Mulai tahun depan, pemondokan dan katering dikontrak untuk lima tahun

Badan Penyelenggara Haji (BPH) berencana membuat gebrakan untuk pelaksanaan haji tahun depan. Salah satunya membuat kontrak jangka panjang bagi pemondokan dan katering untuk jamaah haji.

"Insya Allah tahun depan kita kontraknya multitahun," kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf akrab disapa Gus Irfan. "Paling nggak, lima tahun kita sudah punya lokasi tetap kita kontrak sambil menunggu proses Kampung Haji. Termasuk katering kita kontrak tetap.

Berikut penjelasan Gus Irfan saat ditemui Faisal Assegaf dari Albalad.co di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis lalu:

Apa saja kelemahan pelaksanaan haji selama ini harus dibenahi oleh BPH?

Saya tidak bicara kelemahan karena masalah haji sangat kompleks, tiap tahun pasti ada permasalahan. Katakanlah tahun ini ada masalah makanan, makanan macam-macam. Misal tahun ini (masalah) makanan agak telat. Tahun depan kita tekan agar (penyajian makanan) nggak telat. Sudah waktunya (penyajian makanan) tepat, ternyata menunya nggak sesuai.

Kita tekan menu dan waktu, tahun depan muncul lagi masalah lain tetap di soal makanan. Memang kita tidak bisa bilang kelemahan tapi kita selalu evaluasi tiap tahun. Selesai (haji) pasti ada evaluasi.

Karena kita (BPH) baru tahun ini berfungsi sebagai pendukung dan pengawas, nanti kita akan evaluasi proses tahun ini.

Sebagai kontingen haji terbesar saban tahun, kenapa kita tidak memiliki pemondokan dan katering tetap sehingga tidak menjadi kayak proyek tiap tahun?

Itu menjadi pemikiran kami. Presiden Prabowo berbicara Kampung Haji. Sebelum itu terwujud, insya Allah tahun depan kita kontraknya multitahun. Paling nggak, lima tahun kita sudah punya lokasi tetap kita kontrak sambil menunggu proses Kampung Haji. Termasuk katering kita kontrak tetap.

Tetap di (perjanjian kontrak itu) ada klausul walau kontrak lima tahun, tiap tahun kita evaluasi. Kalau performanya kurang memuaskan, tentu ada pembicaraan berikutnya, apakah ada peningkatan, penalti, atau bahkan kalau perlu kita putus kontrak.

Berkaitan dengan gagasan Kampung Haji, apakah Anda sudah punya bayangan di daerah mana akan dijadikan Kampung Haji untuk jamaah Indonesia?

Beliau (Presiden Prabowo) pernah cerita kita kira-kira jarak 10-15 kilometer dari Masjid Al-Haram. Waktu peresmian terminal haji, beliau bilang akan bicara lagi (soal Kampung Haji) dengan MBS (singkatan dari nama Putera Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman).

Kita belum bisa pastikan (lokasinya) menunggu pembicaraan Pak Prabowo dengan MBS.

Berkaitan dengan kuota haji khusus bermasalah tahun lalu, apakah BPH mulai tahun depan menetapkan kuota haji khusus agar tidak berubah?

Memang sudah jelas di undang-undang, (kuota) haji khusus itu delapan persen, reguler 92 persen. Kemarin ada permasalahan itu karena ada penambahan kuota dari Saudi.

Tahun ini ada masalah karena pelaksanaan haji ditangani delapan perusahaan. Bagaimana posisi tawar pemerintah agar persoalan tahun ini tidak terulang tahun depan?

Dari BPH memang sudah memperkirakan (kemungkinan terjadi masalah), tentu kita sampaikan ke teman-teman di PHU (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah) waktu itu. Hanya saja mungkin diperkirakan tidak akan seperti itu, jadi diteruskan.

Kita memang sudah memiliki beberapa pertimbangan, kemungkinan-kemungkinan, semua kita siapkan. Karena yang kita sampaikan ke teman-teman PHU waktu itu ada kemungkinan kloter pertama itu syarikah A, kloter kedua syarikah B. Ada kemungkinan (pula) beberapa jamaah visa hajinya belum keluar, harus diambil dari kloter berikutnya supaya tidak ada kursi kosong.

Bagaimana soal usulan penambahan jumlah petugas haji dari kalangan mahasiswa di Timur Tengah?

Tahun ini "kita belum pegang kendali". Tapi kita juga sempat menyampaikan beberapa pandangan sebagai bentuk tugas dukungan kita. Ketika proses perekrutan petugas haji, waktu itu masih satu persen (dua ribu orang) dari tahun kemarin empat ribu.

Karena khawatir jumlahnya begitu sedikit, saya wanti-wanti seleksi yang benar, jangan main-main di sini. Saya ancam kalau main-main tidak ada seleksi. Langsung saya minta petugas haji dari TNI dan Polri, mereka sudah jelas (kekuatan) fisiknya, disiplin punya, tinggal kita tambahi dengan pengetahuan tentang haji.

Alhamdulillah untuk seleksi awal (petugas haji) relatif bagus meski di sana sini ada permasalahan-permasalahan.

Tugas utama dari petugas haji adalah membantu jamaah haji: jamaah haji lanjut usia, jamaah haji berkebutuhan khusus, dan sebagai pelayan tamu Allah. Sehingga kita juga campur ada dari sini (Indonesia), mahasiswa dari sana (Timur Tengah), ada dari pemukim Indonesia di sana (Makkah).

Kemarin kita juga agak kesulitan mendapatkan petugas haji dari warga Indonesia tinggal di Makkah karena susah mendapatkan tasrih (izin). Ini semua menjadi catatan kami. Begitu tahun depan kita pegang, itu harus kita perhatikan agar petugas haji kita benar-benar memberikan manfaat.

Saya kira tidak semua (petugas haji) harus bisa Bahasa Arab karena kebanyakan ditugaskan melayani jamaah haji. Walaupun bahasa Arab yang dasar harus bisa lah. Kalau Bahasa Arab lebih rinci, bukan merea yang diajukan.

Apa benar pemerintah menetapkan lanjut usia jamaah haji Indonesia adalah 90 tahun?

Kita tidak ada standar angka, standar kita istithaah (mampu berhaji). (Umur) 95 tahun kalau istithaah, berangkat. Umur jamaah haji Indonesia tertua tahun ini adalah 107 tahun.

Kemungkinan pemerintah Arab Saudi akan menetapkan usia maksimum bagi jamaah haji.

Apakah standar usia maksimum jamaah haji akan diterapkan tahun depan?

Belum tahu. Waktu kita bertemu menteri haji (dan umrah Arab Saudi) sempat bicara tentang itu. Kita sampaikan, "Janganlah bicara angka, kita ini antrenya cukup lama."

Untuk tahun ini, jamaah haji berumur di atas 90 tahun sebanyak 14 ribu orang. Bayangkan, berapa kloter itu.

Apakah 14 ribu jamaah berusia di atas 90 tahun itu masih mampu melaksanakan rukun haji nantinya?

Itu di luar (kewenangan) kita. Karena sudah ada istithaah dari tim kesehatan, kita anggap selesai.

Antrean haji saat ini sekitar lima juta orang, apakah BPH memiliki strategi dalam menangani antrean panjang ini, seperti menyarankan jamaah lanjut usia dengan masa tunggu lebih dari sepuluh tahun memilih berumrah?

Untuk antrean, memang sudah kita siapkan (strateginya). Begitu serah terima (kendali pelaksanaan haji), antrean 5,5 juta (orang) itu kita audit. Apakah angka itu benar, apakah ada kesalahan, kita cek.

Kedua, kita tidak dalam posisi untuk memutuskan (bagi orabng lanjut usia) untuk berumrah saja, nggak mungkin. Mereka itu pengennya berhaji. Kalau sekadar mengimbau boleh tapi kalau memaksa nggak bisa karena itu juga hak mereka mendapat kesempatan untuk berhaji.

Untuk orang lanjut usia ada sedikit prioritas lebih awal (untuk berhaji) dibanding yang bukan lanjut usia. Pembayaran (biaya haji) tahap kedua biasanya prioritas ke orang lanjut usia.

Apakah mungkin tahun depan kita minta tambahan kuota haji?

Saya kira mungkin saja, apalagi hubungan kita dengan Arab Saudi, hubungan presiden (Prabowo) dengan MBS juga baik. Tapi masalahnya, kita siap nggak. Tahun kemarin ada Panitia Khusus Haji (di DPR) itu karena masalah tambahan kuota, artinya kita belum siap. Jadi kita siapkan dulu, begitu siap baru (kita minta tambahan kuota).

Kedua, penambahan kuota haji berarti penambahan tempat (penginapan) di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kalau kuota ditambah, tempatnya nggak ditambah itu jadi masalah. Titik krusialnya kan Arafah Mina, Muzdalifah. Kalau penginapan di Makkah dan Madinah relatif tidak terlalu banyak masalah.

Mengenai Kampung Haji, apakah tahun depan BPH akan mulai mempersiapkan hal-hal teknis untuk melaksanakan ide Prabowo itu?

Nggak, kami menunggu komando dari Presiden. Presiden mau ketemu lagi dengan MBS. Setelah itu kalau sudah jelas apa, bagaimana, kita jalan.

Kapan Prabowo akan bertemu MBS?

Pasca haji.

Apakah BPH akan mengurus haji sekaligus umrah?

Tergantung DPR, sekarang revisi undang-undang sedang dilakukan., Kemungkinan besar haji dan umrah. Umrah itu memang dilaksanakan oleh biro-biro perjalanan tapi harus ada regulasi dan aturan harus ada yang mengawasi.

Bagaimana dengan fenomena umrah mandiri?

Yang jelas, visa umrah tetap melalui biro perjalanan, jadi harus ada kerjasama antara biro perjalanan dengan kita (BPH). Kita ingin tahu biro perjalanan memberangkatkan jamaah umrah seratus (orang), tanggal sekian, pulang tanggal sekian, seratus (orang) aman, sehat.

Itu aja yang ingin kita tahu, mbok dilaporkan. Memang sudah banyak (biro perjalanan) yang melaporkan tapi ada beberapa mungkin tidak lengkap.

Di catatan kita, tiap ada tahun ada 1,4 juta jamaah berumrah tapi di Saudi catatannya 1,8 juta. Berarti ada 400 ribuan jamaah tidak ada catatannya di sini.

Kalau ada apa-apa di sana bagaimana? Hilang, nggak pulang? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita juga yang harus bertanggung jawab. Padahal kita nggak tahu kalau mereka berangkat (berumrah).

Apakah BPH tahun depan berencana menambah embarkasi haji?

Kemungkinan akan kita tambah.

Berapa?

Kita masih hitung-hitung, paling nggak dua (embakrasi haji baru).

Di mana itu nantinya?

Di Jawa satu dan luar Jawa satu.