palestina

Tidak ada negara Palestina dalam proposal damai versi Trump

Mesir akan mendapat bantuan ekonomi sebesar US$ 65 miliar dan US$ 45 miliar buat Yordania kalau kedua negara itu menyetujui proposal damai bikinan Trump.

05 April 2019 20:39

Proposal damai bikinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, digadang-gadang sebagai Perjanjian Damai Abad Ini, ternyata sama sekali tidak mencakup pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat.

Seorang sumber hadir, dalam rapat penjelasan proposal damai disampaikan oleh seorang pejabat Amerika di Washington, mengungkapkan Trump mendorong Yordania memberikan status kewarganegaraan bagi satu juta pengungsi Palestina tinggal di negara Bani Hasyim itu, seperti dilansir surat kabar Al-Akhbar asal Libanon.

Dalam proposal itu, Trump juga akan meminta Mesir juga memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi Palestina.

Memberikan status kewarganegaraan untuk para pengungsi Palestina itu merupakan sebuah cara dilakukan Trump untuk mencegah berdirinya negara Palestina. Trump malahan mengusulkan sebuah konfederasi tiga negara sebagai opsi, dimana bakal ada pemerintahan bersama antara Israel, Yordania, dan Otoritas Palestina untuk kepentingan khusus dan terbatas.

Al-Akhbar menyebutkan Raja Yordania Abdullah bin Husain menolak pembentukan konfederasi. Dia bilang kepada para pemimpin Mesir, Yordania lebih senang dengan kewenangannya saat ini terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem tanpa ingin mencampuri urusan Palestina dan Israel.

Proposal damai versi Trump ini juga akan memberikan bantuan ekonomi US$ 45 miliar buat Yordania dan US$ 65 miliar untuk Mesir kalau kedua negara itu menyetujui rancangan kesepakatan damai bikinan Trump.

Selain itu, Yordania juga harus memberikan tanah milik mereka, Naharayim dan Tzofar, kepada israel. Kedua wilayah itu selama ini disewa oleh Israel. Sebagian gantinya, Yordania bakal mendapat wilayah dari Arab Saudi.

Ada beberapa bocoran mengenai proposal damai versi Trump. Stasiun televisi Channel 13 dari Israel Januari lalu melaporkan Trump mengusulkan pembentukan negara Palestina dengan wilayah 85 hingga 90 persen Tepi Barat dan Yerusalem dibagi dua dengan Israel.  

Palestina tidak ada dalam daftar negara di situs resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. (Twitter)

Departemen Luar Negeri Amerika hapus Palestina dari daftar negara

Tidak jelas kapan Departemen Luar Negeri Amerika menghapus Palestina dari daftar negara.

Seorang lelaki mengendarai gerobak keledai melewati lokasi proyek rumah sakit di Kota Gaza bakal diresmikan Emir Qatar Syekh Hamad bin Khalifah ats-Tsani  pada 23 Oktober 2012. Lawatan emir Qatar itu menjadi kunjungan pertama pemimpin Arab ke Jalur Gaza sejak diblokade oleh Israel pada 2007. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Israel bersedia bayari tiket pesawat bagi warga Palestina ingin pindah dari Gaza

Sebanyak 35-40 ribu warga Palestina telah pergi dari Gaza melalui Mesir sejak perbatasan di Rafah dibuka pada Mei 2018.

Seorang warga Palestina menjadi korban dalam bentrokan dengan polisi Israel di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, saat Hari Raya Idul Adha, 11 Agustus 2019. (Abir Ziyad buat Albalad.co)

Bentrokan pecah setelah polisi Israel izinkan pemukim Yahudi masuki Al-Aqsa di Hari Raya Idul Adha

"Allahu Akbar, kami akan mengorbankan jiwa dan darah kami untuk membela Al-Aqsa," teriak warga Palestina.

Suhaib Hasan Yusuf, putra dari pendiri sekaligus pemimpin Hamas di Tepi Barat Syekh Hasan Yusuf, telah membelot dari Hamas. (Screencapture Channel 12)

Satu lagi putra pemimpin Hamas membelot

"Para pemimpin Hamas (di Turki) tinggal di hotel dan apartemen mewah, anak-anak mereka belajar di sekolah swasta dan mereka digaji mahal oleh Hamas," ujar Suhaib.





comments powered by Disqus

Rubrik palestina Terbaru

Dato Tahir bantu pengungsi Palestina Rp 5 miliar

Dato Tahir kemarin juga memberikan bantuan masing-masing Rp 2 miliar kepada UNHCR, pemerintah Yordania, dan Queen Rania Foundation.

03 Oktober 2019

TERSOHOR