palestina
Korupsi mewabah di kalangan pejabat Palestina
Pada 19 Agustus lalu, Abbas memerintahkan bekas Perdana Menteri Rami Hamdallah dan menteri-menterinya mengembalikan fulus diperoleh secara tidak sah saat mereka menjabat ke kas negara.
20 Oktober 2019 10:08Satu keluarga miskin di Kota Gaza bepergian menggunakan gerobak keledai, 22 Otober 2012. (Faisal Assegaf/Albalad.co)
Faisal Assegaf
Seorang diplomat Timur Tengah menolak ditulis namanya pernah bilang kepada Albalad.co, dirinya tidak lagi menaruh hormat kepada para pejabat Palestina. "Mereka hidup glamor dari menjual penderitaan rakyat Palestina. Saya suka sebal menghadiri acara penggalangan dana buat Palestina karena saya mengenal seorang pejabat Palestina hobi berkuda," katanya.
Komentar sinis itu diamini oleh Ali, pemuda berumur 22 tahun dan tinggal di Kota Hebron di Tepi Barat. Dia menegaskan Otoritas Palestina dipimpin Presiden Mahmud Abbas adalah lembaga korup menguntungkan hanya sebagian elite.
"Anak-anak Abu Mazin (nama sapaan Mahmud Abbas) belajar di sekolah-sekolah terbaik, menjalani perawatan di rumah-rumah sakit terhebat, mereka pelesiran ke seluruh dunia," kata Ali. "Mereka tidak peduli mengenai nasib rakyat Palestina."
Seorang diplomat bertugas di Timur Tengah mengungkapkan kepada Albalad.co, Abbas memiliki rumah seharga US$ 1 juta (kini setara Rp 14 miliar) di Ibu Kota Amman, Yordania.
Akram ar-Rajub, Gubernur Jenin, bulan lalu menyerukan kepada semua mantan menteri dan pejabat Palestina untuk mengembalikan fulus negara mereka curi. Di laman Facebooknya, dia mengumumkan Abbas sudah mengeluarkan perintah soal pengembalian itu.
"Kalau kalian tidak mengembalikan uang hasil korupsi, kami akan mengadili dan membuka identitas kalian," ujarnya. "Jadi lebih baik buat kalian mengembalikan duit haram itu."
Pada 19 Agustus lalu, Abbas memerintahkan bekas Perdana Menteri Rami Hamdallah dan menteri-menterinya mengembalikan fulus diperoleh secara tidak sah saat mereka menjabat ke kas negara.
Sejauh ini baru Menteri Keuangan Syukra Bisyara mengembalikan fulus US$ 81.600 (Rp 1,1 miliar) ke kas negara.
Jadi jangan salahkan kalau sebagian orang tidak ikhlas membantu melalui pemerintah Palestina karena korupsi menggurita di sana.