palestina

Mayoritas rakyat Palestina yakin tidak akan ada negara Palestina

Sekitar 48 persen warga Palestina mendukung perlawanan bersenjata dan Intifadah dalam menghadapi penjajah Israel.

18 Januari 2021 15:00

Masih terbelahnya bangsa Palestina dan lemahnya sokongan masyarakat internasional, terutama dari 57 negara berpenduduk mayoritas muslim tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), membikin kian banyak rakyat Palestina yakin tidak akan ada negara Palestina dalam lima tahun ke depan. 

Hal ini terlihat dari hasil jajak pendapat oleh the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) bulan lalu (Desember 2020). 

"Sebanyak 75 persen warga Palestina percaya kesempatan untuk membuat negara Palestina bertetangga dengan Israel dalam lima tahun mendatang tidak ada," kata PCPSR dalam situs resminya. 

Sila baca: Palestina, sebuah negara khayalan

Poling ini dilakukan selama 8-11 Desember 2020 lewat wawancara tatap muka dan melibatkan 1.270 orang dewasa. 

Survei itu menunjukkah pula 62 persen rakyat Palestina menganggap solusi dua negara tidak bisa diimplementasikan untuk terwujudnya kemerdekaan Palestina. 

Solusi dua negara memang bukan lahir dari hasil referendum digelar oleh Palestina. Konsep ini diusulkan oleh Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz pada 2002 dalam Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Ibu Kota Beirut, Libanon. 

Sekitar 48 persen warga Palestina mendukung perlawanan bersenjata dan Intifadah dalam menghadapi penjajah Israel. Hanya 38 persen menyokong perundingan sebagai cara terbaik buat merdeka. 

Nasib bangsa Palestina kian remuk oleh beragam terobosan kontroversial diambil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama empat tahun berkuasa. Salah satunya pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tidak dapat dibagi dua dengan Palestina. 

 

Pemimpin Hamas di Jalur Gaza Yahta Sinwar meninjau kerusakan akibat Perang Gaza pada Mei 2021. (Biro Pers Hamas buat Albalad.co)

Hamas: Kerugian akibat Perang Gaza sekitar Rp 6,9 triliun

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menekankan solusi dua negara tidak memungkinkan saat ini. "Kami tidak bisa diminta ambil bagian dalam membangun sebuah negara mengancam keselamatan kami."

Abdullah Kamil, Gubernur Provinsi Salfit di Tepi Barat, Palestina. (Jerusalem Post)

Gubernur di Palestina perintahkan iklan komersial dan papan nama toko berbahasa Ibrani diganti bahasa Arab

Para pebisnis dan pemilik toko di Provinsi Salfit itu diberi waktu sepekan untuk melaksanakan instruksi ini.

Tulisan lan narhal (dalam bahasa Arab berarti kami tidak akan pergi) dipasang di sebuah papan penunjuk jalan di Al-Bustan, Silwan, Yerusalem Timur, Palestina. (Quds News Network)

Hari ini batas waktu 119 rumah warga Palestina di Yerusalem harus dirobohkan sendiri oleh pemiliknya

Israel memberi dua pilihan kepada 135 keluarga Palestina itu: membongkar sendiri rumah mereka atau bisa dirobohkan aparat berwenang Israel kapan saja.

Bentrokan dengan warga Palestina terjadi ketika pasukan keamanan Israel menyerbu ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, Palestina, Mei 2021. (Telegram)

Indonesia: Kebrutalan Israel akan terus terjadi selama penjajahan terhadap Palestina tidak diakhiri

Indonesia meminta negara-negara belum mengakui negara Palestina segera memberi pengakuan.





comments powered by Disqus