palestina
Empat tahun mengerikan bagi Palestina di era Trump
Manuver-manuver politik Trump mestinya menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim bagaimana seharusnya mendukung sahabat.
03 November 2020 10:04Satu keluarga miskin di Kota Gaza bepergian menggunakan gerobak keledai, 22 Otober 2012. (Faisal Assegaf/Albalad.co)
Faisal Assegaf
Beragam kebijakan kontroversial Donald Trump selama empat tahun menghuni Gedung Putih, Amerika Serikat, bukan saja menyakitkan bagi bangsa Palestina namun membuat hipotesis menyebutkan Palestina adalah negara khayalan kian mendekati kenyataan.
Di lain pihak, keputusan-keputusan Trump memicu polemik sangat menguntungkan Israel, negara masih menjajah Palestina.
Namun harus diakui Trump adalah Presiden Amerika Serikat paling cerdas lantaran berani membikin terobosan dan mendobrak tradisi para pendahulunya.
Manuver-manuver politik Trump mestinya menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim bagaimana seharusnya mendukung sahabat.
Berikut daftar kebijakan Trump terkait konflik Palestina-Israel memicu polemik:
Februari 2017
Trump menolak menyokong solusi dua negara sebagai upaya buat menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Sejak konferensi di Kota Annapolis, Negara Bagian Maryland, Amerika Serikat, belum ada lagi perundingan langsung antara Palestina dan Israel.
Desember 2017
Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan ini sejalan dengan klaim sepihak Israel melalui Hukum Dasar Yerusalem, disahkan oleh Knesset (parlemen Israel) pada 1980, menyebutkan Yerusalem adalah ibu kota abadi negara Zionis itu dan tidak dapat dibagi dua dengan Palestina.
Pengakuan Trump itu makin mengubur impian rakyat Palestina ingin memiliki negara merdeka dan berdaulat dengan Ibu Kota Yerusalem Timur.
Mei 2018
Trump memindah Kedutaan Besar Amerika di Israel dari Ibu Kota Tel Aviv ke Yerusalem. Pemindahan pada 14 Mei ini bertepatan dengan ulang tahun ke-60 berdirinya negeri Bintang Daud itu.
Agustus 2018
Trump menyetop semua bantuan keuangan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengurusi pengungsi Palestina tinggal di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan negara-negara tetangga.
September 2018
Trump menutup kantor perwakilan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) di Ibu Kota Washington DC, Amerika Serikat.
Februari 2019
USAID menghentikan seluruh bantuan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Januari 2020
Trump mengumumkan proposal damai memberikan kesempatan bagi Israel buat menganeksasi 30 persen wilayah di Tepi Barat. Rencana damai versi Trump ini mengizinkan negara Palestina berdiri dengan ibu kota di Abu Dis bukan Yerusalem Timur.
Agustus-Oktober 2020
Diplomasi dan tekanan Amerika berhasil membuat Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.