dan memilih menjadi warga negara Palestina. Menurut dia, hadiah fulus itu bisa menyelesaikan persoalan dilematis dirasakan warga Israel keturunan Palestina selama ini.

"Mereka memutuskan identitas mereka orang Palestina dapat menyerahkan kewarganegaraan Israel mereka dan pindah menjadi warga negara Palestina," ujar pemimpin Partai Yisrael Beitenu itu dalam situs resmi partainya.

Beleid menetapkan Israel sebagai negara Yahudi ini memang kontroversial. Kritikan dan kecaman datang dari pelbagai tokoh politik Israel, termasuk Presiden Reuven Rivlin dan mantan Presiden Shimon Peres.

Rivlin bilang para pendiri negara itu telah merumuskan Israel sebagai negara demokratis dan menjanjikan kesetaraan penuh dalam hak sosial, agama, dan budaya bagi semua (etnik). "Para perumus deklarasi kemerdekaan dengan banyak kebijaksanaan menegaskan masyarakat Arab di Israel seperti etnik lainnya, jangan sampai merasa seperti orang Yahudi di pengasingan," tuturnya.

Peres menyebut undang-undang itu melecehkan deklarasi pendirian negara Israel untuk kepentingan politik. "Beleid negara bangsa itu dapat merusak bangsa dan status demokratis Israel di dalam dan luar negeri," katanya.

Amerika Serikat dan Uni Eropa memang memprotes rencana pengesahan undang-undang rasis itu. Pemerintahan Netanyahu juga terbelah saat beleid itu disahkan oleh kabinet. Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni tidak setuju. Sedangkan Naftali Bennett mengancam hengkang dari pemerintahan koalisi jika beleid anti-Arab itu gagal disahkan.

Netanyahu seperti tengah berada di simpang jalan. Mengesahkan undang-undang itu berarti kian memperuncing konflik Arab-Yahudi tengah memuncak di Yerusalem Timur. Sebaliknya, bila koalisinya gagal meloloskan beleid itu di Knesset (parlemen Israel) pemerintahannya terancam bubar.

Pasukan Brigade Izzudin al-Qassam, sayap militer Hamas. (abdurrahim khatib/flash 90)

2014 tahun paling berdarah dalam konflik Palestina-Israel

Sepanjang tahun lalu 2.314 warga Palestina terbunuh dan 17.125 cedera. Sedangkan di pihak Israel cuma 85 orang tewas dan 2.629 luka.

Kepala Biro Politik Hamas Khalid Misyaal berjalan bareng Presiden Palestina Mahmud Abbas (kiri) dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad (tengah). (english.al-akhbar.com)

PLO setuju hentikan kerja sama keamanan dengan Israel

PLO juga serukan boikot terhadap semua produk Israel.

Pekerja IEC tengah membangun jalur listrik baru. (flash 90/roni schutzer)

Israel padamkan listrik dua kota di Palestina

IEC memadamkan listrik 45 menit sehari di Nablus dan Jenin hingga Palestina membayar tagihan Rp 6,07 triliun.

Ilustrasi Palestina. (benheine.deviantart.com)

Ratusan artis Inggris boikot Israel

"Kami tidak akan menerima undangan atau dana dari Israel, dari semua lembaga terkait pemerintahnya," tulis 700 artis itu dalam surat mereka.





comments powered by Disqus